1. Nr.1 Padjak kekajaan, padjak perseroan 2. Nr.2 Kewarganegaraan 3. Nr.3 Angkatan perang gubenur militer ibu kota 4. Nr.4 Pertahanan keadaan perang dan darurat perang 5. Nr.5 Pemerintah negar…
1. Nr.80 Penetapan izin masuk orang asing buleleng benoa 2. Nr.81 Pengadilan-pengadilan sipil susunan kekuasaan atjara, tindakan-tindakan sementara 3. Nr.82 Rechtenordonnantie perubahan 4. Nr.83…
1. Nr.256 Tenaga medisch technis pendidikan honorarium 2. Nr.257 kehutanan daerah batas perubahan 3. Nr.258 Pegawai negeri sipil pemindahan keluar djawa peraturan istimewa pentjabutan 4. Nr.259 …
1. Nr.182 Tanah barang tetap, pemindahan dan pemakaian 2. Nr.183 Tanah barang tetap undang-undang darurat Nr.1 tahun 1952, pelaksanaan 3. Nr.184 Padjak perseroan kenaikan 4. Nr.185 Dewan peran…
1. Nr.349 Surat perbendaharaan untuk tahun 1953 pengeluaran 2. Nr.350 Opsenten atas bea masuk pemungutan 3. Nr.351 Daerah otonoom propinsi kalimantan, pembentukan 4. Nr.352 Daerah otonoom kabupa…
1. No.1051 Penguasa-penguasa militer pengubahan 2. No.1053 Sekolah pertanian menengah atas negeri udjian penghabisan tahun pengadjaran 3. No.1054 Analis pendidikan 4. No.1055 Propinsi irian bar…
1. No. 1321 R.S.U.P Djakarta sekolah perawat 2. No. 1323 Bank indonesia uang kertas bank DST. Djaminan emas penetapan pembebasan 3. No. 1325 Kementerian dalam negeri kawedanan dalam karesidenan …
1. No.1137 Makassar gowa djeneponto-takalar pembubaran dan pembentukan daerah 2. No.1138 Luwu tana toradja pembubaran dan pembentukan daerah 3. No.1139 Bone wadjo soppeng pembubaran dan pembentuk…
1. No.1615 Sukabumi kotapradja/daerah swatantra tingkat II batas-batas 2. No.1618 Kementerian perdagangan hak pengangkatan/pemberhentian pegawai negeri sipil 3. No.1619 Kementrian pertanian tjaga…
1. No.1517 Tanah-tanah partikelir penghapusan 2. No.1518 Kertas perbendaharaan pengeluaran 3. No.1521 Kementerian kesehatan tablet isapan acriflavin 4. No.1525 Kementerian kesehatan kontrolir ke…