1. No.49 Indonesische comptabiliteitswet "indonesische bedrijvenwet" penetapan mendjadi undang-undang 2. No.50 Rumah-rumah negeri pegawai-pegawai negeri pendjualan 3. No.51 Tjuaki bensin opsente…
1. No.1 Dewan perwakilan rakjat daerah, dewan pemerintah daerahperalihan pengubahan 2. No.2 Makassar gowa, djeneponto-takalar, pembubaran dan pembentukan daerah 3. No.3 Luwu tana toradja pembubar…
1. No.1 Dewan perwakilan rakjat daerah, Dewan pemerintah daerah peralihan pengubah 2. No.2 Makassar gowa djeneponto takalap pembubaran dan pembentukan daerah 3. No.3 Luwu tana toradja pembubaran …
1. No.67 Tundjangan kedjuruan pemgubahan 2. No.68 Peraturan gadji militer (P.G.M.) gadji militer 3. No.69 Masjarakat desa organisasi penjelenggaraan pembangunan pengubahan 4. No.70 Bank tani nel…
1. No.76 Propinsi irian barat daerah otonom pengubahan. 2. No.77 Sumatera tengah daerah otonom kabupaten. 3. No.78 Propinsi sumatera tengah, sumatera barat, riau, djambi daerah tingkat I. 4. No.…
1. No. 1 keputusan presiden republik indonesia nomor 1 tahun 1979 2. No. 2 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi 3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia …
1. No.1 Pengadilan ketentaraan hukum atjara pidana, pengubhan. 2. No.2 Tanah-tanah partikelir, penghapusan. 3. No.3 Kertas perbendaharaan, pengeluaran. 4. No.4 Pegawai djabatan penting. 5. No.5…
1. No.83, 1958 Anggaran (Bagian VI) kementerian pertahanan 2. No.84, 1958 Anggaran (Bagian VII) Kementerian kehakiman 3. No.85, 1958 Anggaran (Bagian VIIIA) Kementerian perhubungan 4. No.86, 1…
1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1977 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara biro klasifikasi indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero) 2. No. 2 Peraturan…
1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 1 tahun 1978 tentang perubhaan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomo 16 tahun 1970 yang diubah dengan pe…