1. No.2880 Kepelabuhanan daerah pelajaran susunan tata kerdja 2. No.2881 Angkutan laut penyelenggaraan pengusaan 3. No.2882 Pacific nikkel indonesia kelonggaran perpadjakan tambahan pemberian 4.…
1. No. 2846 penjelasan atas peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1968 tentang bank asing 2. No. 2847 penjelasan atas undang-undang nomor 2 tahun 1968 tentang perobahan/tambahan undang-undang padjak …
1. No. 2818 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing 2. No. 2819 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1967 tenta…
1. No. 2796 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 3 tahun 1966 tentang pemberian tundjangan kepada veteran pedjuang kemerdekaan republik indonesia 2. No. 2797 penjelasan at…
1. No. 2725 pendjelasan undang-undang no. 1 tahun 1965 tentang pembentukan pengadilan tinggi di denpasar dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di makasar 2. No. 2726 pendjelasan penetapan r…
1. No. 2606 pendjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 21 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang no. 7 tahun…
1. No. 2523 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 3 tahun 1963 tentang pembentukan dan susunan dewan penasehat pertambangan 2. No. 2524 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 4 tahun 1963 …
1. No. 2372 propinsi irian barat bentuk baru 2. No. 2373 karantina laut 3. No. 2374 karantina udara 4. No. 2375 departemen pendidikan pengetahuan dan kebudayaan B II ilmu ekonomi ujian 5. No. 2…
1. No. 2122 nasionalisasi perusahaan dagang milik Belanda 2. No. 2123 nasionalisasi perusahaan perusahaan milik Belanda 3. No. 2125 Presiden Republik Indonesia pertahanan dan keamanan di udara pe…
1. No. 1921 kitab undang-undang hukum pidana pengubahan 2. No. 1922 Departemen Agama khas masjid 3. No. 1924 Hasil perjanjian bagi 4. No. 1925 Pelabuhan Palembang perusahaan negara penetapan men…