Implementasi otonomi daerah dan hukum pemerintahan daerah di Indonesia

Penulis: Nanang Nugraha

Telah dibaca oleh 1 pemustaka, dengan total durasi baca 00:56:46

Tema reformasi telah merubah hampir semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan gerakan reformasi secepatnya. Bahkan gerakan reformasi mulai menyentuh aspek fundamental kehidupan bangsa dan bernegara, yakni sumber utama hukum tata negara Indonesia. Semangat reformasi telah menjadi perjuangan dalam rangka membangun kembali kehidupan yang lebih adil, berdaulat, konstitusional, demokratis, dan berdasarkan hukum yang telah dirampas dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu hampir kurang lebih dari tiga dasa warsa (32 tahun) rezim Orde Baru berkuasa di panggung politik pemerintahan Indonesia, pada akhirnya sejarah mencatat peristiwa yang sama seperti yang dialami Orde Lama pada 1966, begitupun rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998 runtuh dengan ditandai mundurnya Soeharto dari jabatan presiden. Peristiwa reformasi 1998 ini membawa agenda penting untuk perubahan ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia di antaranya tuntutan untuk mengamendemen/perubahan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 dan perubahan undangundang pemerintahan daerah.