1. No. 3320 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II jambi dan kabupaten daerah tingkat II batanghari
2. No. 3321 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II tegal dan kabupaten daerah tingkat II tegal
3. No. 3322 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II binjai, kabupaten daerah tingkat II langkat, dan kabupaten daerah II deli serdang
4. No. 3323 penjelasan atas undang-undnag republik Indonesia nomor 11 tahun 1986 tentang obligasi perusahaan umum telekomunikasi
5. No. 3324 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 1980 tentang tanda kehormatan bintang budaya parama dharma
6. No. 3325 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 1986 tentang dewan hak cipta
7. No. 3326 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1986 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 1986/1987
8. No. 3327 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
9. No. 3328 penejelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 1986 tentang perubhan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II pematang siantar dan kabupaten daerah tingkat II simalungun
10. No. 3329 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 1986 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1986 tentang tarif biaya tera
11. No. 3330 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri
12. No. 3331 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan
13. No. 3332 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 1986 pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 1985
14. No. 3333 penjelasan undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 1986 tentang perub han pasal 1 regeringsverordening 31 maret 1937 (staatsblad tahun 1937 nomor 184)
15. No. 3334 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1986 tentang was anan berikat (bonded zone)
16. No. 3335 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing
17. No. 3336 penjelasan atas undangan-undangan republik Indonesia nomor 3 tahun 1986 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 1985/1986
18. No. 3337 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1986 tentang perhitungan anggaran Negara tahun anggaran 1982/1983
19. No. 3338 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 29 tahun 1986 tentang analisis mengenaik dampak lingkungan
20. No. 3339 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 31 tahun 1986 tentanng tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan
21. No. 3340 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 37 tahun 1986 tentang penyerahan sebagaian urusan pemerintahan di bidang pertambangan kepada pemerintah daerah tingkat I
22. No. 3341 penjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 45 tahun 1986 tentang penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berkenan dengan perubahan nilai tukar rupiah
23. No. 3342 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 46 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Bengkulu, kabupaten daerah tingkat II Bengkulu utara, dan kabupaten daerah tingkat II Bengkulu selatan
24. No. 3343 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 50 tahun 1986 tentang penyediaan dan penggunaan tanah serta ruang udara disekitar Bandar udara
25. No. 3344 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara