1. No. 3210 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 1 tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa
2. No. 3211 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi wina mengenai mengenai hubungan diplomatik berserta protokol opsionalnya nengenai hal memperoleh kewarganegaraan (vienna convention on diplomatic relstions concerning acquisition of nationalty, 1961) dan pengesahan konvensi wina mengenai hubungan konsuler beserta protocol mengenai hubungan konsuler beserta protocol opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan (vienna convention on convention on consular relations concerning acquisiton of nationality, 1963)
3. No. 3212 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi mengenai misi khusu )convention on special missions, new york 1969)
4. No. 3212 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II tanjungkarang – telukbetung
5. No. 3214 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
6. No. 3215 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
7. No. 3216 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1982 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1982/1983
8. No. 3217 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta
9. No. 3218 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1982 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1981/1982
10. No. 3220 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 1982 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1975/1976
11. No. 3221 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1982 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1976/1977
12. No. 3222 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 1982 tentang perhitungan anggaran negara tahun 1977/1978
13. No. 3223 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1982 tentang perhitngan anggaran negara 1978/1978
14. No. 3224 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggran 1981/1982 kepada tahun anggaran 1982/1983
15. No. 3225 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 22 tahun 1982 tentang tata pengaturan air
16. No. 3226 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 23 tahun 1982 tentang irigasi
17. No. 3227 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 13 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi riau di pekanbaru dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi padang
18. No. 3228 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi jambi di jambi dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi palembang
19. No. 3229 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 15 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi bengkulu di bengkulu dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi tanjungkarang
20. No. 3230 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi nusa tenggara barat di mataram dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi denpasar
21. No. 3231 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi kalimantan timur di samarinda dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi banjarmasin
22. No. 3232 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi sulawesi tengah di palu dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi manado
23. No. 3233 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 19 tahun 1982 tentang pembentukan pengadilan tinggi sulawesi tenggara di kendari dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi ujung pandang
24. No. 3234 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia
25. No. 3235 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan –ketentuan pokok pers sebagaimana telah diubah dengan undang-undang noor 4 tahun 1967
26. No. 3236 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 35 tahun 1982 tentang bursa komoditi
27. No. 3237 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 38 tahun 1982 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1974 tentang pelaksanaan penjualan rumah negeri
28. No. 3238 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 39 tahun 1982 tentang pemberian bantuan kepada perguruan tinggi swasta
29. No. 3239 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 41 tahun 1982 tentang kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan pemerintah dari hasil operasi pertamina sendiri dan kontrak production sharing
30. No. 3240 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 45 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II probolinggo
31. No. 3241 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 46 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II pasuruan
32. No. 3242 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 47 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II mojokerto
33. No. 3243 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 48 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II blitar
34. No. 3244 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 49 tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II madiun