1. No. 1 tanah barang tetap pemindahan dan pemakaian 2. No. 2 pajak perseroan kenaikan 3. No. 3 dewan rekonstruksi nasional biro rekonstruksi nasional susunan tugas 4. No. 4 dewan peranjangan…
1. No. 1 propinsi sumatera tengah pemerintahan badan eksekutif dewan perwakilan rakyat 2. No. 2 undang-undang kerja tahun 1984 no. 12 republik indonesia 3. No. 3 undang-undang ketjelekanb tahun …
1. No. 12 postspaarbank undang-undang 2. No. 13 pemerintahan negara pasudan 3. No. 14 angkatan perang angkatan darat 4. No. 15 gaji biaya perjalanan biaja penginapan tunjangan 5. No. 16 peruba…
1. No. 1 majalah-majalah pengumuman-pengumuman resmi lembarqan-negara R.I.S. berita-negara 2. No. 2 konsperensi meja bundar 3. No. 3 konstitusi republk indonesia serikat piagam 4. No. 4 pajak k…
1. No. 1 madjalah-madjalah pengumuman-pengumuman resmi lembaran-negara R.I.S. berita-negara 2. No. 2 konperensi medja bundar 3. No. 3 konstitusi republik indonesia serikat piagam 4. No. 4 pajak…
1. No. 1 penyertaan modal perum kimia/farmasi perusahaan negara bio farma 2. No. 2 Lembaga interansional finek persetujuan uang internasional 3. No. 3 persetujuan asean lembaga internasional indo…
1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam saham perusahaan perseroan (persero) 2. No. 2 Peraturan p…
1. No.1 Landas kontinen laut 2. No.2 Persetujuan perubahan lembaga internasional 3. No.3 Penyertaan modal perusahaan negara perhubungan 4. No.4 Perdagangan 5. No.5 Penyertaan modal persero, per…
1. No.1 Perdata perkawinan 2. No.2 Persetujuan pajak 3. No.3 Perubhan tunjangan ABRI 4. No.4 Tunjangan lembaga negara 5. No.5 Perum industri 6. No.6 Penyertaan modal persero industri 7. No.…
1. No.1 Persero (Kimia/farmasi, semen tonasa) 2. No.2 Bank penanaman modal (Saham/surat berharga, bank pembangunan indonesia) 3. No.3 Pegawai negeri, pembubaran (Kesejahteraan pembubaran dana kes…