1. No. 1921 kitab undang-undang hukum pidana pengubahan
2. No. 1922 Departemen Agama khas masjid
3. No. 1924 Hasil perjanjian bagi
4. No. 1925 Pelabuhan Palembang perusahaan negara penetapan menjadi undang-undang
5. No. 1926 nasional nasionalisasi perusahaan-perusahaan Farmasi milik Belanda
6. No. 1927 nasionalisasi perusahaan pemborongan milik Belanda
7. No. 1928 nasionalisasi perusahaan asuransi milik Belanda kerugian
8. No. 1929 uang jasa konstituante bekas ketua wakil ketua anggota
9. No. 1930 Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pendidikan kejuaraan atau latihan kerja
10. No. 1931 haluan negara
11. No. 1932 wakil kepala daerah tingkat 1
12. No. 1933 peradilan tindak pidana ekonomi pengusutan penuntutan penambahan
13. No.1934 pergudangan
14. No. 1935 Departemen agraria Hasil perjanjian pelaksanaan
15. No. 1936 Republik Indonesia persekutuan tanah melaju perjanjian persahabatan
16. No. 1937 verordening op het levensverzekeringbedrijf (staatsblad 1941 no. 114) pengubahan
17. No. 1938 uang asing alat pembajaran Jang sah perpanjangan waktu
18. No. 1939 haji
19. No. 1940 milik perseroan warga negara Belanda benda-benda tetap
20. No. 1941 perkebunan pemindahan hak peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan pelaksanaan pengubahan
21. No. 1942 perairan Indonesia
22. No. 1943 Departemen perburuhan penempatan tenaga asing pegawai-pegawai Institut
23. No. 1944 Departemen agraria tata kerja pengukuran peta-peta pendaftaran
24. No. 1945 Departemen agraria pembukuan tanah
25. No. 1947 Departemen perdagangan pergudangan pelaksanaan
26. No. 1948 Departemen perdagangan tekstil lux atau semi lux harga pendaftaran
27. No. 1949 Departemen perdagangan tekstil lux atau semilux harga pendaftaran
28. No. 1950 pendaftaran agraria benda-benda tetap Belanda milik perseorangan panitia pelaksana penguasaan
29. No. 1951 Departemen Agama Alquran landjah pentashih mashaf
30. No.1952 Departemen Agama pegawai t nikah daerah wilayah pengangkatan atau pemberhentian
31. No. 1953 Departemen Perhubungan Darat dan PT mobil-mobil penumpang umum tanda-tanda
32. No. 1954 Dewan Perwakilan Rakyat susunan
33. No. 1955 Dwi kewarganegaraan republik Indonesia republik rakyat Tiongkok penegasan mulai berlaku
34. No. 1956 Departemen agraria hak atas tanah Pedoman tata cara kerja pejabat pejabat
35. No. 1957 Departemen agraria tebu uang sewa tanah musim 1960 atau 1961
36. No. 1958 Bank Indonesia model
37. No 1959 urusan pemulihan hak panitia
38. No. 1960 nasionalisasi komto bank PT milik Belanda
39. No. 1961 post International pengubahan
40. No. 1963 Sulawesi Utara Sulawesi Selatan pembentukan
41. No. 1964 hak dagang negara
42. No. 1968 modal asing
43. No. 1969 dewan penerbangan
44. No. 1970 Kepolisian Negara Tata susunan kepangkatan
45. No. 1971 bantuan militer
46. No. 1972 Presiden Republik Indonesia keluarganya kesehatan
47. No. 1974 Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia lapangan pekerjaan
48. No. 1975 pensiun masa kerja
49. No. 1978 kitab undang-undang hukum pidana hukuman pengubahan
50. No. 1980 perusahaan pertanggungan jiwa modal
51. No. 1981 Departemen Pendidikan pengajaran dan kebudayaan seni reklame dekorasi ilustrasi grafik II ijazah
52. No. 1982 Departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan tunjangan kemahalan umum tunjangan tambahan tunjangan ikatan dinas pengubahan atau penambahan
53. No. 1984 Departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan tunjangan kemahalan umum tunjangan tambahan pendidikan guru sekolah lanjutan angkatan pertama ikatan dinas pengubahan
54. No. 1985 Departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan fakultas kedokteran Universitas Indonesia ahli dalam ilmu klinik pendidikan
55. No. 1988 kepala-kepala daerah tingkat I wakil kepala daerah tingkat I pakaian dinas tanda pangkat
56. No. 1989 perusahaan negara
57. No. 1992 Departemen agraria hak atas tanah Pedoman tata kerja pejabat-pejabat pengubahan
58. No. 1994 senjata api kewenangan perizinan
59. No. 1995 mahkamah Angkatan Darat Angkatan Laut dan Angkatan Udara keadaan perang
60. No. 1996 Bank Pembangunan Indonesia
61. No. 1997 keadaan bahaja
62. No. 1998 huruf latin huruf Arab huruf daerah Indonesia pembatasan
63. No. 1999 badan muatan Indonesia
64. No. 200 dewan pertekstilan
65. No. 2005 Departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan wajib menabung pelajar
66. No. 2006 Departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan sokongan asrama swasta pelajaran sekolah lanjutan
67. No. 2008 Departemen pendidikan pengajaran dan kebudayaan ujian Negeri ijazah kursus pegawai administrasi tingkat atas
68. No. 2011 korupsi pengusutan penuntutan pemeriksaan
69. No. 2012 Perumahan pengubahan penjelasan peraturan pemerintah
70. No. 2017 pendidikan koperasi
71. No. 2018 jurus sumpah uang honorarium
72. No. 2020 Departemen Keuangan jawatan Pegadaian negara Lembang