Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penulis: Risqi Perdana Putra

Telah dibaca oleh 1 pemustaka, dengan total durasi baca 00:56:46

Korupsi adalah masalah paling krusial dan salah satu kategori kejahatan luar biasa yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Tak hanya menjadi kendala struktural, akan tetapi sudah menjadi suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri sudah menjadi suatu kebudayaan juga di kalangan para pejabat daerah dan pejabat instansi, bahkan di noninstansi pun korupsi sudah sangat akrab terjadi juga. Berbagai macam gerakan tentang anti korupsi juga sudah dilakukan untuk meminimalisasi, akan tetapi sulit, susah, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) tertera menjelaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang berpedoman dan mengedepankan hukum sebagai aturan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Hukum sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur dan menertibkan seluruh tingkah laku dan seluruh aspek perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam lingkup ruang-ruang sosial. Tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri adalah memajukan ketertiban umum dan juga dalam penerapannya berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa dan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam ranah hukum melalui akademisi, praktis hukum, dan seluruh lapisan masyarakat untuk pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu perbuatan atau tindakan yang memang dikategorikan sebagai tindakan kejahatan luar biasa yang hingga saat ini menjadi sorotan di negara Indonesia adalah kejahatan korupsi. Bahkan, perbuatan melawan hukum yang disebut korupsi itu sendiri memang sudah hal wajar di Indonesia yang meluas ke berbagai kalangan instansi pemerintahan maupun nonpemerintahan dan sudah terkenal di segala golongan instansi pemerintahan maupun noninstansi pemerintahan di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang mana merupakan kejahatan luar biasa dan sangatlah sulit dalam memerangi dan memberantasnya. Tidak hanya itu, dengan sistem hukum pidana yang kita memiliki juga mengalami kesulitan dalam penerapan dan pelaksanaannya karena dalam penerapan dan program sistemnya sulit memerangi korupsi yang bermuka majemuk, di mana memerlukan kemampuan berpikir cerdas dan sistem yang ketat untuk aparat yang mana memiliki tugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan diharuskan memiliki pola berpikir baik. Oleh karena itu, harus adanya suatu perkembangan dan juga kemajuan hukum yang didukung dengan sosialisasi tentang korupsi agar semua terlaksana dengan baik dan benar.