1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 1 tahun 1978 tentang perubhaan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomo 16 tahun 1970 yang diubah dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 yang diubahh dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1976
2. No. 2 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 2 tahun 1978 tentang penambahan unit produksi perusahaan umum kehutanan negara
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 3 tahun 1978 tentang satyalancana “seroja”
4. No. 4 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 4 tahun 1978 tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang pengrlolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 5 tahun 1978 tentang kedudukan keuangan presiden dan wakil presiden serta bekas presiden republik indonesia
6. No. 6 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1978 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1978/1979
7. No. 6 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 6 tahun 1978 tentang penyesuaian pensiun pokok bagi pensiun pegawai negeri sipil dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 7 tahun 1978 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 8 tahun 1978 tentang perubhaan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 9 tahun 1978 tentang perusahaan umum pos dan giro
11. No. 11 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 10 tahun 1978 tentang pernyataan modal negara republik indonesia ke dalam perseroan terbatas semen baturaja yang bergerak di bidang industri semen
12. No. 12 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1978 tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan thailand tentang ekstradisi
13. No. 13 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 11 tahun 1978 tentang penyesuiana pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri angkatan bersenjata republik indonesia yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih
14. No. 14 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 12 tahun 1978 tentang penghasilan terendah bagi penerima pensiun
15. No. 15 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 13 tahun 1978 tentang pengangkatan pegawai/guru sekolah swata bersubsidi menjadi pegawai negeri sipil
16. No. 16 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 14 tahun 1978 tentang perusahaan umum dok dan galangan kapal
17. No. 17 keputusan presiden republik indonesia nomor 6 tahun 1978 presiden republik indonesia
18. No. 18 keputusan presiden republik indonesia nomor 9 tahun1978 presiden republik indonesia
19. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 15 tahun 1978 tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam P.T. medan foundry centre yang bergerak di bidang industri pengecoran logam
20. No. 20 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 16 tahun 1978 tentang perubahan dan penetapan batas wilayah kecamatan muara dan wilayah kecamatan muara dan wilayah kecamatan palipi di kabupaten daerah tingkat II tapanuli utara propinsi daerah tingkat I sumatera utara
21. No. 21 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1978 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1977/1978
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 17 tahun 1978 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1977/1978 kepada tahun anggaran 1978/1979
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 18 tahun 1978 tentang pemebentukan kota administratif palu
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 19 tahun 1978 tentang pembentukan kota administratif kendari
25. No. 25 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 20 tahun 1978 tentang pemebntukan kota administratif denpasar
26. No. 26 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 21 tahun 1978 tentang pemebntukan kota administratif mataram
27. No. 27 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 22 tahun 1978 tentang pemebntukan kota administratif kupang
28. No. 28 keputusan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 1978
29. No. 29 keputusan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 1978
30. No. 30 keputusan presiden republik indonesia nomor 20 tahun 1978
31. No. 31 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 23 tahun 1978 tentang penyelesaian masalah pasukan bersenjata di timor timur
32. No. 32 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 24 tehun 1978 tentang kedudukan hukum, pengaturan perawatan dan jaminan sosial bagi sukarelawan/partisan di timor timur
33. No. 33 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1978 tentang perubahan dan penyempurnaan undang-undang nomor 3 tahun 1967 tentang dewan pertimbangan agung
34. No. 34 keputusan presiden republik indonesia nomor 23 tahun 1978
35. No. 35 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1978 tentang pembentukan pengadilan tinggi pontianak dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi jakarta
36. No. 36 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1978 tentang pembentukan pengadilan tinggi kupang dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi denpasar
37. No. 37 keputusan presiden republik indonesia nomor 24 tahun 1978
38. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 25 tahun 1978 tentang pembentukan wilayah kota dan kecamatan dalam wilayah daerah khusus ibukota jakarta
39. No. 39 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 26 tahun 1978 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara bio farma menjadi perusahaan umum
40. No. 40 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 27 tahun 1978 tentang pembubaran perusahaan umum kertas martapura
41. No. 41 keputusan presiden republik indonesia nomor 31 tahun 1978
42. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 28 tahun 1978 tentang perubhaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1970 tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan
43. No. 43 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 29 tahun 1978 tentang perubhaan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1976 dan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1978
44. No. 44 keputusan presiden republik indonesia nomor 26 tahun 1978
45. No. 45 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 30 tahun 1978 tentang pengalihan penguasaan modal negara repulik indonesia dalam perusahaan perseroan (persero) P.T. merpati nusantara airlines kepada perusahaan perseroan (perseroan) P.T. garuda indonesian airways
46. No. 46 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 31 tahun 1978 tentang pengangkatan pegawai lembaga minyak dan gas bumi menjadi lembaga negeri sipil
47. No. 47 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 32 tahun 1978 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara soda menjadi perusahaan perseroan (persero)
48. No. 48 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 33 tahun 1978 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara iglas menjadi perusahaan perseroan (persero)
49. No. 49 Peraturan pemerintah republik indonsesia nomor 34 tahun 1978 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan umum asuransi kerugian “jasa raharja”
50. No. 50 keputusan presiden republik indonesia nomor 42 tahun 1978
51. No. 51 keputusan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 1978
52. No. 52 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1978 tentang hak keuangan/administratif dan wakil presiden republik indonesia
53. No. 53 undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1978 tentang pengesahan perjanjian mengenai pencegahan penyebaran senjata-senjata nuklir
54. No. 54 keputusan presiden republik indonesia nomor 44 tahun 1978