1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan
2. No. 2 keputusan presiden republik indonesia nomor 5 tahun 1989 tentang pengesahan international convention on tonnage measurment of shipd, 1969
3. No. 3 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang standar nasional untuk satuan ukuran
4. No. 4 keputusan presiden republik indonesia nomor 12 tahun 1989 tentang pengesahan agreement between the republic of indonesia and the republic of korea for thr prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, beserta protocol-nya
5. No. 5 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1989 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1989/1990
6. No. 6 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional
7. No. 7 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1989 tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (senopen) di medan, surabaya, bali ujung padang dan unit keselamatan penerbangan di balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) angkasa pura I
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1989 tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselataman penerbangan (senopen) di jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) angkasa pura II
9. No. 9 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1989 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. pupuk sriwidjaja
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1989 tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara frans kaisiepo di biak dan sam ratulangi di manado untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum
(perum) angkasa pura I
11. No. 11 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi
12. No. 12 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1986 tentang dewan hak cipta
13. No. 13 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1989 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil serta pemberian pensiun janda/dudanya
14. No. 17 keputusan presiden republik indonesia nomor 26 tahun 1989 tentang pengesahan convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage
15. No. 19 keputusan presiden republik indonesia nomor 32 tahun 1989 tentang pengesahan agreement establishing the asia-pacific institute for broadcasting development beserta perubahannya
16. No. 20 keputusan presiden republik indonesia nomor33 tahun 1989 tentang pengesahan international convention for safe containers
17. No. 21 keputusan presiden republik indonesia nomor 34 tahun 1989 tehntang pengesahan agreement on the global system of trade preferences among developing contries
18. No. 22 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1989 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1988/1989
19. No. 23 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1989 tentang perhitungan anggaran negara tahun anggaran 1986/1987
20. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik
21. No. 25 keputusan presiden republik indonesia nomor 37 tahun 1989 tentang pengesahan protocol on the privileges and immunities of the international maritime satellite organization (inmarsal)
22. No. 26 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1989 tentang penambahan penyertaan modaln egara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan IX
23. No. 29 keputusan presiden republik indonesia nomor 45 tahun 1989 tentang pengesahan customs convention on containers, 1972
24. No. 30 keputusan presiden republik indonesia nomor 46 tahun 1989 tentang pengesahan customs convention in the international transport of goods under of tir carnets
25. No. 31 keputusan presiden republik indonesia nomor 47 tahun 1989 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik federal jerman mengenai kerjasama kebudayaan
26. No. 33 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1989 tentang perubahan besarnya tarif bea materai dan besarnya batas harga nominal yang dikenakan bea meterai atas cek dan bilyet giro
27. No. 34 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1989 tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1988/1989 ke tahun anggaran 1989/1990
28. No. 35 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1989 tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan XXXI
29. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara
30. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pensiun bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun
31. No. 38 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1989 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan, bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan penerima tunjanagn veteran
32. No. 39 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1989 tentang paten
33. No. 40 keputusan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 1989 tentang pengesahan third additional protocol to the constitution of the universal postal union
34. No. 41 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1989 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) sang hyang seri
35. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1989 tentang pembentukan kota administratif bontang
36. No. 43 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1989 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka sertifikat deposito dan tabungan
37. No. 43 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1989 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. kertas leces
38. No. 46 keputusan presiden republik indonesia nomor 61 tahun 1989 tentang pengesahan resolution of the united nations on nickel, 1985 beserta annex mengenai the terms of reference for an international nickel study group
39. No. 47 keputusan presiden republik indonesia nomor 62 tahun 1989 tentang pengesahan resolution of the united nations on nickel, 1985 beserta annex mengenai the terms of reference of the international copper study group
40. No. 48 keputusan presiden republik indonesia nomor 63 tahun 1989 tentang pengesahan resolution of the united nations on nickel, 1985 beserta annex mengenai the terms of reference of the international copper study group
41. No. 49 undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama