1. No. 3130 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi
2. No. 3131 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1979 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1979/1980
3. No. 3132 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pengangkatan pegawai yang bekerja pada pemerintah propinsi daerah tingkati I timor timur menjadi pegawai negeri sipil
4. No. 3133 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 1979 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II tebing tinggi
5. No. 3134 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil
6. No. 3135 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengelolahan minyak dan gas bumi
7. No. 3136 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kabupaten dearah tingkat II batang hari dari kenali asem ke muara bulian
8. No. 3137 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 13 tahun 1979 tentang perubhan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II ambon
9. No. 3138 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 15 tahun 1979 tentang daftar urut kepangakatn pegawai negeri sipil
10. No. 3139 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 1979 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1978/1979
11. No. 3140 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 18 nomor 1979 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1978/1979 kepada tahun anggaran 1979/1980
12. No. 3141 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 19 tahun 1979 tentang penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan negara tertentu serta janda/dudanya
13. No. 3142 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1979 tentang pelaksanaan sensus penduduk
14. No. 3143 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
15. No. 3144 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada daerah tingkat I
16. No. 3145 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 25 tahun 1979 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1973 tentang tanda kehormatan parasmya purnakarya nugraha
17. No. 3146 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 29 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota propinsi daerah tingkati I sumatera barat dari bukittingi ke padang
18. No. 3147 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 30 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II gorontalo dari isimu ke limboto
19. No. 3148 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 31 tahun 1979 tentang perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 yang diubah peruaturan pemerintah nomor 11 tahun 1976, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1978 dan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1978
20. No. 3149 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 32 tahun 1979 tentang pembuakan pegawai negri sipil
21. No. 3150 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 33 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II cirebon dari wilayah kotamadya daerah tingkat II cirebon ko kota sumber
22. No. 3151 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip
23. No. 3152 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 35 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II aceh besar dari wilayah kotamadya daerah tingkat II banda aceh ke kemukiman janthoi di kecamatan seulimeum wilayah kabupaten daerah tingkat II aceh besar
24. No. 3153 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa
25. No. 3154 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 36 tahun 1979 tentang pengusahaan kelistrikan