Image of Lembaran negara republik indonesia : tahun 1959 no. 66-153

Text

Lembaran negara republik indonesia : tahun 1959 no. 66-153



1. No.66 Zegelverordening 1921
2. No.67 Tanda kehormatan bintang garuda
3. No.68 Tanda kehormatan satyalantjana
4. No.69 Angkatan perang ikatan dinas
5. No.70 Sumatera selatan daerahb tingkat I
6. No.71 Djawa daerah otonom penetapan sebagai undang-undang
7. No.72 Kalimantan daerah tingkat II penetapan mendjadi undang-undang
8. No.73 Sumatera selatan daerah tingkat II kotapradja, daerah tingkat I penetapan sebagai undang-undang
9. No.74 Sulawesi daerah tingkat II
10. No.75 Undang-undang dasar 1945
11. No.77 Madjelis permusjawaratan rakjat sementara
12. No.78 Dewan pertimbangan agung sementara
13. No.79 Dewan perantjang nasional
14. No.80 Djaksa angung/djaksa tentara agung wewenang
15. No.81 Badan pengawas kegiatan aparatur negara
16. No.82 Pedjabat negeri warga negara republik indonesia, keanggotaan partai politik
17. No.83 Peraturan preseance
18. No.84 Nasionalisasi bank milik belanda
19. No.85 Bank umum negara
20. No.86 Nasionalisasi kereta api milik belanda
21. No.87 Nasionalisasi kereta api dan tilpon milik belanda
22. No.88 Amnesti abolisi pemberian
23. No.90 Simpanan pembekuan sebagai bank-bank
24. No.91 Bukti ekspor (B.E.) penghapusan
25. No.92 Ekspor, impor pungutan
26. No.94 Pemerintah daerah
27. No.93 Mata uang rupiah penetapan harga
28. No.89 Uang kertas Rp.500 dan Rp.1000 penurunan nilai
29. No.95 Nilai uang kertas Rp.1000 dan Rp.500 fiskal
30. No.96 Uang kertas batas waktu perubahan
31. No.97 Pedjabat negeri warga-negara republik indonesia keanggotaan partai politik pengubahan
32. No.98 Kepala daerah sjarat-sjarat pendidikan ketjakapan dan pengalaman
33. No.99 Kepala daerah , daerah istimewa jogyakarta, nama djabatan, gelar kedudukan dan penghasilan
34. No.100 Ordonansi padjak kekajaan pengubahan
35. No.101 Kendaraan bermotor tarip padjak pengubahan
36. No.102 Radio tarip padjak , pengubahan
37. No.103 Balik nama bea penambahan
38. No.105 Padjak dividen
39. No.104 Padjak hasil bumi
40. No.106 Ordonansi padjak perseroan 1925 (staatblad 1925 no.319) pengubahan/tambahan
41. No.107 Tjukai tembakau
42. No.108 Bir, alkohol sulingan tarip tjukai bea masuk
43. No.109 Ordonansi padjak pendapatan 1944 (staatsblad 1944 no.17) pengubahan/tambahan
44. No.110 Ordonansi padjak upah (staatsblad 1934 no.611)
45. No.111 Aturan bea materai 1921 pengubahan/tambahan
46. No.112 Ordonansi padjak rumah-tangga 1908 pengubahan/tambahan
47. No.113 Undang-undang padjak pendjualan 1951 pengubahan/tambahan
48. No.114 Dewan perantjang nasional pengubahan
49. No.115 Nasionalisasi milik belanda perusahaan-perusahaan maritim
50. No.116 Badan pengawas kegiatan aparatur negara ketua/wakil ketua, anggota sumpah
51. No.117 Badan pengawas kegiatan aparatur negara, ketua/wakil ketua, anggota keuangan
52. No.118 Badan pengawas kegiatan aparatur negra pelaksanaan
53. No.119 Dewan urusan pegawai
54. No.120 Dewan perantjang nasional peraturan tata tertib
55. No.121 Nasionalisasi perusahaan perindustrian pertambangan milik belanda
56. No.122 Nasionalisasi Pertjetakan kebajoran P.T.
57. No.123 Nasionalisasi perusahaan pertjetakan milik belanda
58. No.124 Wadjib latihan pedjabat negeri warnanegara republik indonesia
59. No.125 Badan pusat intelligence
60. No.126 Penjakit karantina
61. No.128 Usaha perdagangan ketjil dan etjeran asing, daerah swatantra tingkat I dan II serta karesidenan diluar ibu kota larangan
62. No.127 P.G.M.-1956 gadji pokok tundjangan pensiun anggota tentara, bekas anggota tentara, djanda dan/atau anak jatim piatunja
63. No.129 Pemerintah daerah (disempurnakan)
64. No.130 Tindak pidana ekonomi antjaman hukuman
65. No.131 Bintang sewindu angkatan perang republik indonesia, medali sewindu angkatan perang republik indonesia pengubahan nama
66. No.132 Tabaks-accunsverordening (staatsblad 1932 no.560) pengubahan/tambahan
67. No.133 Kapok, retribusi idzin ekspor lisensi 1959/1960
68. No.134 Badan pusat intelligence sumpah kepala dan wakil kepala
69. No.135 Badan pusat intelligence keuangan kepala dan wakil kepala
70. No 136 Dewan perantjang nasional, ketua, wakil ketua, anggota sekretaris djenderal/sekretaris keuangan
71. No.137 Dewan pertimbangan agung sementara republik indonesia, wakil ketua, anggota, sekretaris djenderal, sekretaris keuangan
72. No.138 Gerakan koperasi perkembangan
73. No.139 Keadaan bahaja
74. No.140 Amnesti abolisi pemberontakan D.I/T.I.I kahar muzakar sulawesi selatan
75. No.141 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.7.12.13.15.16.17.18.19 dan 20 tahun 1959
76. No.142 Uang emas bahan uang emas penilaian persedian bank indonesia
77. No.143 Pindjaman konsolidasi tahun 1959
78. No.144 Kendaraan bermotor bea balik nama
79. No.145 Malayan-dollar dasar perhitungan tarip padjak-padjak negara kepulauan riau
80. No.146 Padjak verponding padjak bangsa asing perubahan masa pemungutan
81. No.147 Alkohol-etil, alkohol sulingan bea masuk pentjabutan
82. No.148 Pegawai negeri sipil anggota angkatan perang sumpah djabatan
83. No.149 Kepartaian sjarat-sjarat
84. No.150 Madjelis permusjawaratan rakjat sementara susunan
85. No.151 Front nasional
86. No.152 Dewan angkutan laut
87. No.153 Dewan ekonomi dan pembangunan


Ketersediaan

03700Perpustakaan DJKI TangerangTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak Bisa Dipinjam

Informasi Detail

Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit Jakarta : Percetakan Negara RI, 1959 : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Tahun 1959 No. 66-153
Subjek
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaDetail XMLKutip ini