1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1987 tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara hasanuddin di ujung pandang dan sepinggan di balik papan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum angkasa pura
2. No. 2 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1987 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. perusahaan hotel an tourist nasional (natour ltd)
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1987 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. jasa marga
4. No. 4 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1987 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. istaka karya
5. No. 5 keputusan presiden republik indonesia nomor 1 tahun 1987 tentang pengesahan amandemen 1979 atas convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, 1973
6. No. 6 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1987 tentang perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang
7. No. 7 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1987 tentang pemindahan sisa kridit anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 ke tahun anggaran 1986/1987
8. No. 8 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerrintah dalam bidang kesehatan kepada daerah
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1987 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. virma karya
11. No. 12 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1987 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1987/1988
12. No. 13 keputusan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 1987 tentang pengesahan agreement between the government of yhe republic of indonesia and the government of the republic of austria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital beserta protokol
13. No. 15 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman
14. No. 17 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1987 tentang satuan turunan, satuan tambahan dan satuan lain yang berlaku
15. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1987 tentang pembubaran perusahaan umum (perum) perkebunan kapas indonesia dan penambahan pernyataan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XVIII, perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XXIII, perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XXVI dan perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XXVII
16. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1987 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalammodal saham perusahaan perseroan (persero) PT. bhanda ghara reksa
17. No. 20 keputusan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 1987 tentang pengesahan loan agreement development of surabaya port projrct (phase II) between the saudi fund for development and the republic of indonesia
18. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1987 tentang izin usaha industri
19. No. 22 keputusan presiden republik indonesia nomor 16 tahun 1987 tentang penyederhanaan pemberian izin usaha industri
20. No. 23 keputusan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 1987 tentang pengesahan loan agreement padalarang – cileunyi toll hoghway project between republic of indonesia and kuwait fund for arab economic development
21. No. 25 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan si bidang pekerjaan umum kepada daaerah
22. No. 31 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1987 tentanhg tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1986/1987
23. No. 32 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1987 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1983/1984
24. No. 33 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1987 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1984/1985
25. No. 34 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II bandung dan kabupaten daerah tingkat II bandung
26. No. 35 keputusan presiden republik indonesia nomor 31 tahun 1987 tentang pengesahan agreement for the establishment of t hye intergovernmental organization for marketing information and technical advisory services for fishery products in the asia and pasific region (infofish)
27. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1987 tentang pemindahan sisa kridit anggaran pembangunan tahun anggaran 1986/1987 ke tahun anggaran 1987/1988
28. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1987 tentang penetapan dan penggunaan laba serta cara pengurusan dan pengguanaan cadangan umum perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina)
29. No. 38 keputusan presiden republik indonesia nomor 32 tahun 1987 tentang pengesahan amendments to articles 24 and 25 of the constitution of the world health organization
30. No. 39 keputusan presiden republik indonesia nomor 33 tahun 1987 tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the german democratic republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income
31. No. 40 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II pekanbaru dan kabupaten daerah tingkat II kampar
32. No. 41 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II tanjungbalai dan kabupaten daerah tingkat II asahan
33. No. 42 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta
34. No. 43 undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1987 tentang protokol
35. No. 44 keputusan presiden republik indonesia nomor 34 tahun 1987 tentang international natural rubber agreement 1987
36. No. 45 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1987 tentang penetapan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II damarinda, kotamadya daerah tingkat II balikpapan, kabupaten daerah tingkat II kuatai dan kabupaten daerah tingkat II pasir
37. No. 46 keputusan presiden republik indonesia nomor 37 tahun 1987 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah
38. No. 48 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1987 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1987 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal daham perusahaan perseroan (persero) PT. istaka karya
39. No. 49 keputusan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 1987 tentang pengesahan protocol on trade between the departement of trade of republic of indonesia and the ministry of foreign trade and international economic cooperation of the socialist republic of romania
40. No. 50 keputusan presiden republik indonesia nomor 47 tahun 1987 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik india mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajk yang perhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan, besrta protokolnya
41. No. 51 keputusan presiden republik indonesia nomor 48 tahun 1987 tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of new zealand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal with respect to taxes on income beserta protocol
42. No. 52 keputusan presiden republik indonesia nomor 49 tahun 1987 tentang pengesahan agreement between the republic of indonesia and the republic of finland for the avoindance of double taxation and the prevention of ficial evasion with resprct to taxes on income, beserta protocol
43. No. 53 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1987 tentang kegiatan penanaman modal asing di bidang perdagangan ekspor
44. No. 54 keputusan presiden republik indonesia nomor 51 tahun 1987 tentang pembebanan pajak pertambahan nilai impor atas barang dan bahan yang berkaitan dengan ekspor