1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam saham perusahaan perseroan (persero)
2. No. 2 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan persreoan (persero) PT. semen pdang
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. semen baturaja
4. No. 4 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1991 tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas semen kupang
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1991 tentang pnyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XXXII
6. No. 6 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang pengesahan “treaty between the republic of indonesia and australia on the zone of cooperation in an area beetween the indonesian province of east timor and nort hern australia “perjanjian antara republik indonesia dan australia mengenai zona kerjasama di dae rah antara propinsi timor timur dan australia bagian utara
7. No. 7 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1991 tentang penmabahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. kertas gowa
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1991 tentang penerapan undang-undang nomor 3 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara
9. No. 9 keputusan presiden republik indonesia nomor 4 tahun 1991 tentang pengesahan agreement between the government of the republic indonesia and the government of the islamic republic of pakistan for the avoidance
10. No. 10 keputusan presiden republik indonesia nomor 5 tahun 1991 tentang pengesahan international agreement on jute products 1989
11. No. 11 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. industri kereta api
12. No. 12 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1991 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) pengerukan menjadi perusahaan perseroan (persero)
13. No. 13 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1991 tentang perubahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) angkasa pura II
14. No. 14 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1991 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara blabak menjadi perusahaan perseroan (persero)
15. No. 15 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1991 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) garam menjadi perusahaan perseroan (persero)
16. No. 16 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1991 tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi institut agama islam negeri
17. No. 17 keputusan presiden republik indonesia nomor 11 tahun 1991 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sosialis vietnam mengenai kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik
18. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. perusahaan penerbangan garuda indonesia
19. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1991 tentang standar nasional indonesia
20. No. 20 keputusan presiden republik indonesia nomor 13 tahun 1991 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik argentina bentuk kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai
21. No. 21 keputusan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 1991 tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the people’s republic of bulgaria on economic and technical cooperation
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1991 tentang penyertaan modalnegara republik indonesia bentuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri elektronika profesional dan kompoten
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1991 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) dahana menjadi perusahaan perseroan (persero)
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1991 tentang ketentuan konvensi hak atas tanah di propinsi daerah tingkat I timor timur menurut undang-undang pokok Agraria
25. No. 25 keputusan presiden republik indonesia nomor 15 tahun 1991 tentang penerimaan pinjaman luar negeri dan penerbitan jaminan bank untuk penerimaan pinjaman luar negeri oleh bank milik negera dan bank pembangunan daerah yang ditetapkan sebagai bank devisa
26. No. 26 undang-undang republik indonesia nomor 1991 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1991/92
27. No. 27 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1991 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1975 tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil
28. No. 28 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1991 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil secara langsunng
29. No. 29 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1991 tentang penambahan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. industri pesawat terbang nusantara
30. No. 30 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tauhn 1991 tentag penyertaan modal negara republik indonesai untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) bidang pengusahaan hutan di sumatera bagian utara
31. No. 31 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 233 tahun 1991 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan (persero) bidang pengusahaan hutan di sumatera bagian selatan
32. No. 32 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1991 tentang penyelenggaran telekomunikasi
33. No. 33 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1991 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) telekomunikasi perusahaan perseroan (persero)
34. No. 34 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor nomor 26 tahun 1991 tentang tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak hakim agung dan hakim yang dikenakan pemberhentian
35. No. 35 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1991 tentang rawa
36. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1991 tentang pembubaran peusahaan perseroan (persero) PT. kertaskraf cilacap dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likudisi perusahaan perseroan
37. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1991 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara padalarang menjadi perusahaan perseroan (persero)
38. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) angkutan sungai , danau dan penyebrangan
39. No. 39 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1991 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1990 tentang penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. industri sandang I
40. No. 40 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1991 tentang impor bahan baku atau produk tertentu yang di lindungi paten bagi prodeksi obat di dalam negeri
41. No. 41 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 1991 tentang pendaftaran khusus konsultan paten
42. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 1991 tentang tata cara permintaan paten
43. No. 43 keputusan presiden republik indonesia nomor 24 tahun 1991 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rekyat demokrasi korea mengenai kerjasama ekonomi dan teknik
44. No. 44 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 1991 tentang sungai
45. No. 45 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 1991 tentang perubahan peraturan pemerintah nomoe 18 tahun 1977 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir denga peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1985
46. No. 46 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 1991 tentang perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi
47. No. 47 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (
48. Persero) PT. tambang batubara bukit asam
49. No. 49 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular
50. No. 50 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. tirta raya mina
51. No. 51 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) sang hyang seri
52. No. 52 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara
53. No. 53 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1991 tentang perubahan keputusan presiden nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi
54. No. 54 keputusan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 1991 tentang perubahan keputusan presiden nomor 30 tahun 1990 tentag pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
55. No. 55 keputusan presiden republik indonesia nomor 32 tahun 1991 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik singapura tentang pengembangan sumber-sumber air di propinsi riau dan pemasikan air dari indonesia ke singapura, beserta lampirannya
56. No. 56 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1991 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1990/1991
57. No. 57 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1991 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1988/1989
58. No. 59 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1991 tentang kejaksaan republik indonesia
59. No. 60 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 1991 tentang penambahan penyertaan modal neg ara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani)
60. No. 61 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 1991 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perseroan terbatas dalam bidang jasa pemeriksaan pre-pengapalan barang-barang impor indonesia di luar negeri
61. No. 62 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 1991 tentang pengelihan bentuk perusahaan negara percetakan negara republik indonesia menjadi perusahaan umum (perum)
62. No. 63 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 1991 tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. gita karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dariu kekayaan negara hasil likudasi perusahaan perseroan (persero) PT. gita karya ke dalam modal perusahaan umum (perum) percetakan negara republik indonesia dan ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. pradnya paramita
63. No. 64 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1991 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II lampung barat
64. No. 65 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 1991 tentang pengalihan umum (perum) survai udara (penas) menjadi perusahaan perseroan (persero)
65. No. 66 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 1991 tentang pembentukan kecamatan ranto peureulak di wilayah kabupaten daerah tingkat II aceh timur dalam wilayah propinsi daerah istimewa aceh
66. No. 67 kabupaten/dati II pemerintah daerah sumatera utara
67. No. 68 anggaran APBN kredit tahun 1991
68. No. 69 penyertaan modal persero perusahaan negara telekomunikasi PT. telkom
69. No. 70 pemerintah daerah wilayah kabupaten/dati II watampone
70. No. 71 pemerintah daerah wilayah kabupaten/dati II banjar
71. No. 72 penyertaan modal perum perusahaan negara pos/telekomunikasi
72. No. 73 persetujuan wilayah habitat
73. No. 74 perhubungan persero perum
74. No. 75 perhubungan perseroan perum laut pelabuhan perusahaan negara pelabuhan II
75. No. 76 perhubungan perseroan perum laut pelabuhan perusahaan negara pelabuhan III
76. No. 77 perhubungan perseroan perum laut pelabuhan perusahaan negara pelabuhan IV
77. No. 78 pemerintahan daerah wialyah kabupaten/dati II jambi batang hari tanjung jabung
78. No. 79 pemerintahan daerah wialyah kabupaten/dati III bengkulu rejang lebong bengkulu selatan bengkulu utara
79. No. 80 pemerintah daerah wilayah kabupaten/dati II rantau prapat
80. No. 81 pemerintah daerah wilayah kabupaten/dati II pagar alam
81. No. 82 pemerintah daerah wilayah kabupaten/dati II langsa
82. No. 83 energi pajak tambang perusahaan negara listrik
83. No. 84 pajak persetujuan pungutan warganegara indonesia republk federal jerman
84. No. 85 pajak warganegara PP no. 2 tahun 1985 PP no. 29 tahun 1988
85. No. 86 penyertaan modal perum perusahan negara udara angkasa pura I
86. No. 87 hankam abri asuransi gaji kesejahteraan
87. No. 88 hankam persero perum abri asuransi gaji kesejahteraan
88. No. 89 kesejahteraan persetujuan kimia/farmasi
89. No. 90 kesehatan pegawai negeri pensiun kesejahteraan
90. No. 91 kehakiman penerangan kebudayaan warga negara
91. No. 92 tenaga kerja pendidikan
92. No. 93 pajak warga negara UU no. 7 tahun1983
93. No. 94 pendidikan warganegara luar biasa
94. No. 95 pendidikan warganegara luar sekolah
95. No. 96 pajak uang sertifikat deposito dan tabungan
96. No. 97 pajak pungutan pedagang eceran besar
97. No. 98 pajak uang PP no. 22 tahun 1985 PP no. 65 tahun 1991
98. No. 99 penyertaan modal telekominikasi PT. indosat