1. No.86 Transmigrasi
2. NO.87 Bank industri negara bank pembangunan
3. No.88 Penetapan presiden no.7 tahun 1959 peraturan presiden no.13 tahun 1960, pembatasan pentjetakan penerbitan pengumuman
4. No.89 Milik belanda nasionalisasi perusahaan pertanian
5. No.90 Milik belanda nasionalisasi perusahaan dagang
6. No.91 Obligasi tahun 1959 pindjaman berhadiah
7. No.92 Rupiah pembajaran luar negeri uang
8. No.93 Bea masuk bea keluar bea statistik bea berat barang padjak masuk (padjak penjualan)
9. No.94 Padjak transfer
10. No.95 Kredit likwiditet bank
11. No.96 Gandjaran (premi) tindak pidana
12. No.97 Daftar barang-barang impor kurs dasar rupiah
13. No.98 Kertas perbendaharaan bunga
14. No.99 Milik belanda nasionalisasi
15. No.100 Dewan maritim
16. No.101 Penghargaan/tundjanagan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan
17. No.102 Sumpah Djabatan pegawai negeri angkatan perang anggota tambahan
18. No.103 Dewan perwakilan rakjat daerah gotong-rojong sekretariat daerah
19. No.104 Peraturan dasar pokok
20. No.105 Sensus
21. No.106 Nasionalisasi K.P.M. N.V. (koninklijke paketvaart maatschappij) perusahaan
22. No.107 Kegiatan-kegiatan politik penghentian
23. No.108 Kegiatan-kegiatan politik keadaan bahaja
24. No.109 Statistik
25. No.110 Gadji pegawai negeri sipil republik indonesia pengubahan
26. No.111 Nasionalisasi semarangsche stoomboot en prauwen veer N.V. (S.S.P.V.) semarang veer N.V.
27. No.112 Pensiun/tundjangan djanda anak jatim piatu pegawai negeri sipil tambahan/pengubahan
28. No.113 Partai politik larangan pentjabutan
29. No.114 Dewan angkutan darat tambahan/pengubahan
30. No.115 Orang asing pengurusan pentjabutan
31. No.116 Surat kabar dan madjalah idzin terbit
32. No.117 Dewan ekonomi pembangunan tambahan/pengubahan
33. No.118 Tindak pidana ekonomi pengusutan prnuntutan dan peradilan tambahan/pengubahan
34. No.119 Pertambangan
35. No.120 Tanah penggunaan/penetapan luas
36. No.121 Krosok ordonnantie 1937 (staatsblad 1937 no.604) pemungutan tahun 1960
37. No.122 Kapok idzin ekspor penetapan retribusi
38. No.123 Reoublik indonesia keradjaan kambodja persahabatan
39. No.124 Militer wadjib darurat penjaluran
40. No.125 Wadjib militer tambahan/pengubahan
41. No.126 Bahan-bahan galian
42. No.127 Zeebrieven en scheepspassenbesluit 1934 penjimpangan
43. No.128 Bank koperasi tani dan nelajan
44. No.129 Bank rakjat indonesia peleburan
45. No.130 Bank tani dan nelajan\
46. No.131 Pokok-pokok kesehatan
47. No.132 Madjelis permusjawaratan rakjat sementara, ketua, wakil ketua, anggota
48. No.133 Pertambangan minjak dan gas bumi
49. No.135 Universitas sriwidjaja pendirian
50. No.136 Dewan perusahaan pembentukan
51. No.137 Satyalentjana djasadarma angkatan laut
52. No.138 Manifesto politik republik indonesia garis-garis haluan negara
53. No.139 Partai-partai pengakuan pengawasan dan pembubaran pengubahan
54. No.140 Pemberian hadiah seni
55. No.141 Pemberian hadiah ilmiah
56. No.142 Nasionalisasi perusahaan bank di indonesia milik belanda penambahan
57. No.143 Tundjungan veteran pedjuangan kemerdekaan republik indonesia
58. No.144 Tundjangan djanda anak jatim/jatim-piatu veteran pedjuang kemerdekaan republik indonesia
59. No.145 Kantor urusan perusahaan perkebunan republik indonesia pembubaran
60. No.146 daerah perairan pulau berhala sumatera timur penutupan
61. No.147 Lalu lintas dan pelajaran dimuara sungai sungsang palembang
62. No.148 Daerah perairan beserta pulau-pulaunja penutupan
63. No.149 Nasionalisasi perusahaan pertanggungan djiwa milik belanda
64. No.150 Nederlandsch-indische aardolie maat-schappij (N.I.A.M.) N.V. perubahan nama dan kedudukan hukum pemindahan tempat kedudukan
65. No.151 Daerah-daerah tingkat I pembentukan sulawesi selatan tenggara sulawesi utara tengah
66. No.152 Pola pembangunan nasional semesta berentjana garis-garis besar tahapan pertama
67. No.153 Pejelaman di tandjung priuk dan tandjung perak larangan
68. No.154 Daerah perairan teluk halong dan sebagian teluk ambon penutupan
69. No.155 Pendidikan dan pengadjaran pengawasan
70. No.156 Panitya urusan piutang negara
71. No.157 Larangan organisasi-organisasi pengawasan perusahaan-perusahaan orang asing tertentu
72. No.158 Tanah larangan pemakaian tanpa izin
73. No.159 Sensus penduduk 1961 penjelenggaraan
74. No.160 Militerisasi kepolisian negara pentjabutan
75. No.161 Kapal kewadjiban melaporkan/memberi keterangan-keterangan
76. No.162 Pelajaran dan perikanan larangan
77. No.163 Kapal-kapal niaga larangan berlabuh
78. No.164 Sero-sero dan alat-alat penangkap ikan tanpa idzin larangan penempatan
79. No.165 Pelajaran daerah-daerah tertutup tempat-tempat pengawasan bagi kapal-kapal
80. No.166 Nasionalisasi perusahaan-perusahaan farmasi milik belanda penambahan
81. No.167 Tanah antjol peruntukan dan penggunaan
82. No.168 Nasionalisasi perusahaan royal interoceanlines (R.I.L.)
83. No.169 Pensiun onderstan djanda-djanda, anak-anak jatim/piatu, anggota tentara nasional penetapan berlakunja
84. No.170 Keadaan bahaja pengubahan
85. No.171 Padjak dividen pengubahan dan tambahan
86. No.172 Ordonasi padjak upah penarikan kembali
87. No.173 Ordonasi padjak pendapatan 1944 penjempurnaan
88. No.174 Tanah pertanian penetapan luas
89. No.175 bank indonesia tugas dan kebidjaksanaan tata-kerdja
90. No.176 Dewan perwakilan rakjat gotong-rojong tata-tertib peng