1. No. 2918 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerdja pendjelasan umum
2. No. 2919 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 1 tahun 1070 tentang pelaksanaan undang-undang no. 15 tahun 1999 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusjawaratan/perwakilan rakjat
3. No. 2920 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 1970 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan madjelis permusjawaratan rakjat, dewn pwerwalikan rakjat dan dewn perwakilan rakjat daerah
4. No. 2021 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 3 tahun 1970 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusjawaratan/perwakilan rakjat dan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan madjelis permusjawaratan rakjat, dewan perwakilan rakjat daerah, untuk daerah propinsi irian barat
5. No. 2922 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 4 tahun 1970 tentang pendirian perusahaan negara perkebunan sawit sebrang
6. No. 2923 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1970 tentang pentjabatan peraturan presiden nomor 2 tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pedjabaat negeri warga negara r epublik indonesia
7. No. 2924 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 6 tahun 1970 tentang pengaturan kehidupan politik pedjabat-pedjabat begeri dalam rangka pembinaan sistem krprgawaian negeri republik indonsia
8. No. 2925 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 10 tahun 1970 tentang pemberian tundjangan kerdja bagi pegawai negeri sipil
9. No. 2926 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 11 tahun 1970 tentang pemberian tundjangan-kerdja bagi anggota A.B.R.I
10. No. 2927 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 1970 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 14 tahun 1967 (P.G. –A.B.R.I) dan peraturan pemerintah no. 35 tahun 1968
11. No. 2928 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
12. No. 2929 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1970 tentang daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas dengan pelabuhan bebas sabang
13. No. 2930 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1970 tentang anggaran pendapatan dan belandja negara tahun anggaran 1970 1971
14. No. 2931 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 16 tahun 1970 tentang penjempurnaan pelaksanaan ekspor, impor dan lalu-lintas devisa
15. No. 2932 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 1970 tentang perpanjangan batas waktu penjesuaian perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ajat 2 pasal 15 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1969 tentang perusahaan perseroan (persero)
16. No. 2933 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 18 tahun 1970 tentang perobahan dan penambahan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1968 (lembaran negara republik indonesia tahun 1968 no. 23)
17. No. 2934 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 20 tahun 1970 tentang pembentukan perusahaan umum otorita djatiluhur
18. No. 2935 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1970 tentang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan
19. No. 2936 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 27 tahun 1970 tentang perpandjangan batas waktu penjelesaian pembubaran perusahaan-perusahaan negara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan pemerintah no. 18 tahun 1969
20. No. 2937 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 29 tahun 1970 tentang pelaksanaan sensus penduduk 1971
21. No. 2938 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1970 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanda negara tahun 1969/1970
22. No. 2939 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1970 tentang penghapusan pengadilan landeform
23. No. 2940 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonasi padjak perseroan 1925
24. No. 2941 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonasi padjak pendapatan 1944
25. No. 2942 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan undang-undang padjak dividen 1959
26. No. 2943 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing
27. No. 2944 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 6 1968 tentang penanaman modal dalam negeri
28. No. 2945 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 33 tahun 1970 tentang perentjanaan hutan
29. No. 2946 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 1970 tentang kedudukan daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai badan hukum publik
30. No. 2947 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 44 tahun 1970 tentang pelaksanaan berlekunja pasal 15 undang-undang no. 4 tahun 1970 tentang pembentukan daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas sabang
31. No. 2948 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 51 tahun 1970 tentang perobahan/penambahan pasal 5 peraturan pemerintah no. 36 tahun 1968
32. No. 2949 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 53 tahun 1970 tentang pembisahan kekajaan negara untuk penambahan modal perpisahan negara djakarta llyod
33. No. 2950 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 13 tahun 1970 tentang tata-tjara tindakan kepolisian terhadap anggota-anggota/pimpinan madjelis permusyawaratan rakjat sementara dan dewan perwakilan rakjat gotong-rojong
34. No. 2951 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketetuan pokok kekuasaan kehakiman
35. No. 2952 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 55 tahun 1970 tentang radio siaran non pemerintah