1. No. 3387 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1989 tentang penerjamahan dan atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pegetahuan, dan penelitian dan pengembangan
2. No. 3488 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang standar nasional untuk satuan ukuran
3. No. 3389 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1989 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 1989/1990
4. No. 3390 penjelasan atas undang-undnag republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentnag system pendidikan nasional
5. No. 3391 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi
6. No. 3392 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 1989 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil serta pemberiab pensiun janda/ dudanya
7. No. 3393 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1989 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 1988/1989
8. No. 3394 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1989 tentang perhitungan aggaran Negara tahun anggaran 1986/1987
9. No. 3395 penejelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
10. No. 3396 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 13 tahun 1989 tentang perubahan besarnya tarif bea metrai dan besarnya batas harga nominal yang di kenakan bea meterai atas cek dan bilyet giro
11. No. 3397 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 1989 tentang pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1988/1989 ke tahun anggaran 1989/1990
12. No. 3398 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 6 tahun 1989 tentang paten
13. No. 3399 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 1989 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
14. No. 3400 penjelasan undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama