1. No. 1 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1985 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomoe 4 tahun 1975 dan undang-undang nomor 2 tahun 1980
2. No. 2 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1985 perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan ndan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubahn dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1985 tentang penetapan mulai berlakunya undang-undang pajak pertambahan nilai 1984
4. No. 4 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau diteraulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1985 tentang perusahaan umum (perum) angkasa pura
6. No. 6 keputusan presiden republik indonesia nomor 6 tahun 1985 tentang pengesahan basic agreement on asean industrial join t ventures dan supplementary agreement to amed the basic agreement on asean industrial joint ventures (baaijv)
7. No. 7 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1985 tentang perusahan umum (perum) pelabuhan I
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1985 tentang perusahan umum (perum) pelabuhan II
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1985 tentang perusahan umum (perum) pelabuhan III
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1985 tentang perusahan umum (perum) pelabuhan IV
11. No. 11 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1985 tentang perusahan umum (perum) bio farma
12. No. 12 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1985 tentang perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1975 tetang partai politik dan golongan karya
13. No. 13 keputusan presiden republik indonesia nomor 12 tahun 1985 tentang pengesahan constitution of the asia-pacific telecommunity
14. No. 14 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1985 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1985/1986
15. No. 15 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya
16. No. 16 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1985 tent5ang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara
17. No. 17 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1985 tentang hak keuangan/administratif jaksa agung, panglima angkatan bersenjata dan gubernur bank indonesia
18. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif kepala daerah wakil kepala daerah dan bekas kepaka daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya
19. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya
20. No. 20 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan
21. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang poeraturan gaji pegawai sipil
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1985 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas presiden dan bekas wakil presiden serta jandanya
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas penjabat negara dan janda/dudanya
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok pn=ensiun pegawai negeri sipil dan janda/dudanya
25. No. 25 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1985 tentang penyesaiana pensiun pokok bekas pimpinan mejelis permusyawaratan rakyat sementara dan janda/dudanya
26. No. 26 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1977 tentang pearturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1983
27. No. 27 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1985 tentang perubahan perraturan pemerintah nomor 32 tahun 1977 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota angkatan bersenjata republik indonesia
28. No. 28 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984
29. No. 29 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1985 tentang referendum
30. No. 30 keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1985 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah
31. No. 31 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhanan
32. No. 32 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa
33. 33 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1985 tentang perubahan Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1969 tentang penyelenggaran dan pengusahaan angkatan laut
34. No. 34 keputusan presiden republik indonesia nomor 45 tahun 1985 tentang penangguhan pelaksanaan beberapa ketentuan yang diatur dalam ordonasi bea reglemen A
35. No. 35 keputusan presiden republik indonesia nomor 46 tahun 1985 tentang penangguhan berlakunya beberapa ketentuan mengenai pungutan uang kesyahbandaran (PUK)
36. No. 36 keputusan presiden republik indonesia nomor 48 tahun 1985 tentang pengesahan loan agreement nucleus astate and smallholder sugar project between the saudi fund for development and the republic of indonesia
37. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 tahun 1985 tentang jalan
38. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1985 tentang perusahaan umum (perum) pengembangan keuangan koperasi
39. No. 39 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan
40. No. 40 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1985 tentang sensus ekonomi
41. No. 41 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 1985 tentang perusahaan umum (perum) percetakan uang republik indonesia
42. No. 42 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1985 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1981/1982
43. No. 43 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1985 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1984/1985
44. No. 44 undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan
45. No. 45 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1985 tentang penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan umum (perum) angkasa pura
46. No. 46 undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan
47. No. 47 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1985 tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham PT. indocement tunggal prakarsa
48. No. 48 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi institut agama islam negeri
49. No. 49 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia
50. No. 50 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 1985
51. No. 53 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 1985 tentang penyelenggara pos
52. No. 54 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 1985 tentang kewenangan penyidikan terhadap pelanggarab lalu lintas dan angkutan jalan raya
53. No. 55 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 1985 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1984/1985 kepada tahun anggaran 19885/1986
54. No. 57 keputusan presiden republik indonesia nomor 65 tahun 1985 tentang pengesahan international sugar agreement 1984
55. No. 59 keputusan presiden republik indonesia nomor 68 tahun 1985 tentang pengesahan arrangement establishing the international textiles and clothing bureau
56. No. 60 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1985 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan XXVIII menjadi perusahaan perseroan (persero)
57. No. 61 undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1985 tentang pencabutan undang-undang nomor 4 tahun 1970 tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang
58. No. 62 undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 1985 tentang konvensi telekomunikasi internasional (international telecommunication convention) nairobi, 1982
59. No. 63 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan 1984
60. No. 66 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 1985 tentang perusahaan umum (perum) sang hyang seri
61. No. 67 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 1985 tentang barang yang digunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi
62. No. 68 undang-undang republik indonesia nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
63. No. 69 undang-undang republik indonesia nomor 13 taun 1985 tentang bea meterai
64. No. 70 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 1985 tentang penetapan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan
65. No. 71 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 1985 tentang pembaian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
66. No. 72 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 1985 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara penerbitan dan percetakan balai pustaka menjadi perusahaan umum (perum) penerbitan dan percetakan balai pustaka
67. No. 73 undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung
68. No. 74 undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan
69. No. 75 undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun
70. No. 76 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan united nations convention on the law of the sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut)