Komisi Informasi Reposisi Dan Penguatannya

Penulis: Prof. Dr. H. Moh. Mahfud M. D.; dkk

Telah dibaca oleh 1 pemustaka, dengan total durasi baca 00:56:46

Komisi Informasi adalah lembaga negara yang lahir untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia warga negara di bidang informasi publik. Dalam check and balances system, kedudukan Komisi Informasi berfungsi sebagai penyeimbang dan pengawas peyelenggaraan negara dan pemerintahan dan juga pengawas terhadap badan publik yang menggunakan dana bantuan luar negeri dan menghimpun dana masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, Komisi Informasi memiliki permasalahan kelembagaan yang cukup beragam. Mulai ketidakjelasan status pejabat komisionernya, ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusannya, hingga persoalan sekretariatnya yang belum berdiri secara permanen di seluruh provinsi di Indonesia. Permasalahan-permasalahan ini menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Ketidakjelasan status komisioner Komisi Informasi ini menimbulkan permasalahan serius, di berbagai provinsi di Indonesia, pemerintah sulit memfasilitasi hak-hak keuangan yang sudah seharusnya menjadi hak komisioner Komisi Informasi. Ketidakjelasan eksekusi putusan Komisi Informasi yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pubik, telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon yang memperjuangkan haknya dalam memperoleh informasi publik, juga bagi termohon yang sedang mempertahankan haknya untuk melindungi informasi informasi publik. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, dan terdorong ingin melihat lebih mendalam permasalahan kelembagaan Komisi Informasi, maka anggota Rumah KI kemudian bekerja sama dengan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), untuk memetakan permasalahan Komisi Informasi dan berupaya mencari solusi untuk mengatasinya. FGD diselenggarakan pada tanggal 22-24 November 2016 dengan menghadirkan narasumber Prof. Dr. H. Moh. Mahfud M.D., mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ahli hukum tata negara, yang juga ketua asosiasi pengajar hukum tata negara Indonesia. Narasumber lainnya yang hadir dalam FGD adalah Hanafi Rais, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pada forum FGD ini peserta FGD yang hadir adalah komisioner Komisi Informasi dari Banten, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Sumenep. Para peserta FGD mempresentasikan paper di hadapan peserta FGD. Paper paper yang terkumpul tersebut dikumpulkan dan diterbitkan menjadi Buku dengan Judul ?Komisi Informasi: Reposisi dan Penguatannya?, yang penerbitnya adalah Rumah KI.