1. No. 3065 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 1 tahun 1976 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan pemusyawaratan/perwakilan rakyat sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1975
2. No. 3066 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 2 tahun 1976 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana deiubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975
3. No. 3067 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 4 tahun 1976 tentang pegawai negeri yang menjadi pejabat negara
4. No. 3068 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 5 tahun 1976 tentang formasi pegawai negeri sipil
5. No. 3069 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 6 tehuan 1976 tentang pengadaan pegawai negeri sipil
6. No. 3070 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1976 tentang anggaran pendapatan danbelanja negara tahun anggaran 1976/1977
7. No. 3071 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 1976 tentang perbaikan penghasilan negeri golongan I
8. No. 3072 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 8 tahun 1976 tentang penyesalan pokok pensiun bekas pejabat negara
9. No. 3073 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya
10. No. 3074 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 10 tahun 1976 tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan saebagaimana terkahir diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1975
11. No. 3075 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 11 tahun 1976 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 tentang penyempurnaan pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa
12. No. 3076 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi tokyo 1970 dan konvensi montreal 1971
13. No. 3077 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 1976 tentang perubashan pasal 18 undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik indonesia
14. No, 3078 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 13 tahun 1976 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1976 tentangg perubahan pasal 18 undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik indonesia
15. No. 3079 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 16 tahun 1976 tentang perluas kotamadya daerah tingkat II semarang
16. No. 3080 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambhan beberapa pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana pertalian dengan perluasan belakunya ketentuan perundang-undangan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
17. No. 3081 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1976 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1975/1976
18. No. 3082 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1976 tentang pengesahan perjanjian persahabatan dan kerjasama di asia tenggara
19. No. 3083 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 1976 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1975/1976 kepada tahun anggaran 1976/1977
20. No. 3084 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan timor timur ke dalam negara kesatuan republik indonesia dan pembentukan propinsi daerah tingkat I timor timur
21. No. 3085 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya
22. No. 3086 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 1976 tentang narkotika
23. No. 3087 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 10 tahun 1976 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara republik indonesia dan republik philippina srta protokol
24. No. 3088 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 19 tahun 1976 tentang pemerintahan propinsi daerah tingkat I timor timur dan kabupaten daerah tingkat II di timor timur
25. No. 3089 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 20 tahun 1976 tentang kenaggotaan pegawai negeri sipil dalam partai politik atau golongan karya
26. No. 3090 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 21 tahun 1976 tentang perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi
27. No. 3091 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 23 tahun 1976 tentanag pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II bengkulu utara dari kota bengkulu (kotamadya daerah tingkat II bengkulu) ke agra makmur di kabupaten daerah tigkat II bengkulu utara
28. No. 3092 penjelasan atas undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 1976 tentang pengesahan konvensi telekomunikasi internasional (international telecommunication convention) malaga-torremolinos, 1973
29. No. 3093 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil