1. No.1 Keselamatan kerdja
2. No.2 Badan permusjawaratan/perwakilan rakjat, pemilihan umum anggota-anggota undang-undang no.15 tahun 1969 pelaksanaan.
3. No.3 Madjenis permusjawaratan rakjat, dewan perwakilan rakjat, dewan perwakilan rakjat daerah, susunan dan kedudukan undnag-undang no.18 tahun 1969, pelaksanaan
4. No.4 Propinsi irian barat, undang-undang no.15 tahun 1969, undang-undang no.16 tahun 1969, pelaksanaan
5. No.5 Penanaman-penanaman modal dorongan dan perlindungan republik Indonesia keradjaan Norwegia, persetujuan, pengesahan
6. No.6 Perkebunan sawit sebrang, perusahaan negara, pendirian
7. No.7 Wisma nusantara "Internasional" perusahaan perseroan terbatas pendirian penjertaan modal negara
8. No.8 Peraturan presiden no.2 tahun 1959 pentjabutan
9. No.9 Pedjabat-pedjabat negeri kehidupan politik, pengaturan
10. No.10 Departemen perindustrian badan-badan pimpinan umum, pembubaran
11. No.11 Air services republik Indonesia keradjaan Thailand, agreement, pengesahan
12. No.12 Air services republik Indonesia keradjaan kambodja agreement, pengesahan
13. No.13 Air services republik Indonesia India agreement, pengesahan
14. No.14 P.T. Indonesia plantations (P.T. PLANT) penjertaan negara
15. No.15 Perusahaan perseroan ( Persero) P.N. gaja motor, pengalihan bentuk
16. No.16 Pegawai negeri sipil tundjangan kerdja, pemberian
17. No.17 Anggota A.B.R.I tundjangan kerdja, pemberian
18. No.18 Peraturan pemerintah no.14 tahun 1967 peraturan pemerintah no.35 tahun 1968, perubahan
19. No.19 Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, tundjangan, pemberian
20. No.20 Daerah perdagangan bebas, pelabuhan bebas, ketentuan-ketentuan pokok
21. No.21 Daerah perdagangan bebas, Pelabuhan besar Sabang, pembentukan
22. NO.22 Anggaran pendapatan dan beladnja negara tahun anggaran 1970/1971
23. No.23 Menteri negara Republik Indonesia tundjangan kerdja pemberian
24. No.24 Pedjabat lembaga-lembaga negara tertinggi tundjangan kerdja, pemberian
25. No.25 Kebudajaan kerdja sama tehnik republik Indonesia, republik perantjis, persetudjuan
26. No.26 Ekspor impor lalu lintas devisa pelaksanaan penjempurnaan
27. No.27 Perseroan terbatas penjesuaian perpadjangan batas waktu
28. No.28 Peraturan pemerintah no.14 tahun 1868 (L.N. tahun 1968 no.23) perubahan, penambahan
29. No.29 Dewan pers
30. No.30 Otoritas djatiluhur perusahaan umum, pembentukan
31. No.31 Hak pengusahaan hutan, hak pemungutan hasil hutan
32. No.32 P.N. Darma niaga perusahaan perseroan (persero) pengalihan bentuk
33. No.33 P.N. Pengelohan tjat dan pernis pabrik tjat "utama" perusahaan perseroan (persero) pengalihan bentuk
34. No.34 P.N. Mega electro ( mesin dan gaja electro) perusahaan perseroan (persero) pengalihan bentuk
35. No.35 P.N. Pertjetakan penerbitan da pabrik tinta gita karya perusahaan perseroan (persero) pengalihan bentuk
36. No.36 Orang asing fasilitas bebas visa tudjuh hari koordinasi pengawasan
37. No.37 Organisasi pembinaan pelabuhan perusahaan-perusahaan negara pelabuhan penjelesaian pembubaran perpandjangan batas waktu pengalihan pembinaan
38. No.38 Peraturan pemerintah no.3 tahun 1970 undang-undang no.15 tahun 1969 undnag-undang no.16 tahun 1969 daerah propinsi irian barat perubahan
39. No.39 Sensus penduduk 1971 pelaksanaan
40. No.40 Anggaran pendapatan dan belandja negara tahun 1969/1970 tambahan dan perubahan
41. No.41 Pengadilan landreeform penghapusan
42. No.42 Peraturan pemerintah no.19 tahun 1965 pasal 11 Ajat 1, perubahan
43. No.43 Ordonansi padjak perseroan 1925, perubahan dan tambahan
44. No.44 Ordonansi padjak pendapatan 1944 perubahan dan tambahan
45. No.45 Undang-undang padjak dividen 1959 perubahan dan tambahan
46. No.46 Undang-undang no.1 tahun 1967 penanaman modal asing perubahan dan tambahan
47. No.47 Undang-undang no.6 tahun 1988 penanaman modal dalam negeri, perubahan dan tambahan
48. No.48 P.N. Karya tjotas P.N. Permata Nusantara RA perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
49. No.49 P.N. Kerta niaga perusahaan perseroan (persero) pengalihan bentuk
50. No.50 Perentjanaan hutan
51. No.51 P.N. Zatas penambahan modal
52. No.52 P.T. Krakatau steel perusahaan perseroan penjertaan modal negara perublik indonesia, pendirian
53. No.53 Pelita indonesia djaya corporation perusahaan perseroan terbatas penjertaan modal negara
54. No.54 Pelita indonesia djaya corporation perusahaan perseroan terbatas penjertaan modal negara
55. No.55 Government of the republic of indonesia government of the united states of america, agreement for cooperation civil uses of otomic energy amendment, pengesahan
56. No.56 Perusahaan negara (P.N.) virama karya perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
57. No.57 Perusahaan negara (P.N.) Yodya karya perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
58. No.58 Perusahaan negara (P.N.) Waskita karya perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
59. No.59 Perusahaan negara (P.N.) bina karyawan perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
60. No.60 Perusahaan negara (P.N.) indra karya perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
61. No.61 Badan hukum publik daerah perdagangan bebas pelabuhan bebas, kedudukan
62. No.62 Pelabuhan bebas Sabang daerah perdagangan bebas, pembentukan
63. No.63 Perusahaan negara (P.N.) reasuransi umum Indonesia, perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
64. No.64 Perusahaan negara pembangunan industri rakjak (P.N.P.R. leppin karya Yasa) perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
65. No.65 Perusahaan negara (P.N.) pembangunan niaga perusahaan negara (P.N) Sapta motor perusahaan perseroan (Persero) pengalihan bentuk
66. No.66 Perusahaan negara (P.N.) letjes modal penambahan
67. No.67 N.V. Alibasjah trading company hak pemilikan penjelesaian
68. No.68 Pertamina-gulf industrial processing perusahaan perseroan terbatas perjertaan modal negara, pendirian
69. No.69 Peraturan pemerintah no.36 tahun 1968 pasal 5 perubahan/penambahan
70. No.70 Perusahaan perikanan negara sulawesi utara/tengah, peraturan pemerintah no.51 tahun 1961, perubahan pendirian
71. No.71 Perusahaan negara, djakarta lloyd penambahan modal kekajaan negara, pemisahan
72. No.72 Pabrik cambrics primisima
73. No.73 Madjelis permusjawaratan rakjat sementara dewan perwakilan rakjat gotong rojong anggota-anggota/pimpinan tindakan kepolisian tata tjara
74. No.74 Kekuasaan kehakiman pokok ketentuan-ketentuan
75. No.75 Siaran non pemerintah radio
76. No.76 Perusahaan perseroan (Persero) perusahaan bangunan negara Amarta karya, pengalihan bentuk