1. No. 1321 R.S.U.P Djakarta sekolah perawat 2. No. 1323 Bank indonesia uang kertas bank DST. Djaminan emas penetapan pembebasan 3. No. 1325 Kementerian dalam negeri kawedanan dalam karesidenan …
1. No.1137 Makassar gowa djeneponto-takalar pembubaran dan pembentukan daerah 2. No.1138 Luwu tana toradja pembubaran dan pembentukan daerah 3. No.1139 Bone wadjo soppeng pembubaran dan pembentuk…
1. No.1615 Sukabumi kotapradja/daerah swatantra tingkat II batas-batas 2. No.1618 Kementerian perdagangan hak pengangkatan/pemberhentian pegawai negeri sipil 3. No.1619 Kementrian pertanian tjaga…
1. No.1517 Tanah-tanah partikelir penghapusan 2. No.1518 Kertas perbendaharaan pengeluaran 3. No.1521 Kementerian kesehatan tablet isapan acriflavin 4. No.1525 Kementerian kesehatan kontrolir ke…
1. No. 1493 Pengadilan ketentaraan hukum atjara pidana, pengubahan 2. No. 1494 Ordonansi krosok 1937 "krosok ordonnantie 1937" (staatsblad 1937 no. 604) 3. No. 1496 Kementerian perhubungan lalu l…
1. No.1613 Asuransi kerugian belanda perusahaan 2. No.1615 Sukabumi kotapraja/daerah swatantra tingkat II batas-batas 3. No.1617 Maluku daerah swatantra tingkat I penetapan mendjadi undang-undang…
1. No.1843 Pemerintah daerah 2. No.1844 Departemen agama kas masdjid 3. No.1845 Departemen agama mahasiswa P.T.A.I.N. 4. No.1847 Departemen agama perdjalanan hadji indonesia (P.H.I.) hadji pen…
1. No.1727 Bahan makanan pembukaan tanah badan perusahaan produksi 2. No.1728 Dewan perantjang nasional 3. No.1731 Nasionalisasi perusahaan Belanda badan nasionalisasi perusahaan Belanda 4. No.1…
1. No.1851 uang kertas batas waktu perubahan 2. No.1853 Departemen agraria tugas lapang-kerdja susunan dan pimpinan 3. No.1854 Kepola daerah sjarat-sjarat pendidikan ketjakapan dan pengalaman 4.…
1. No. 3387 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1989 tentang penerjamahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pegetahuan, dan penelitian dan p…