1. No. 1 keputusan presiden republik indonesia nomor 1 tahun 1990 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan krtas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah dan atas penyerahan surat kabar serta majalah
2. No. 2 keputusan presiden republik indonesia nomor 2 tahun 1990 tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro
4. No. 4 keputusan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 1990 tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan maroko
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1990 tentang perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera
6. No. 6 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1974 tentang pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1982
7. No. 7 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1990 tentang penambahan pnyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. perusahaan perkembangan ekonomi nasional rajawali nusantara indonesia (PT. rajawali nusantara indonesia)
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang perusahaan umum (perum) jasa tirta
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tauhn 1990 tentang administrasi prajurit angkatan bersenjata republik indonesia
10. No. 10 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1990 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1990/1991
11. No. 11 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1990 tentang hak pengusahaan hutan tanaman industri
12. No. 12 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1990 tentang jalan tol
13. No. 13 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1990 tentang perubahan regeringsverordening pembebasan cukai alkohol sulingan
14. No. 14 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian
15. No. 15 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1990 tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. karya mina dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) PT. karya mina ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. tirta raya mina
16. No. 16 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1990 tentang penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) PT. leppin
17. No. 17 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan XIX menjadi perusahaan perseroan (persero)
18. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1986 tentanng kawasan berikat (bonded zone)
19. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1990 yentang usaha perikanan
20. No. 20 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1990 tentang uang jasa para anggota dan sekretaris dewan komisaris pemerintah untuk pertamina
21. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1990 tentang perusahaan umum (perum) listrik negara
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1977 tentang asuransi sosial tenaga kerja
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) asuransi sosial tenaga kerja menjadi perusahaan perseroan (persero)
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air
25. No. 25 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. dok dan perkapalan surabaya
26. No. 26 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1990 tentang penyerrahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada daerah tingkat I dan daerah tingkat II
27. No. 27 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum)
28. No. 28 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal neara republik indonesia ke dalam modal ssaham perusahaan perseran (persero) PT. jasa marga
29. No. 29 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1990 tentang penmabhan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) bio farma
30. No. 30 keputusan presiden republik indonesia nomor 26 tahun 1990 tentang pengesahan convention 144 promote the concering tripartite consultations to promote the implementation of internasional labour
31. No. 31 keputusan presiden republik indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang kebijaksanan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri
32. No. 32 keputusan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi
33. No. 33 keputusan presiden republik indonesia nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan
34. No. 34 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) gas negara (pgn)
35. No. 35 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan presekolah’
36. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar
37. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah
38. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikan tinggi
39. No. 39 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1990 tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. pusat perkayuan marunda dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likudisi
40. No. 40 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1990 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1989/1990
41. No. 41 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1990 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1987/1988
42. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1990 tentang penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang tertanam dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) industri sandang I
43. No. 43 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. kimia farma
44. No. 44 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 1990 tentang pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat
45. No. 45 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 1990 tentang pengalihan wewenang dan tanggung jawab pembinaan perusahaan persero (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)
46. No. 46 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang penjualan seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan umum (peru) pengeringan tembakau bojonegoro
47. No. 50 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 1990 tentang penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) PT. industri marmer indonesia tulungagung
48. No. 51 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1990 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II halmahera tengah
49. No. 52 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1990 tentang pembentukan kotamadya daerah tingkat II bitung
50. No. 53 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 1990 tentang perikanan maluku menjadi perusahaan perseroan (persero)
51. No. 54 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan perikanan negara (pn perikani) sulawesi utara/tengah menjadi perusahaan perseroan (persero)
52. No. 55 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1990 tentag masa bakti dan izin kerja apoteker
53. No. 56 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1990 tentang perusahaan umum (perum) “otorita jatiluhur”
54. No. 57 keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan convention on the rights of the child (konvensi tentang hak-hak anak)
55. No. 58 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. pengusahaan daerah industri pualu batam (pt. persero batam)
56. No. 59 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 1990 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II sawahlunto, kabupaten daerah t ingkat II sawahlunto/sijunjung dan kabupaten daerah tingkat II solok
57. No. 60 keputusan presiden republik indonesia nomor 39 ahun 1990 tentang pengesahan basic agreement between the government of the republic of indonesia and the government of papua
58. No. 61 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 45 tahun 1990 tentag peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perseraian bagi pegawai negeri sipil
59. No. 62 keputusan presiden republik indonesia nomor 41 tahun 1990 tentang pengesahan international agreemnt on the use of inmarssat ship earth sta of stations within the territorial sea and ports
60. No. 63 keputusan presiden republik indonesia nomor 42 tahun 1990 tentang pengesahan amendments to the convention on the international
61. No. 64 keputusan presiden republik indonesia nomor 44 tahun 1990 tentang pengesahan fouth additional protocol to the constitution of the universal postal union
62. No. 65 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal daham perusahaan perseroan (persero) PT. perusahaan perkembangan ekonomi nasional rajawali nusantara indonesia
63. No. 66 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. semen padang
64. No. 67 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. virma karya
65. No. 68 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. indah karya
66. No. 69 keputusan presiden republik indonesia nomor 45 tahun 1990 tentang pengesahan revised text of the international plant protection convention
67. No. 70 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 50 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara
68. No. 71 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 51 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasialn
69. No. 72 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 52 tahun 1990 tentan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan
70. No. 73 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 53 tahun 1990 tentang penmabahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan
71. No. 74 keputusan presiden republik indonesia nomor 48 tahun 1990 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik italia tentang penghindaran pajak berganda
72. No. 75 undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1990 tentang akademi ilmu pengetahuan indonesia
73. No. 76 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 54 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1989 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka sertifikat deposito dan tabungan
74. No. 77 keputusan presiden republik indonesia nomor 51 tahun 1990 tentang pengesahan protocol relating to an amendment to the convention on international civil aviation
75. No. 78 undang-undang republik indonesia nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan
76. No. 79 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 1990 tentang perusahaan perseroan (persero) yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal
77. No. 80 undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1990 tentang pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, medan dan ujung padang
78. No. 81 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 56 tahun 1990 tentang pembubaran perusahaan umum (perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal negara republik indonesia
79. No. 82 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 57 tahun 1990 tentang pengalihan bentu perusahan jawatan (perjan) kereta api menjadi perusahaan umum (perum) kereta api
80. No. 83 keputusan presiden republik indonesia nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal
81. No. 84 undang-undang republik indonesia nomor 11 tauhn 1990 tentang susuanan pemerintahan daerah khusus ibukota negara republik indonesia jakarta
82. No. 85 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 58 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara reublik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perusahaan perseroan (persero)
83. No. 86 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 59 tahun 1990 tentang penggabungan perusahaan perseroan (persero) PT. dok dan perlengkapan tanjung priok perusahaan perseroan dan perkapalan tanjung priok perusahaan perseroan (persero PT. pelita bahari dan perusahaan persero (persero) PT. kodja
84. No. 87 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 1990 tentang pembentukan kecamatan kelapa gading dan pemandangan di wilayah kotamadya jakarta utara kecamtan palmerah kalideres dan kembangan di wilayah kotamadya jakarta barat
85. No. 88 keputusan presiden republik indonesia nomor 60 tahun 1990 tentang pengesahan agrement beetwen the republic of indonesia and the republic of singapore for the avoidance of dauble taxation and the prevention
86. No. 89 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 61 tahun 1990 tentang perjalanan dinas pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
87. No. 90 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan menegnai tata tempat tata upacara dan tata penghormatan
88. No. 91 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 63 tahun 1990 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum)