Hukum positif dan diskresi perkoperasian di Indonesia

Penulis: Romli Arsad

Telah dibaca oleh 1 pemustaka, dengan total durasi baca 00:56:46

Buku ini berusaha menjawab tentang teori dan konsep, peran serta prinsip-prinsip koperasi dalam pembangunan ekonomi yang sampai saat ini masih terkendala dan juga bagaimana mencari solusi penyelesaiannya. Buku ini pun berupaya menggambarkan adanya pertentangan ?berbasis ekonomi? antara kaum sosialis dan kapitalis di Eropa, di mana akibat pertentangan tersebut telah muncul sekelompok orang yang sementara ini termarginalisir dalam bidang ekonomi untuk membentuk wahana ekonomi yang disebut koperasi. Dengan demikian koperasi pada awal rintisannya di Eropa dan juga perkembangannya hingga kini adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Koperasi adalah wahana ekonomi, namun ketika koperasi masuk ke Indonesia telah mendapatkan penafsiran yang bermacam-macam. Tanpa bermaksud memperdebatkan suasana batin para pendiri bangsa Indonesia ketika itu, mereka - the foundung fathers - secara apriori telah memproklamasikan bahwa wahana ekonomi paling sesuai dengan kondisi sosio-kultural bangsa Indonesia adalah koperasi, sebagaimana telah tertulis dalam UUD 1945. Konsekuensi dicantumkannya badan usaha yang sebenarnya badan usaha ekonomi di dalam Konstitusi 1945 adalah gesekan-gesekan yang bersifat ideologis. Hal ini terbukti dan ternyata dalam pengimplementasinya. Sejak Orde Lama maupun Orde Baru, kebijakan koperasi selalu diarahkan sebagai corong politis-ideologis dari rezim yang sedang berkuasa.