1. No.1 Peraturan-peraturan presiden no.4 dan no.5 tahun 1962 (disempurnakan) masing-masing tentang pokok-pokok organisasi dan pedoman kerdja administratif(peraturan tata-tertib) aparatur pemerintahan negara pada tingkat tertinggi perubahan dan tabahan
2. No.2 perusahaan-perusahaan perkebunan gula negara, pendirian
3. No.3 Badan pimpinan umum, perusahaan perkebunan gula negara, perusahaan negara karung goni, pendirian
4. No.4 Dewan penasehat pertambangan pembentukan dan susunan
5. No.5 Peraturan-peraturan pemerintah no. 208 tahun 1961, no.211 tahun 1961 dan no.212 tahun 1961 perubahan dan tambahan
6. No.6 "Spoorwegverordening" (staatsblad 1928 no.200) perubahan
7. No.7 Obligasi oleh bank/perusahaan/badan pemerintah maupun swasta, pindjaman
8. No.8 Wilajah irian barat, segera setelah diserahkan kepada republik indonesia, pemerintah
9. No.9 Besarnja pemungutan termaksud pada pasal 11 "krosok ordonnantie" (STBL. 1937 NO.604) tahun 1963, penetapan
10. No.10 Tugas pembantuan dalam pelaksanaan penjaluran bahan-bahan serta barang-barng pokok keperluan rakjat, pemerintah daerah tingkat I
11. No.11 Tjukai tembakau oleh perusahaan-perusahaan hasil tembakau, pengeluaran hasil-hasil tembakau dari perusahaan-perusahaan itu kedalam peredaran bebas pelunasan
12. No.12 Uang rupiah, propinsi irian barat, satuan
13. No.13 Devisen propinsi irian barat peraturan-peraturan
14. No.14 kesedjahteraan pegawai negeri, pembelandjaan
15. No.15 Pegawai negeri tabungan dan asuransi
16. No.16 Dana kesedjahteraan pegawai negeri
17. No.17 Perusahaan pertanian negara, pendirian
18. No.18 Badan pimpinan umum perusahaan mekanisasi pertanian negara, pendirian
19. No.19 Peraturan pemerintah no.33 no.34 no.38 no.39 no.40 no.41 dan no.43 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan pertanian negara, kesatuan-kesatuan sumatera utara, sumatera selatan, kalimantan selatan, sulawasi selatan/tenggara, kalimantan barat, kalimantan tengah dan nusa tenggara timur, perubahan dan tambahan
20. No.20 Anggaran pendapatan dan belandja propinsi irian barat
21. No.21 Perusahaan negara dana tabungan dan asuransi pegawai negeri, pendirian
22. No.22 Badan pimpinan umum tabungan dan asuransi pegawai negeri, pembentukan
23. No.23 Barang-barang tjetakan, pengamanan
24. No.24 Keuangan pegawai sipil dan angkatan kepolisian, status dan kedudukan
25. No.25 Pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perumahan pokok-pokok
26. No.26 Tenggang waktu peralihan pelaksanaan usaha pertambangan minjak dan gas bumi
27. No.27 Badan pimpinan umum perusahaan perkebunan karet negara, pendirian
28. No.28 Politik kegiatan
29. No.29 Perusahaan negara irian bhakti, pendirian
30. No.30 Deklarasi ekonomi dibidang ekspor, pelaksanaan
31. No.31 Deklarasi ekonomi dibidang impor, pelaksanaan
32. No.32 Dibidang harga kebidjaksanaan
33. No.33 Perusahaan dagang negara dalam rangka pelaksanaan deklarasi ekonomi aktivitas
34. No.34 Tundjangan kemahalan umum menurut P.G.P.N. 1961
35. No.35 Perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota kepolisian negara serta djanda dan anak jatim/piatunja, pemberian
36. No.36 Bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri distribusi
37. No.37 Tundjangan kemahalan umum, tundjangan perusahaan dan tundjangan perusahaan tambahan menurut peraturan pokok gadji perusahaan negara, perubahan angka persentasi
38. No.38 Deklarasi ekonomi dibidang pembiajaan impor dan ekspor, pelaksanaan
39. No.39 Undang-undang no.4 Prp tahun 1959 dan pentjabutan undang-undang no.32 Prp tahun 1960 dan undang-undang no.34 Prp tahun 1960 (Lembaran negara tahun 1960 no.92 dan Lembaran negara tahun 1960 no.94) perubahan
40. No.40 Pers pembinaan
41. No.41 Kopra
42. No.42 Sementara untuk menjelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan atjara san tugas pengadilan-pengadilan sipil dan kedjaksaan di propinsi irian barat, tindakan-tindakan
43. No.43 Perusahaan negara kereta api, pendirian
44. No.44 Peraturan pemerintah no.26 tahun 1959(Lembaran negara tahun 1959 no.41) pos dalam negeri telah diubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah no.24 tahun 1961 (Lembaran negara tahun 1961 no.308) perubahan dan tambahan
45. No.45 Peraturan pemerintah no.27 tahun 1959(Lembaran negara tahun 1959 no.42) tentang pos internasional jang telah diubah dan ditambah dengan peraturan pemerintah tahun 1960 45. No.36) perubahan dan tambahan
46. No.46 Perusahaan-perusahaan perkebunan karet negara, pendirian
47. No.47 Badan pimpinan umum perusahaan perkebunan negara aneka tanaman, pendirian
48. No.48 Perusahaan-perusahaan perkebunan negara aneka tanaman, pendirian
49. No.49 Perusahaan perkebunan serat negara, pendirian
50. No.50 Badan pimpinan umum perusahaan perkebunan tembakau negara, pendirian
51. No.51 Perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau negara, pendirian
52. No.52 Badan nasionalisasi perusahaan belanda, pembubaran
53. No.53 Peraturan-peraturan pemerintah no.71 dan no.77 tahun 1961 (Lembaran negara tahun 1961 no.52 dan no.98) perubahan dan tambahan
54. No.54 Sumpah/djandji dokter gigi lafal
55. No.55 Pembangunan baru disepandjang djalan antara djakarta-bogor-puntjak-tjiandjur diluar batas-batas daerah chusus ibukota-raya, daerah swatantra tingkat II bogor dan daerah swatantra tingkat II tjiandjur, penertiban
56. No.56 Perusahaan negara pertjetakan kebajoran , pendirian
57. No.57 Hutan-hutan tertentu, perusahaan-perusahaan kehutanan negara, penjerahan pengusahaan
58. No.58 Peraturan pemerintah no.21 tahun 1963 tentang pengubahan angka persentasi tundjangan kemahalan umum, tundjangan perusahaan dan tundjangan perusahaan tambahan menurut peraturan pokok gadji perusahaan negara, perubahan dan tambahan
59. No.59 Bantuan berupa uang dan pakaian kepada guru
60. No.60 Peraturan pemerintah no.18 tahun 1958 (Lembaran negara tahun 1958 no.32), perubahan
61. No.61 Bdan-badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah penundjukan
62. No.62 Bnak tabungan pos, perubahan dan tambahan undang-undang no.36 tahun 1953
63. No.63 Landreform surat hutang
64. No.64 Peraturan pemerintah no.7 tahun 1954 tentang mengubah peraturan pemerintah no.26 tahun 1951(Lembaran negara tahun 1951 no.38) mengubah
65. No.65 Badan urusan karet rakjat
66. No.66 telekomunikasi
67. No.67 Pemogokan penutupan diperusahaan -perusahaan djawatan-djawatan badan-badan vital pentjegahan
68. No.68 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.11 tahun 1962 tentang pemungutan sumbangan wadjib istimewa atas beberapa djenis barang (Lembaran negara tahun 1962 no.49) mendjadi undang-undang penetapan
69. No.69 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.12 tahun 1962 tentang kententuan dibidang fiskal mengenai pembajaran sumbangan wadjib istimewa (Lembaran negara tahun 1962 no.50) mendjadi undang-undang penetapan.
70. No.70 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.13 tahun 1962 tentang sumbangan wadjib istimewa tahun 1962 atas kendaraan bermotor (Lembaran negara tahun 1962 no.51) mendjadi undang-undang
71. No.71 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.14 tahun 1962 tentang pemungutan sumbangan wadjib istimewa atas kendaraan bermotor jang diimpor kedalam daerah pabean indonesia (Lembaran negara tahun 1962 no.52) mendjadi undang-undang, penetapan
72. No.72 Perusahaan-perusahaan milik belanda nasionalisasi
73. No.73 Peraturan pemerintah no.175 tahun 1961 (Lembaran negara tahun 1961 no.200) tentang pendirian perusahaan perkebunan negara kesatuan perintis, pentjabutan