1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1983 tentang perlakuan terhadap calon pegawai sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas
2. No. 2 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1983 tentang sensus pertanian
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero)
4. No. 4 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1983 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri logam
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II banda aceh
6. No. 6 keputusan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 1983
7. No. 7 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1983 tentang pengesahan perjanjianm antara republik indonesia dan malaysia tentang rejim hukum negara nusantara dan hak-hak malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara DLL
8. No. 8 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1983 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1983/1984
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XII, perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XIII, dan perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XIV
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1978 tentang pengalihan bentuk perusahaan negara bio farma menjadi perusahaan umum
11. No. 11 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1983 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. aneka gas industri
12. No. 12 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1983 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang pergudangan barang impor dan ekspor
13. No. 13 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi negeri sipil
14. No. 14 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1983 tentang pembinaan kepelabuhan
15. No. 15 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1983 tentang pembentukan kecamatan cisoka di kabupaten daerah tingkat II tangerang, kecamtan takokak, kecamtan tanggeung, kecamtan agrabinta DLL…
16. No. 16 keputusan presiden republik indoneisa nomor 21 tahun 1983
17. No. 17 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1983 tentang perubahan tas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1977 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia
18. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1983 tentang perusahaan umum pelabuhan I
19. No. 19 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1983 tentang perusahaan umum pelabuhan II
20. No. 20 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1983 tentang perusahaan umum pelabuhan III
21. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1983 tentang perusahaan umum pelabuhan IV
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1983 tentang perusahaan umum pengerukan
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1983 tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam modal saham PT. indonesian consortium of construction industries (PT ICCI)
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1983 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan
(persero) dalam bidang jaminan kredit dan ekspor dan asuransi ekspor
25. No. 25 keputusan presiden republik indoneisa nomor 26 tahun 1983
26. No. 26 keputusan presiden republik indoneisa nomor 27 tahun 1983
27. No. 27 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1983 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indoensia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan III
28. No. 28 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veterinter
29. No. 29 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1983 tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ke tigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/ tunjangan
30. No. 30 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1983 tentang perusahaan nama kotamadya daerah tingkat II tanjungkarang telukbetung menjadi kotamadya daerah tingkat II bandar lampung
31. No. 31 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1983 tentang pembentukan kecamtan belopa, kecamatan bua, kecamatan wara utara, kecamatan lamasi dan kecamtan sukamaju
32. No. 32 keputusan presiden republik indoneisa nomor 38 tahun 1983
33. No. 33 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1983 tentang tambahan dan perubagan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1982/1983
34. No. 34 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1983 tentang perhitungan anggaran 1979/1980
35. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1983 tentang pekaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana
36. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1983 tentang perubahan atas peraturan nomor 3 tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan perusahaan jawatan (perjan), peruahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero)
37. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1983 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II semarang dari wilayah kotamadya daerah tingkat II semarang ke kota ungaran di wilayah kabupaten daerah tingkat II semarang
38. No. 39 keputusan presiden republik indoneisa nomor 50 tahun 1983
39. No. 40 keputusan presiden republik indoneisa nomor 51 tahun 1983
40. No. 41 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 1983 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1977 tentang asuransi sosial tenaga kerja
41. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1983 tentang pembentukan kota administratif tanjung pinang
42. No. 43 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1983 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1982/1983 kepada tahun anggaran 1983/1984
43. No. 44 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif indonesia
44. No. 45 keputusan presiden republik indoneisa nomor 57 tahun 1983
45. No. 46 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 1983 tentang pembentukan kecamtan gunungsari, kecamtan labuapi, dan kecamatan sekotong tengah di kabupaten daerah tingkat II lombok barat dalam wilayah propinsi darah tingkat I nusa tenggara barat
46. No. 47 keputusan presiden republik indoneisa nomor 61 tahun 1983
47. No. 48 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 1983 tentang pembentukan kotamadya batam di wilayah propinsi daerah tingkat I riau
48. No. 49 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1983 ketentuan umum dan tata cara perpajakan
49. No. 50 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
50. No. 51 undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
51. No. 52 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahu 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak penyampaian surat pemberitahuan dan persyaratan pengajuan keberatan
52. No. 53 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 1983 tentang pelaksanaan undang-undang pajak penghasilan 1984
53. No. 54 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 1983 tentang pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungannya lainnya
54. No. 55 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 1983 tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984