1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 taun 1986 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. leppin
2. No. 2 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1986 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II bandung dari wilayah kotamadya ke kota soreang di wilayah kabupaten daerah tingkat II bandung
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1986 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan industri cilacap
4. No. 4 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tauhn 1986 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan industri ujung pandang
5. No. 5 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1970
6. No. 6 keputusan presiden republik indonesia nomor 3 tahun 1986 tentang pengesahan loan agreement (padalarang – cileunyi highway project) between the saudi fund for development and the republic of indonesia
7. No. 7 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tauhn 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II jambi dan kabupaten daerah tingkat II batanghari
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II tegal dan kabupaten daerah tingkat II tegal
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1986 tentang pembentukan perusahaan umum (perum) angkutan sungai, danau dan penyerbangan
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1986 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1982 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri kertas terpadu
11. No. 11 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II binjai, kabupaten daerah tingkat II dan kabupaten daerah tingkat II deli sardang
12. No. 12 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1986 tentang obliogasi perusahaan umum terlekomunikasi
13. No. 13 keputusan presiden republik indonesia nomor 7 tahun 1986 tentang pengesahan agreementrelating to the international telecomunications satellite organization “intelsat” beserta operating agreementnya (operating agreement relating to the international telecomunications satellite organization “intelsat”)
14. No. 14 keputusan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 1986 tentang pengesahan protocol on intelsat privileges, exemtions and immunities
15. No. 15 keputusan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 1986 tentang penunjukan kantor perbendaharaan negara untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyerahan barang kena pajak dari pengusaha kena pajak rekanan pemerintah
16. No. 16 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 10 tahun 1980 tentang tanda kehormatan bintang budaya parama dharma
17. No. 17 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1986 tentang pengalihan pemilikan saham negara republik indonesia pada perseroan terbatas jado trading corporation (PT. jatraco)
18. No. 18 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1986 tentang dewan hak cipta
19. No. 19 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1986 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1986/1987
20. No. 20 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum
21. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II pematang siantar dan kabupaten daerah tingkat II simalungun
22. No. 22 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1986 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1983 tentang tarif biaya tera
23. No. 23 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1986 tentang kewarganegaraan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan
25. No. 25 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 1985
26. No. 26 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1986 tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham bank pembangunan asia
27. No. 27 keputusan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 1986 tentang pengesahan convention on the international maritime satellite organization (inmarsat)
28. No. 28 keputusan presiden republik indonesia nomor 15 tahun 1986 tentang pengesahan convention between the government of the republic of indonesia and the government of the kingdom of denmark for the avoidance of double taxation and preventiom of fiscal evasion with respect to taxes on income beserta protocolnya
29. No. 29 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1986 tentang perubahan pasal 1 regeringsverordening 31 maret 1937 (staatblad tahun 1937 nomor 184)
30. No. 30 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1986 tentang kawasan berikat (bonded zone)
31. No. 31 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1986 tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. bonded warehouses indonesia dan perusahaan perseroan (persero) PT. sasana bhanda serta pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)
32. No. 32 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing
33. No. 33 keputusan presiden republik indonesia nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yangterhutang atas impor dan pnyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang di tanggung oleh pemerintah
34. No. 34 keputusan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 1986 tentang pengesahan loan agreement arakundo-jambu aye irrigation and flood control project between the saudi fund for development and the republic of indonesia
35. No. 35 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1986 tentang perubahan nama perusahan umum (Perum) angkasa pura menjadi perusahaan umum (perum) angkasa pura I
36. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 tahun 1986 tentang perubahan nama perusahan umum (Perum) angkasa pura menjadi perusahaan umum (perum) angkasa pura II
37. No. 37 keputusan presiden republik indonesia nomor 21 tahun 1986 tentang pengesahan agreemnent on trade and economic cooperation between the of the republic of indonesia and the hashemite kingdom of jordan
38. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 27 tahun 1986 tentang penambahan pernyataan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. indah karya
39. No. 39 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1986 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 1985/1986
40. No. 40 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1986 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1982/1983
41. No. 41 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 28 tahun 1986 tentang pengadaan, pengelolaan dan benda materai
42. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan
43. No. 43 keputusan presiden republik indonesia nomor 26 tahun 1986 tentang pengesahan asean agreement on the consevation of nature and natural resources
44. No. 44 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 30 tahun 1986 tentang pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/dudanya bekas pegawai pemerintah sementara timor timur/pensiun bekas pegawai pemerintah koloni timur portugis di propinsi daerah tingkat I timor timur
45. No. 45 keputusan presiden republik indonesia nomor 31 tahun 1986 tentang pengesahan convention establishing the multilateral investment guarante agency
46. No. 46 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 1986 tentang tata c ara pemaksaan di bidang perpajakan
47. No. 47 keputusan presiden republik indonesia nomor 37 tahun 19867 tentang penundaan pembayarn pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu
48. No. 48 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 1986 tentang pembentukan kota administratif lhokseumawe
49. No. 49 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 33 tahun 1986 tentang pembentukan kota administratif pariaman
50. No. 50 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 34 tahun 1986 tentang pembentukan kota administratif metro
51. No. 52 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 1986 tentang perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutanan)
52. No. 53 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 37 tahun 1986 tentang penyerahan sebagaian urusan pemerintah di bidang pertambangan kepada pemerintah daerah tingkat I
53. No. 54 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 38 tahun 1986 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan umum (perum) pengerukan
54. No. 55 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 39 tahun 1986 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan umum (perum) pengangkutan penumpang djakarta (ppd)
55. No. 57 keputusan presiden republik indonesia nomor 44 tauhn 1986 tentang pengesahan on asean energy cooperation
56. No. 58 keputusan presiden republik indonesia nomor 45 tahun 1986 tentang penegsahan asean petroleum security agreement
57. No. 59 keputusan presiden republik indonesia nomor 46 tahun 1986 tentang pengesahan international convention for the prevention of pollution form ships, 1973, beserta protokol (the protocol of 1978 relating to the international convention for the prevention of pellution form ships, 1973)
58. No. 60 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 40 tahun 1986 tentang pembentukan kota administratif cilegon
59. No. 61 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 41 tahun 1986 tentang pembentukan kot administratif klaten
60. No. 62 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1986 tentang pembentukan kota adnimistratif palopo
61. No. 64 keputusan presiden republik indonesia nomor 49 tahun 1986 tentang pengesahan convention on the pysical protection of nuclear material
62. No. 65 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 44 tahun 1986 tentang pembentukan kecamatan kepala kampit dan kecamatan dendang di kabupaten darah tingkat II belitung dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sumatera selatan
63. No. 68 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II bengkulu kabupaten daerah tingkat II bengkulu utara dan daerah tingkat II bengkulu selatan
64. No. 69 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 47 tahun 1986 tentang bea masuk tambahan atas barang impor
65. No. 70 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 48 tahun 1986 tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat II pekalongan dari wilayah kotamadya daerah tingkat II pekalongan ke kota kajen di wilayah kabupaten daerah tingkat II pekalongan
66. No. 71 keputusan presiden republik indonesia nomor 58 tahun 1986 tentang pengesahan agreement on the recognition of domestic driving licences issued by asean countries
67. No. 73 keputusan presiden republik indonesia nomor 60 tahun 1986 tentang pengesahan internasional conventionm on standars of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978
68. No. 74 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 1986 tentang pembentukan kecamatan-kecamatan di kabupaten daerah tingkat II kendari, di kabupaten daerah tingkat II kolaka, di kabupaten daerah tingkat II muna dan di kabupaten daerah tingkat II buton dalam wilayah propinsi daerah tingkat I sulawesi tenggara
69. No. 75 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 50 tahun 1986 tentang penyediaan dan pengguanaan tanah serta ruang udara di sekitar bandar udara
70. No. 76 keputusan presiden republik indonesia nomor 65 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran
71. No. 77 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara