1. No. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1981 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perseroan (persero) di bidang industri kereta api
2. No. 2 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun pemberan tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka penanamana modal dalam negeri dan penanaman modal asing
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1981 tentang pembubaran perusahaan perikanan negara riau dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT karya mina
4. No. 4 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1981 tentang pembubaran perusahaan perikanan negara jawa timur dan perusahaan perikanan negara sulawesi selatan/tenggaran dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT perikanan samodra besar
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1981 tentang pembubaran perusahaan perikanan negara kesatuan jawa tengah dan perusahaan negara hasil laut dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT tirta raya mina
6. No. 6 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1981 tentang iuran pembiayaan ekspolitasi dan pemerliharaan prasarana pengairan
7. No. 7 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1981 tentang pengalihan bentuk perusahan negara perkebunan I menjadi perusahaan perseroan (persero)
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah
9. No. 9 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1981 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1981/1982
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian
11. No. 11 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal
12. No. 12 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1981 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang produksi gula
13. No. 13 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1981 tentang pembubaran perusahaan negara perkebunana XVI dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XV
14. No. 14 keputusan presiden republik indonesia nomor 10 tahun 1981
15. No. 15 keputusan presiden republik indonesia nomor 11 tahun 1981
16. No. 16 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1981 tentang perawatan , tunjangan cacad dan uang duka pegawai negeri sipil
17. No. 17 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1981 tentang pemebentukan kecamatan-kecamatan widasari, bongas masing-masing di kabupaten daerah tingkat II indramayu dan kecamatan-kecamatan di kabupaten daerah tingkat II bogor dalam wilayah propinsi daerah tingkat I jawa barat
18. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1981 tentang pemebentukan kecamatan keritang, kecamatan batang tuaka dan kecamatan tanah merah di kabupaten daerah tingkat II indagiri hilir dalam wilayah propinsi daerah tingkat I riau
19. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1981 tentang pembentukan kecamatan-kecamatan tulung selapan, pemulutan mesuji masing-masing di kabupaten daerah tingkat II ogan komering ilir, kecamatan-kecamatan bayung lincir, talang kelapa masing-masing di kabupaten daerah tingkat II musi banyuasin dan kecamatan-kecamatan jayaloka, tugumulyo masing-masing di kabupaten daerah tingkat II musi rawas dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera selatan
20. No. 20 keputusan presiden republik indonesia nomor 21 tahun 1981
21. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1981 tetang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendiri perusahaan perseroan (persero) di bidang aneka usaha perkebunan
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1981 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan persero (persero) dalam bidan g usaha perencanaan, perekayasaan dan konstruksi industri
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transpalasi alat dan aau jaringan tubuh manusia
24. No. 24 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1981 tentang tambahan dan perubhaan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1980/1981
25. No. 25 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1981 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1980/1981 kepada tahun anggaran 1981/1982
26. No. 26 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1981 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1972/1973
27. No. 27 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1981 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1973/1974
28. No. 28 keputusan presiden republik indonesia nomor 28 tahun 1981
29. No. 29 keputusan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 1981
30. No. 30 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1981 tentang pendirian perusahan umum (perum) indonesia farma
31. No. 31 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1981 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perushaan perseroan (persero) PT. yodya karya
32. No. 32 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1981 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. bina karya
33. No. 33 keputusan presiden republik indonesia nomor 31 tahun 1981
34. No. 34 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1981 tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1961 tentang penyerahan perusahaan negara pengankutan penumpang djakarta oleh pemerintah pusat kepada daerah khusus ibukota jakarta raya
35. No. 35 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1981 tentang perusahan umum pengangkutan penumpang djkarata
36. No. 36 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1981 tentang pengesahan konveksai internasional mengenai pemberantasan uang palsu beserta protokol (international convention for the supperssion of counterfeiting currency and protocol, geneve 1929)
37. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil
38. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 tahun 1981 tentang pengalihan bantuk perusahaan umum dana tabungan dan asuransi pegawai negeri menjadi perusahan perseroan (persero)
39. No. 39 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan
40. No. 40 keputusan presiden republik indonesia nomor 34 tahun 1981
41. No. 41 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1981 tentang penataan fakultad pada universitas/institut negeri
42. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 taun 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta
43. No. 43 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1981 tentang pembentuakn kecamatan pegasing dan kecamatan bintang di wilayah kabupaten kecamatan tingkat II aceh tengah daerah istimewa aceh
44. No. 44 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 1981 tentang pengangkatan tenaga kesenian dalam lingkungan dapartemen penerangan menjadi pegawai negeri sipil
45. No. 45 keputusan presiden republik indonesia nomor 45 tahun 1981
46. No. 46 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1981 tentang pengangkatan anggota tentara nasional indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi anggota cadangan tentara nasional indonesia
47. No. 47 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1981 tentang pembentukan kecamatan tempuran dan kecamatan lemahabang di kabupaten daerah tingkat II karawang dalam wilayah propinsi daerah tingkat I jawa barat
48. No. 48 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 1981 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perserosn (persero) PT. danareksa
49. No. 49 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 1981 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalem modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. indra karya
50. No. 50 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 1981 tentang pembentukan kecamatan binjai utara, kecamatan binjai kota dan kecamatan binjai selatan di kotamadya daerah tingkat II binjai, kecamatan siantar timur, kecamatan siantar barat, kecamatan siantar utara dan kecamatan siantar selatan di kotamadya daerah tingkat II pematang siantar, kecamatn sibolga utara. Kecamatan sibolga kota dan kecamatan sibolga selatan di kotamadya daerah tingkat II sibolga dalam propinsi daerah tingkat I sumatera utara
51. No. 51 keputusan presiden republik indonesia nomor 47 tahun 1981
52. No. 52 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 1981 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri semen
53. No. 53 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 1981 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan (persero) dalam bidang industri pupuk
54. No. 54 keputusan presiden republik indonesia nomor 48 tahun 1981
55. No. 55 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif lubuk linggau
56. No. 56 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 1981 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II lampung selatan dari wilayah kotamadya daerah tingkat II tanjung karang/teluk betung ke kota kalianda di kecamatan kalianda wilayah kabupaten daerah tingkat II lampung selatan
57. No. 57 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 1981 tentang pembentukan kot administratif bau-bau
58. No. 58 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif dili
59. No. 59 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
60. No. 60 keputusan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 1981
61. No. 61 keputusan presiden republik indonesia nomor 55 tahun 1981
62. No. 62 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif depok
63. No. 63 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 1981 tentang penambahan modal perusahaan umum percetakan uang republik indonesia (perum peruri)
64. No. 64 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif ternate
65. No. 65 keputusan presiden republik indonesia nomor 58 tahun 1981
66. No. 66 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 1981 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara garam menjadi perusahaan umum (perum)
67. No. 67 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif tarakan
68. No. 68 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif bekasi
69. No. 69 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif singkawang
70. No. 70 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 50 tahun 1981 tentang pembentukan kota administratif tangerang
71. No. 71 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 51 tahun 1981 tentang pendirian perusahaan umum pengembangan keuagan koperasi
72. No. 72 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 52 tahun 1981 tentang pembubaran perusahan negara “buwana karya”
73. No. 73 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 1981 tentang pembentukan kecataman muaragembong, kecamatan tambelang dan kecamatan bantargebang di kabupaten daerah tingkat II bekasi, kecamatan pasarakansalak, kecamatan gegerbitung, kecamatan cidolog, kecamatan tegal buleud, kecamatan kelibunder, kecamatan ciracap di kabupaten daerah tingkat II sukabumi dan kecamatan selajambe di kabupaten daerah tigngkat II kuningan dalam wilayah propinsi daerah tingkat I jawa barat
74. No. 74 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 54 tahun 1981 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1972 tentang perudahan umum listrik negara
75. No. 75 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 1981 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1963 tentang hubungan sewa-menyewa perumahan
76. No. 76 undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana