1. No. 2606 pendjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 21 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang no. 7 tahun 1958 tentang penggantian peraturan tentang bintang gerilja sebagai termakyub dalam peraturan pemerintah no. 8 tahun 1949 (lembaran-negara tahun 1958 no. 154) sebagai undang-undang (lembaran-negara tahun 1959 no. 65)
2. No. 2607 keputusan presiden republik indonesia no. 215 tahun 1963 tentang pembentukan jajasan televisi republik indonesia
3. No. 2608 keputusan presiden republik indonesia no. 218 tahun 1963 tentang pemungutan sumbangan iuran untuk membantu pembiajaan penjelenggaraan jajasan televisi republik indonesia
4. No. 2609 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 23 tahun 1963 tentang pelaksanaan penguasaan perkebunan-perkebunan, remilling-remilling dan rumah-rumah asap didaerah tingkat I riau
5. No. 2610 keputusan presiden republik indonesia no. 4 tahun 1964 tentang peraturan pemungutan sumbanagn iuran untuk membantu pemiajaan penjelenggaraan radio republik indonesia
6. No. 2611 pendjelasan atas undang-undang no. 1 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 6 tahun 1962 tentang pokok-pokok perumahan (lembaran-negara tahun 1962 no. 40) mendjadi undang-undang
7. No. 2612 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 12 tauhn 1963 tentang pelaksanaan penilaian peremadjaan taman karet
8. No. 2613 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 18 tahun 1963 tentang pendjempurnaan peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 6 tahun 1962
9. No. 2614 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 19 tahun 1963 tentang tebu rakjat
10. No. 2615 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 22 tahun 1963 tentaNg penjempurnaan peraturan menetri pertanian dan graria no. 12 tahun 1962
11. No. 2616 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 24 tahun 1963 tentang pelaksanaan pembagian tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang sudah diusahakan sebagai tamba
12. No. 2617 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 2 taun 1964 tentang perubahan dan tambahan peraturan lalu lintas djalan (sbtl. 1936 no. 451) sebagaimanan telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan pemerintah no. 44 tahun 1954 (lembaran-negara tahun 1954 no. 76)
13. No. 2618 pendjelasan peraturan presiden republik indonesia no. 2 tahun 1964 tentang badan musjawarah pengusaha nasional swasta
14. No. 2619 pendjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I sulawesi tengah dan daerah tingkat I sulawesi tenggara dengan mengubah undang-undang no. 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat I sulawesi utara-tengah dan daerah tingkat I sulawesi selatan-tenggara
15. No. 2620 pendjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I lampung dengan mengubah undang-undang no. 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat I sumatera selatan
16. No. 2621 pendjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 4 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat II dairi dengan mengubah undang-undang no. 7 drt tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di propinsi sumatera utara
17. No. pendjelasan atas penetapan presiden republik indonesia no. 1 tahun 1964 tentang pembinaan perfilman
18. No. 2623 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 25 tehun 1963 (disempurnakan) tentang pelaksanaan keputusan presiden/panglima besar kotoe no. 7/kotoe/1963
19. No. 2624 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 26 tahun 1963 tentang perdjanjian penjerah tanah dengan bagi hasil untuk tanaman rosella/corchorus musin tanah 1963/1964
20. No. 2625 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 1 tahun 1964 tentang pelaksanaan keputusan presiden republik indonesia no. 241 tahun 1963
21. No. 2626 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 2 tahun 1964 tentang perubahan peraturan menteri pertanian dan Agraria pertanian dan Agraria
22. No. 2627 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 4 tahun 1964 tentang padjak pendapatan dari gadji pegawai negeri dalam mata uang rupiah jang dibebankan kepada keuangan umum indonesia
23. No. 2628 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 5 tahun 1964 tentang penjelenggaraan dan pengusahaan angkut laut
24. No. 2629 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 6 tahun 1964 tentang tarif uang tera
25. No. 2630 pendjelasan atas peraturan pemerintah no.4 tahun 1964 tentang dewan produksi nasional untuk bahan makanan dan bahan-bahan ekspor pertanian
26. No. 2631 peraturan menteri urusan pendapatan pembijaan dan pengawasan no. TT/ib/KB/2/10 tentang pelunasan tjukai tembakau oleh perusahaan-perusahaan hasil, tembakau dan pengeluaran hasil-hasil temabkau dari perusahaan-perusahaan itu ke dalam peredaran bebas
27. No. 2632 peraturan menteri urusan pendapatan pembijaan dan pengawasan no. TT/ib/KB/2/17 tentang penetapan pembebasan tjukai sebagian terhadap hasil tembakau jang tertentu unuk masa 1 djuli 1963 sampai dengan 31 desember 1963
28. No. 2633 peraturan menteri urusan pendapatan pembijaan dan pengawasan no. TT/ib/KB/2/6 tentang penetapan pembebasan tjukai sebagaian terhadap hasil tembakau jang tertentu unuk masa 1 djanuari 1963 sampai dengan 30 djuni 1963
29. No. 2634 peraturan menteri urusan pendapatan pembijaan dan pengawasan no. TK/tt/KB/24/20 tentang penetapan pembebasan tjukai sebagian terhadap hasil t embakaiu jang tertentu untuk masa 1 djanuari 1964 sampai dengan 31 maret 1964
30. No. 2635 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 7 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pembangunan perusahaan dan projek negara dalam rangka menggerakkan dana, daja dan tenaga masjarakat
31. No. 2636 pendjelasan atas peraturan presiden no. 5 tahun 1964 tentang pemberian penghargaan/tundjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan
32. No. 2637 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 10 tahun 1964 tentang penetapan persentasi dari bebearapa penerimaan negara untuk daerah tahun 1962
33. No. 2638 pendjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 5 tahun 1964 nilai transaksi rupiah dan pembebasan atas impor
34. No. 2639 pendjelasan peraturan presiden republik indonesia no. 13 tahun 1964 tentang nilai transaksi rupiah dan perangsang ekspor
35. No. 2640 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 11 tahun 1964 tentang peraturan harga
36. No. 2641 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 15 tahun 1964 tentang pemberian kenaikan tundjangan dan pemberian tambahan serta perbaikan penghasilan kepada djanda dan anak jatim/jatim-piatu dari veteran pedjuang kemerdekaan republik indonesia jang menerima tundjangan menurut peraturan pemerintah no. 46 tahun 1960 (lembaran-negara tahun 1960 no. 144)
37. No. 2642 pendjelasan atas peraturan presiden no. 14 tahun 1964 tentang lembaga persahabatan antar bangsa di indonesia
38. No. 2643 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 17 tahun 1964 tentang satyalantjana wira dharma
39. No. 2644 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 18 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah no. 36 tahun 1962 peraturan pendirian perusahaan negara pelaksanaan pembangunan projek-projek industri dasar (lemabaran-negara tahun 1962 no. 94)
40. No. 2645 pendjelasan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 6 tahun 1964 tentang badan pemeriksa keuangan
41. No. 2646 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 19 tahun 1964 tentang perubahan dan penambahan peraturan pemerintah no. 1 tahun 1955 tentang pengawasan terhadap urusan kredit
42. No. 2647 peraturan menteri urusan pendapatan pembijaan dan pengawasan no. TK/tt/KB/60/6 tentang perpandjangan djangka waku berlakunja pembebasan tjukai sebagian sampai dengan 30 Djuni 1964
43. No. 2648 pendjelasan atas peraturan presiden no. 15 tahun 1964 tentang penetapan peraturan perdjalanan dinas dalam negeri bagi pegawai negeri
44. No. 2649 pendjelasan atas peraturan presiden no. 17 tahun 1964 tentang otorita djalan raya lintas sumatera
45. No. 2650 pendjelasan atas undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang bank tabungan negara
46. No. 2651 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 22 tahun 1964 tentang pemberian ganti rugi pegawai negri untuk barang-barang jang bukan karena kesalahannja dan/atau kelalaianja sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa luar biasa
47. No. 2652 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 23 tahun 1964 tentang pemberian ganti rugi kepada negeri untuk barang-barang jang bukan karena kesalahannja dan/atau kelalaiannja sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perdjalanan dinas
48. No. 2653 pendjelasan atas undang-undang no. 3 tahun 1964 tentang penetapan pearturan pemerintah pengganti undang-undang no. 161 tahun 1962 tentang sumbangan wadjib istimewa tahun 1962 atas bangunan (lembaran-negara tahun 1962 no. 70), menjadi undang-undang
49. No. 2654 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 24 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah no. 39 taun 1963 tentang mengubah peraturan pemerintah no. 26 tahun 1951 tentang mengubah peraturan film 1940 (film-verordenging 1940, stbl. 1940 no. 539) lembaran-negara tahun 1963 no. 64
50. No. 2655 pendjelasan atas undang-undang no. 4 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1963 tentang perlunasan tjukai tembakau oleh perusahaan-perusahaan hasil tembakau dan pengeluaran hasil-hasil tembakau dari perusahaan –perusahaan kedalam peredaran bebas (lembara-negara tahun 1963 no. 11) menjadi undang-undang
51. No. 2656 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 25 tahun 1964 tentang penggolongan bahan-bahan galian
52. No. 2657 pendjelasan atas undang-undang no. 5 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 6 tahun 1963 tentang telekomunikasi (lembaran-negara tahun 1963 no. 66) menajdi undang-undang
53. No. 2658 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 26 tahun 1964 tentang kekajaan dan modal perusahaan negara
54. No. 2629 pendjelasan atas undang-undang no. 6 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 5 tahun 1963 tentang surat hutang landreform (lembaran-negara tahun 1963 no. 63) menjadi undang-undang
55. No. 2660 pendjelasan peraturan presiden republik indonesia no. 22 tahun 1964 tentang pelaksanaan pembangunan pelabuhan bebas sabang
56. No. 2661 pendjelasan peraturan presiden republik indonesia no. 23 tahun 1964 lalu lintas barang dan uang di pelabuhan babas sabang
57. No. 2662 menteri pertanian dan Agraria
58. No. 2663 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 19 tahun 1964 tentang penetapan berlakunja peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 19 tahun 1963 untuk musim giling 1964
59. No. 2664 peraturan menteri pertanian dan Agraria no. 9 tahun 1964 tentang penggunaan daja kerdja penggilingan padi
60. No. 2665 pendjelasan atas undang-undang no. 7 tahun 1964 tentang pemungutan bea-bea, tjukai dan sumbangan-sumbanagn wadjib istimewa (s.w.i) di daerah tingkat II kepulauan riau
61. No. 2666 pendjelasan atas peraturan presiden no. 24 tahun 1964 tentang peraturan pembajaran gadjil, pensiun dan tundjangan jang bersifat pensiun dan tundjangan jang bersifat pensiun kepada (bekas) pegawai negeri sipil, anggota kepolisian negara, anggota angkatan perang republik indonesia dan pedjabat-pedjabat negeri lainnya di daerah kepulauan riau jang meliputi kewedanaan tandjung pinang, linga karimun dan pulau tudjuh
62. No. 2667 pendjelasan atas undang-undang no. 8 tahun 1964 tentanng penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 1 tahun 1964 (lembaran-negara tahun 1964 no. 1) tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 21 tahun 1959 (lembaran-negara tahun 1959 no. 65) tentang penetapan menjadi undang-undang, undang-undang darurat no. 7 tahun 1958 (lembaran-negara tahun 1958 no. 154) tentang penggantian peraturan tentang bintang gerilja sebagai termaktub dalam peraturan pemerintah no. 8 tahun 1949 menjadi undang-undang
63. No. 2668 pendjelasan atas undang-undang no. 9 tahun 1964 tentang gerakan sukarelawan indonesia
64. No. 2669 penjelasan atas peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 26 tahun 1964 tentang perubahan/tambahan peraturan presiden republik indonesia no. 10 tahun 1963 tentang distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri
65. No. 2670 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 29 tahun 1964 tentang penanggingan iuran-iuran pensiuhn pegawai negeri/djanda jatim-piatu oleh negara
66. No. 2671 pendjelasan atas undang-undang no. 10 tahun 1964 tentang perjentaan daerah chusus inu-kota negara republik indonesia dengan nama djakarta
67. No. 2672 pendjelasan atas undang-undang no. 11 tahun 1964 tentang pembentukan pengadilan tinggi di palmbang dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di medan dan di jakarta
68. No. 2673 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 32 tahun 1964 tentang pemberian tundajngan pengabdian pegawai negeri/pedjabat negara
69. No. 2674 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 33 tahun 1964 tentang pemberian tundjangan lauk-pauk kepada pegawai negeri
70. No. 2675 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 34 tahun 1964 tentang pemberian tundjangan djabatan kepada pegawai negeri jang memangku djabatan tertentu
71. No. 2676 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 35 tahun 1964 tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negri jang melakukan kewadjibannja setjara luar biasa
72. No. 2677 pendjelasan peraturan presiden republik indonesia no. 5 tahun 1964 peraturan pengampunan padjak
73. No. 2678 pendjelasan peraturan presiden republik indonesia no. 31 tahun 1964 badan ekonomi dan keuangan
74. No. 2679 peraturan menteri Agraria no. 1 tahun 1964 tentang tugas susunan dan pimpinan departemen Agraria
75. No. 2681 peraturan menteri Agraria no. 3 tahun 1964 tentang tjara pemungutan uang dalan rangka pelaksanaan landerform
76. No. 2682 peraturan menteri Agraria no. 9 tahun 1964 tentang pedoman penjenggaraan perdjanjian bagi hasil
77. No. 2683 peraturan menteri Agraria no. 5 tahun 1964 tentang pelaksanaan pengeluaran surat hutang landreform tahap pratama – tahun 1963
78. No. 2684 pendjelasan atas peraturan presiden republik indonesia no. 32 tahun 1964 tentang peraturan tata-tertib dewan perwakilan rekjat gotong royong
79. No. 2685 pendjelasan atas peraturan presiden republik indonesia no. 33 tahun 1964 tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan
80. No. 2686 pendjelasan atas undang-undang no. 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerdja di perusahaan swasta
81. No. 2687 pendjelasan atas undang-undang no. 13 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang no. 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I sulawesi tengah dan daerah tingkat I sulawesi tenggara dengan mengubah undang-undang no. 47 prp tahun 1960 tentang pembentukan daerah tingkat I sulawesi utara-tengah dan daerah tingkat I sulawesi selatan-tenggara (lembaran-negara tahun 1964 no. 7) menjadi undang-undang
82. No. 2688 pendjelasan atas undang-undang no. 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I lampung dengan mengubah undang-undang no. 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat I sumatera selatan, (lembaran-negagara tahun 1964 no. 8) menjadi undang-undang
83. No. 2688 pendjelasan atas undang-undang no. 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 3 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat I lampung dengan mengubah undang-undang no. 25 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat I sumatera selatan, (lembaran-negara tahun 1964 no. 8) menjadi undang-undang
84. No. 2689 pendjelasan atas undang-undang no. 15tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 4 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat II dairi dengan mengubah undang-undang no. 7 drt tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di propinsi nsumatera (lembaran-negara tahun 1964 no. 9) menjadi undang-undang
85. No. 2690 pendjelasan atas undang-undang no. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan
86. No. 2691 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 36 tahun 1964 tentang pendaftaran idjazah dan pemberian izin mendjalankan pekerdjaandokter/dokter gigi/apoteker
87. No. 2692 pendjelasan atas undang-undang no. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan tjek kosong
88. No. 2694 peraturan menteri urusan pendapatan ,,pemniajaan dan pengawasan R.I. no. P.Pn. 2-8-8 tahun 1964 tentang penundjukan bahan mentah dan bahan pembantu jang dibebaskan dari padjak pendjualan
89. No. 2695 menteri urusan pendapatan, pembiajaan dan pengawasan republik indonesia
90. No. 2969 menteri urusan pendapatan, pembiajaan dan pengawasan republik indonesia
91. No. 2697 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 38 tahun 1964 tentang peraturan chusu tentang penghargaan pengalaman bkerdja bagi pegawai negeri sipil
92. No. 2698 pendjelasan atas undang-undang no. 18 tahun 1964 tentang wadjib kerdja tenaga para-medis
93. No. 2699 pendjelasan atas undang-undang no. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
94. No. 2700 pendjelasan atas undang-undang no. 20 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan undang-undang no. 38 prp tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas taah untuk tanaman-tanaman tertentu
95. No. 2701 pendjelasan atas undang-undang no.21 tahun 1964 tentangn pengadilan landerform
96. No. 2702 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 41 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan peraturan pemeriontah no. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian
97. No. 2703 pendjelasan atas undang-undang no. 225 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan ordonasi padjak perseroan 1925
98. No. 2704 pendjelasan atas undang-undang no. 23 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan ordonasi padjak perseroan 1944
99. No. 2705 pendjelasan atas undang-undang no. 24 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan ordonasi padjak perseroan 1932
100. No. 2707 pendjelasan atas undang-undang no. 26 tahun 1964 tentang pemberian perangsang penanaman modal
101. No. 2708 pendjelasan atas undang-undang no. 27 tahun 1964 tentang pemberian pembesaran padjak perseroan/padjak pendapatan
102. No. 2709 pendjelasan atas undang-undang no. 28 tahun 1964 tentang pengetjualian beberapa matjam penjusutan-penjusutan dan penegluaran-pengeluaran tertentu dari laba perusahaan
103. No. 2710 pendjelasan atas undang-undang no. 29 tahun 1964 tentang pengeluaran pindjaman oblohasi pembangunan tahun 1964
104. No. 2711 pendjelasan atas undang-undang no. 30 tahun 1964 tentang pengeluaran pindjaman oblohasi pembangunan tahun 1964
105. No. 2712 pendjelasan atas peraturan presiden no. 37 tahun 1964 tentang pembentukan lembaga pertahanan nasional
106. No. 2713 peraturan menteri Agraria no. 6 tahun 1964 tentang pembentukan badan musjawarah organisasi masa tani
107. No. 2714 pendjelasan atas peraturan presiden republik indonesia no. 41 tahun 1964 kedudukan keuangan kepegawaian negeri sipil dan anggota angkatan kepolisisan jang di pindahkan/diperbantukan di propinsi irian barat (lembaran-negara tahun 1964 no. 129)
108. No. 2715 pendjelasan atas peraturan presiden republik indonesia no. 4 tahun 1964 tentang kewadjiban kerdja bhakti dalam rangka pemasjarakatannja bagi terpidana karena melakukanm tindak pidana jang merupakan kedjahatan
109. No. 2716 pendjelasan atas peraturan pemerintah no. 43 tahun 1964 tentang pensiun pegawai perusahaan negara/djanda dan tundjangan anak jatimpiatu
110. No. 2717 pendjelasan atas undang-undang no. 32 tahun 1964 tentang peraturan lalu-lintas devisa
111. No. 2718 pendjelasan atas peraturan presiden no. 45 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan peraturan presiden no. 8 tahun 1963 tentang kenaikan tundjanagn kemahalan umum menurut P.G.P.N.-1961.
112. No. 2719 pendjelasan atas peraturan presiden no. 46 tahun 1964 tentang pemberianj perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota angkatan kepolisisan negara/anggota militer/menteri negara dan ketua/anggota dewan perwakilanm rakjat gotong-tojong djanda dan anak jatim piatu
113. No. 2720 pendjelasan atas undang-undang no. 33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wadjib ketjelakaan penumpang
114. No. 2721 pendjelasan atas undang-undang no. 34 tahun 1964 tentang dana ketjelakaan lalu-lintas djalan
115. No. 2722 pendjelasan atas undang-undang no. 31 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom
116. No. 2723 pendjelasan atas undang-undang no. 36 taun 1964 tentang pungutan istimewa atas impor untuk pembiajaan pembangunan djalan raya lintas sumatera
117. No. 2724 keputusan republik indonesia no. 263 tahun 1964 tentang penjemputahn panitya landreform sebagaimana termaktub dalam keputusan presiden no. 131 tahun 1961