1. No. 1 keputusan presiden republik indonesia nomor 1 tahun 1979
2. No. 2 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1979 tentang pengalihan bentuk negara perkebunan x menjadi perusahaan perseroan (persero)
4. No. 4 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1979 tentang penyesuaian pegawai negeri sipil dan pensiun janda/dudanya
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1979 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya
6. No. 6 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1979 tentang anggaran pendapatn dan belanja negara tahun anggaran 1979/1980
7. No. 7 keputusan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 1979
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan pokok anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota bersenjata republik indonesia
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pengangkatan pegawai yang bekerja pada pemerintah propinsi daerah tingkat I timor timur menjadi pegawai negeri sipil
10. No. 10 keputusan presiden republik indonesia nomor 15 tahun 1979
11. No. 11 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1979 tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam bidang pengusahaan dan penegmbangan industri pupuk urea
12. No. 12 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1979 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II tebing tinggi
13. No. 13 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1979 tentang pembentukan kota administratip dumai
14. No. 14 keputusan presiden republik indonesia nomor 21 tahun 1979
15. No. 15 keputusan presiden republik indonesia nomor 24 tahun 1979
16. No. 16 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1979 tentang pemberian gaji bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 1979/1980 kepada pegawai negeri dan pejabat negara
17. No. 17 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil
18. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi
19. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingakt II batang hari dari kenali asem ke muara bulian
20. No. 20 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1979 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II ambon
21. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1979 tentang pembubaran perusahaan perikanan negara sumatera utara
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1979 tentang dafatr urut kepangkatan pegawai negeri sipil
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1979 tentang pengangkatan calon/pegawai perusahaan jawatan kereta api menjadi calon/pegawai negeri sipil
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1979 tenang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang produksi gula
25. No. 25 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1979 tentang tambahan dan perubahan atas anggran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1978/1979
26. No. 26 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1979 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1978/1979 kepada tahun anggaran 1979/1980
27. No. 27 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1979 tentang penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan negara tertentu serta janda/dudanya
28. No. 28 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1979 tentang pembentukan kecamatan-kecamatan sukakarya dan sukajaya di wilayah kotamadya daerah tingkat II sabang
29. No. 29 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1979 tentang pelaksanaan sensus penduduk
30. No. 30 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1979 tentang pemanbahan penyertaan modal negara republik indonesia dalam perseroan terbatas departement store indonesia sarinah
31. No. 31 keputusan presiden republik indonesia nomor 31 tahun 1979
32. No. 32 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
33. No. 33 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kecamatan nguntoronadi kabupaten daerah tingkat II wonogiri dari desa nguntoronadi ke desa kedungrejo
34. No. 34 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1979 tentang peyerahan sebagai urusan pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada daerah tingakt I
35. No. 35 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1979 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1973 tentang tanda kehormatan parasamya purnakarya nugraha
36. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 tahun 1979 tentang pembentukan kota administratif jayapura
37. No. 37 keputusan presiden republik indonesia nomor 37 tahun 1979
38. No. 38 keputusan presiden republik indonesia nomor 40 tahun 1979
39. No. 39 keputusan presiden republik indonesia nomor 41 tahun 1979
40. No. 40 keputusan presiden republik indonesia nomor 42 tahun 1979
41. No. 41 keputusan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 1979
42. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1979 tentang pembentukan kecamatan-kecamatan cipatujah, panca tengah boonggambir masing-masing di kabupaten daerah tingkat II ciamis dalam wilayah daerah tingkat II ciamis dalam wilayah daerah tingakt I jawa barat
43. No. 43 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1979 tentang pembubaran perusahaan negara perkapalan dan dok alirmenjaya dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. galangan koja indonesia
44. No. 44 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota propinsi daerah tingkat I sumatera barat dari bukuitinggi ke padang
45. No. 45 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II gorontalo dari isimu ke limboto
46. No. 46 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1979 tentang perubahan besarnya pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1970 yang diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1976, peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1978 dan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1978
47. No. 47 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil
48. No. 48 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II cirebon dari wilayah kotamadya daerah tingkat II cirebon ke kota sumber
49. No. 49 keputusan presiden republik indonesia nomor 48 tahun 1979
50. No. 50 keputusan presiden republik indonesia nomor 49 tahun 1979
51. No. 51 keputusan presiden republik indonesia nomor 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip
52. No. 52 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 1979 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II aceh besar dari wilayah kotamadya daerah tingkat II banda aceh ke kemukiman janthoi di kecamatan sueulimeum wilayah kabupaten daerah tingkat II aceh besar
53. No. 53 keputusan presiden republik indonesia nomor 50 tahun 1979
54. No. 54 keputusan presiden republik indonesia nomor 52 tahun 1979
55. No. 55 keputusan presiden republik indonesia nomor 55 tahun 1979
56. No. 56 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa
57. No. 57 keputusan presiden republik indonesia nomor 57 tahun 1979
58. No. 58 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 1979 tentang pegusahaan kelistrikan
59. No. 59 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 1979 tentang pemberian gaji bulanan ke empat belas dalam tahun anggaran 1979/1980 kepada pegawai negeri dan pejabat negara
60. No. 60 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 1979 tentang pemberian pensiun tambahan dalam tahun anggaran 1979/1980 kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun