1. No. 3281 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1985 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1975 dan undang-undang nomor 2 tahun 1980
2. No. 3282 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 1985 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahu 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis perumusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor5 tahun 1975
3. No. 3283 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapan
4. No. 3285 penjelasan atas undang-undnag republik Indonesia nomor 3 tahun 1985 tentang perubahan atas undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya
5. No. 3286 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1985 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 1985/1986
6. No. 3287 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984
7. No. 3288 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1985 tentang referendum
8. No. 3289 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 32 tahu 1977 tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim piatu anggota angkatan bersenjata republik Indonesia
9. No. 3290 penejelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhan
10. No. 3291 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 1985 tentang perubahan pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa
11. No. 3292 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 1985 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1969 tentang penyelenggaran dan pengusahaan angkatan laut
12. No. 3293 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 26 tahun 1985 tentang jalan
13. No. 3294 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan
14. No. 3295 penjelasan undang-undang republik Indonesia nomor 29 tahun 1985 tentang sensus ekonomi
15. No. 3296 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1985 tentang perhitungan anggaran Negara tahun anggaran 1981/1982
16. No. 3297 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1985 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 1984/1985
17. No. 3298 penjelasan atas undangan-undangan republik Indonesia nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan
18. No. 3299 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan
19. No. 3300 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 33 tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi institute agama islam negeri
20. No. 3301 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 1985
21. No. 3302 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 36 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan undang-undang nomor2 tahun 1985
22. No. 3303 penjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 37 tahun 1985 tentang penyelenggaraan pos
23. No. 3304 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 39 tahun 1985 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1984/1985 kepada tahun anggaran 1985/1986
24. No. 3305 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 50 tahun 1986 tentang penyediaan dan penggunaan tanah serta ruang udara disekitar Bandar udara
25. No. 3306 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 40 tahun 1985 tentang tunjangan pajak penghasilan bagi penjabat Negara, pegawai Negara sipil, anggota angkatan bersenjata republoik Indonesia, dan para pensiun atas penghasilan berupa gaji, honorarium, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dibebankan kepada keuangan negara
26. No. 3307 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahu n1985 tentang pencabutan undang-undang nomor 4 tahun 1970 tentang pembentukan derah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang
27. No. 3308 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 11 tahun 1985 tentang pengesahan kovensi telekomunikasi internasional (international telecommunication convention) Nairobi, 1982
28. No. 3309 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan 1984
29. No. 3310 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 43 tahun 1985 tentanng perubahahan atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terkhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 1985
30. No. 3311 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 45 tahun 1985 tentang barang yang digunakan untuk operasi pertambangan minyak dan gas bumi
31. No. 3312 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
32. No. 3313 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 13 tahun 1985 tentang bea metrai
33. No. 3314 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 46 tahun 1985 pendapatan besarnya persentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan
34. No. 3315 penjelasan atasperaturan pemerintah republik Indonesia nomor 47 tahun 1985 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
35. No. 3316 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung
36. No. 3317 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan
37. No. 3318 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun
38. No. 3319 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan united nation convention on the law of the sea (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut