1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekpor, impor dan lalu lintas devisa
2. No. 2 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi wina mengenai hubungan diplomatik beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraab (vienna convention on diplomatic relations and optional protocol to the vienna convention on diplomatic relations concering acquisition of nationality, 1961) dan pengesahan konvensi hubungan konsuler beserta protokol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan (vienna convention on consular relations and optional protocol to the vienna convention on consular relations concering acquisition of nationality, 1963)
3. No. 3 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi mengenai misi khusus (convention on special missions, new york 1969)
4. No. 4 keputusan presiden republik indonesia nomor 6 tahun 1982
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1982 tentang pernyataan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri kertas
6. No. 6 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II tanjungkarang – telukbetung
7. No. 7 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang pemberian uang duka wafat bagi keluarga penerima pensiun
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1982 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II langkat dari wilayah kotamadya daerah tingkat II binjai ke kota stabat di wilayah kabupaten daerah tingkat II langkat
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1982 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingakt II bogor dari wilayah kotamadya daerah tingkat II bogor ke kecamatan cibinong di wilayah kabupaten daerah tingkat II bogor
11. No. 11 keputusan presiden republik indonesia nomor 10 tahun 1982
12. No. 12 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
13. No. 13 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1982 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1982/1983
14. No. 14 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1982 tentang pembentukan kecamatan songgon di kabupaten daerah tingkat II bayuwangi, kecamatan megaluh, kecamtan bandarkedungmulyo, kecamatan jogoroto di kabupaten daerah tingkat II jombang, kecamatan tempusari di kabupaten daerah tingkat II lumajang, kecamatan nonggunong, kecamtan talango dan kecamtan giligenting di kabupaten darah tingkat II sumenep dalam wilayah propinsi daerah tingkat I jawa timur
15. No. 15 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta
16. No. 16 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1982 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. waskita karya
17. No. 17 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1982 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indoneisa ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. varima karya
18. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1982 tentang penambhan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal daham perusahaan perserroan (persero) PT. indra karya
19. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1982 tentan pembentukan kecamatan kota arga makmur di kabupaten daerah tingkat II bengkulu utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat I bengkulu
20. No. 20 keputusan presiden republik indonesia nomor 21 tahun 1982
21. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1982 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum listrik negara
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1982 tentang pembentukan kecamatan padang panjang timur, kecamtan padang panjang barat di kotamadya daerah tingkat II padang panjang, kecamatan sawahlunto utara, kecamatan sawahlunto selatan di kotamadya daerah kecamtan tanjung harapan di kotamadya daerah tingkat II solok, kecamtaan payakumbuh utara, kecamatan payakumbuh barat dan kecamtana payakumbuh timur di kotamadya daerah tingkat II payakumbuh dakam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera barat
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1982 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara kertas leces menjadi perusahaan perseroan (persero)
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1982 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum kertas gowa menjadi perusahan perseroan (persero)
25. No. 25 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1982 tentang pengalihan bentuk perushaan umum kertas basuki rachmat menjadi perusahaan perseroan (persero)
26. No. 26 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1982 tentang pembentukan kota administratif kisaran
27. No. 27 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1982 tentang pembentukan kota administratif prabumulih
28. No. 28 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1982 tentang atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1950 tentang peraturan sementara tentang pemberian tunjangan kepada anggota tentara nasional indonesia yang pada waktu penyerahan kedaulatan tidak maduk angkatan perang republik indonesia serikat sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1954
29. No. 29 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1982 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1981/1982
30. No. 30 undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1982 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1974/1975
31. No. 31 undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 1982 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1975/1976
32. No. 32 undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1982 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1976/1977
33. No. 33 undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 1982 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1977/1978
34. No. 34 undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 1982 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1978/1979
35. No. 35 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1981/1982 kepda tahuyn anggaran 1982/1983
36. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1982 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II magelang dari wilayah kotamadya daerah tingakt II magelang ke kecamtan mungkid di wilayah kabupaten daerah tingkat II magelang
37. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air
38. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi
39. No. 39 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1982 tentang pembentukan kota administratif baturaja
40. No. 40 undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi riau di pekanbaru dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi padang
41. No. 41 undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi jambi dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi palembang
42. No. 42 undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 1982 tentang pembentukan pengalidan tinggi bengkulu di bengkulu dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi tanjungkarang
43. No. 43 undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi nusa tenggaran barat di mataram dan perubhaan wilayah hukum pengadilan tinggi denpasar
44. No. 44 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi kalimantan timur di samarinda dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi banjarmasin
45. No. 45 undang-undang republik indonesia nomor 18 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi sulawesi tengah di palu dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi manado
46. No. 46 undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi sulawesi tenggara di kendari dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi ujung padang
47. No. 47 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1982 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1971 tentang pendirian perusahan umum percetakan uang republik indonesia
48. No. 48 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 tahun 1982 tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1981 tentang pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. indonesia satelitte corporation (PT. indosat)
49. No. 49 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1982 tentang pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan
50. No. 50 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1982 tentang pembentukan kecamtan gedangan, kecamtan tirtoyudo di kabupaten daeragh tingkat II malang kecamatan tosari di kabupaten daerah tingkat II pasuran DLL..
51. No. 51 undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia
52. No. 52 undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentnag ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan undang-undang momor 4 tahun 1967
53. No. 53 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1982 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II kendari dari wilayah kota administratif kendari ke kecamatan una aha di wilayah kabupaten daerah tingkat II kendari
54. No. 54 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 1982 tentang pengalihan bentuk perushaan negara angkutan motor “damri” menjadi perubahan umum (perum)
55. No. 55 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1982 tentang pentertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri kertas terpadu
56. No. 56 keputusan presiden republik indonesia nomor 79 tahun 1982
57. No. 57 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1982 tentang pembentukan kota administratif padang sidempuan
58. No. 58 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 1982 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha industri mesin perkakas
59. No. 59 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 1982 tentang pembentukan kot administratif cilacap
60. No. 60 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 1982 tentang bursa komoditi
61. No. 61 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 1982 tentang pembentukan kota administratif purwokerto
62. No. 62 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 1982 tentang penyesuaian/penetapan kembali pensiun pokok bekas guru dalam dinas tetap sekolahj swasta bersubsidi
63. No. 64 keputusan presiden republik indonesia nomor 82 tahun 1982
64. No. 65 keputusan presiden republik indonesia nomor 83 tahun 1982
65. No. 66 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 1982 tentang pemberian bantuan kepada perguruan tinggi swasta
66. No. 67 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 1982 tentang penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil bekas pegawai perusahaan negara garam
67. No. 68 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1982 tentang kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan pemerintah dari hasil operasi pertamina sendiri dan kontask production sharing
68. No. 69 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1982 tentang pembentukan kecamtan teluk segara dan kecamatan gading cempaka di kotamasya daerah tingkat II bengkulu dalam wilayah propinsi daerah tingkat I bengkulu
69. No. 70 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 1982 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam saham perusahaan perseroan (persero) PT. industri pesawat terbang nurtanio
70. No. 71 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 1982 tentang pembentukan kecamtan palapuh di kabupaten daerah tingkat II agama, kecamatan panti di kabupaten daerah tingkat II pasaman dan kecamtan batang anai di kabupaten daerah tingkat II padang pariaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera barat
71. No. 72 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II probolinggo
72. No. 73 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II pasuruan
73. No. 74 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II mojokerto
74. No. 75 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 1982 tentang perubahan atas wilayah kotamadya daerah tingkat II blitar
75. No. 76 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II madiun