1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekpor, impor dan lalu lintas devisa 2. No. 2 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1982 tentang pen…
1. No. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1981 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perseroan (persero) di bidang industri kereta api 2. No. 2 Pera…
1. Nr.80 Pindjaman nasional 1946 pembajaran kembali 2. Nr.81 Bir alkohol dalam negeri opsenten tjukai bea-masuk 3. Nr.82 Legalisasi tandatangan biaja 4. Nr.83 Orang asing pengawasan pelaksanaa…
1. No.1 Sekretaris kementerian pekerdjaan umum & tenaga kementerian perburuhan 2. No.2 Djakarta-raja pemerintah 3. No.3 Komisariat urusan daerah-daerah otonoom pembubaran 4. No.4 Pemilihan umum …
1. No.1 Kredit pembangunan perindustrian sektor partikelir penjaluran 2. No.2 Kredit pengawasan 3. No.3 Uang asing alat pembajarjang sah, penerimaan, penundjukan daerah di indonesia memperpandja…
1. No.49 Indonesische comptabiliteitswet "indonesische bedrijvenwet" penetapan mendjadi undang-undang 2. No.50 Rumah-rumah negeri pegawai-pegawai negeri pendjualan 3. No.51 Tjuaki bensin opsente…
1. No.1 Dewan perwakilan rakjat daerah, dewan pemerintah daerahperalihan pengubahan 2. No.2 Makassar gowa, djeneponto-takalar, pembubaran dan pembentukan daerah 3. No.3 Luwu tana toradja pembubar…
1. No.1 Dewan perwakilan rakjat daerah, Dewan pemerintah daerah peralihan pengubah 2. No.2 Makassar gowa djeneponto takalap pembubaran dan pembentukan daerah 3. No.3 Luwu tana toradja pembubaran …
1. No.67 Tundjangan kedjuruan pemgubahan 2. No.68 Peraturan gadji militer (P.G.M.) gadji militer 3. No.69 Masjarakat desa organisasi penjelenggaraan pembangunan pengubahan 4. No.70 Bank tani nel…
1. No.76 Propinsi irian barat daerah otonom pengubahan. 2. No.77 Sumatera tengah daerah otonom kabupaten. 3. No.78 Propinsi sumatera tengah, sumatera barat, riau, djambi daerah tingkat I. 4. No.…