1. No. 2953 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 6 tahun 1971 tentang pemberian kelonggaran perpadjakan terpadjakan terhadap perusahaan-perusahaan negara jang dialihkan bentuk usahanja menjadi perusahaan djawatan dan perusahaan perseroan
2. No. 2954 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 12 tahun 1971 tentang tempat kedudukan pemerintah daerah kebupaten bangka
3. No. 2955 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 13 tahun 1971 tentang perpandjangan batas waktu penjesuaian perseroan terbatas sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 1 peraturan pemerintah no. 17 tahun 1970 (lembaran-negara republik indonesia tahun 1970 no. 27 tambahan lembaran-negara republik indonesia no. 2932) jo. Pasal15 ajat (2) peraturan pemerintah no. 12 tahun 1969 (lembaran-negara republik indonesia tahun 1969 no. 21 tembahan lembaran-negara republik indonesia no. 2894)
4. No. 2956 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1971 tentang perdjandjian persahabatan antara republik indonesia dan malaysia
5. No. 2957 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1971 tentang perdjanjian antara republik indonesia dan malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di selat malaka
6. No. 2958 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
7. No. 2959 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1971 tentang perubahan dan penambahan atas ketentuan pasal 54 kitab undang-undang hukum dagang
8. No. 2960 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1971 tentang anggaran pendapatan dan belandaja negara tahun anggaran 1971/1972
9. No. 2961 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 1971 tentang perbaikan tudjangan kerdja bagi pegawai negeri dan pedjabat negara sebagaimana di tetapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah no. 10, 11, 14 dan 15 tahun 1970
10. No. 2962 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 23 tahun 1971 tentang p[emberian tambahan kelonggaran perpadjakan kepada projek industri/pabrik semen tjibinong
11. No. 2963 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1971 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belandja negara tahun anggaran 1970/1971
12. No. 2964 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokokkearsipan
13. No. 2965 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 33 tahun 1971 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1970/1971 kepada tahun anggaran 1971/1972
14. No. 2966 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 1 tahun 1971 tentang pentjabutan undang-undang no. 17 tahun 1964 t entang larangan penarikan tjek kosong
15. No. 2967 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 46 tahun 1971 tentang pendjualan kendaraan perorangan dinas milik negara
16. No. 2968 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 47 tahun 1971 tentang perobahan ajat (5) pasal 3 peraturan pemerintahan nomor 209 tahun 1961 nomor 250; tambahan lembaran negara republik indonesia
17. No. 2969 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 50 tahun 1971 tentang pemberian tambahan kelonggaran perpadjakan termasuk pembebasan bea masuk kepada P.T. Indonesian satelite corporation (P.T. Indosat)
18. No. 2970 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 51 1971 tentang perubahan batas-batas daerah kotamadya makasar dan kabupaten kabupaten gowa, maros dan pangkdjene dan kepulauan dalam lingkungan daerah propinsi sulawesi selatan
19. No. 2971 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minjak dan gas bumi negara
20. No. 2972 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 1971 tentang perdjanjian persahabatan antara republik indonesia dan keradjaan saudi arabia
21. No. 2973 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1971 tentang perubahan terhadap undang-undang no. 9 tahun 1953 tentang pemberian tundjanngnan jang bersifat pensiun kepada bekas ketua dan bekas anggota dewan perwakilan rakjat republlik indonesia
22. No. 2974 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 1967 tentang perhitungan anggaran tahun 1967
23. No. 2975 penjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1971 tentang tanda kehormatan bintang yudha dharma pendjelasan umum
24. No. 2976 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 1971 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan tjek kosong menjadi undang-undang
25. No. 2977 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 65 tahun 1971 tentang perusahaan penggilingan padi, huller dan penjosohan bebas
26. No. 2978 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 1971 tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 2 tahun 1970 tentang pelaksanaan undang-undang no. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan madjelis permusjawaratan rakyat, dewan perwakilan rakjat dan dewan perwakilan rakjat daerah
27. No. 2979 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 13 tahun 1971 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1971 tengtang tanda kehormatan bintang yudha dharma menjadi undang-undang