1. No. 1 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 1 tahun 1988 tentang masa bakti dan praktik dokter dan dokter gigi
2. No 2 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah
3. No. 1 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1988 tentang perubahan atas undang-undang nomor 20 tahun 982 tentang kententuan-=ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia
4. No. 2 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1988 tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia
5. No. 5 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1988 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 1988/1989
6. No. 6 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 3 tahun 1988 tentang pokok-pokok organisasi sekolah tinggi dan akademi
7. No. 7 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 1988 tentang rumah susun
8. No. 8 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1988 tentang pengadilan bentuk pusat produksi film negara menjadi perusahan umum (perum) produksi film negara
9. No. 9 keputusan presiden republik indonesia nomor 17 tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hak cipta atas rekaman suara antara republik indonesia dan masyarakat
10. No. 10 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertial
11. No. 11 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1988 tentang penambahan pernyataan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perushaan umum (perum) pembangunan perumahan nasional (perumnas)
12. No. 12 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 1988 tentang pembubaran perusahaan negara metrika dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi perusahan negara metrika ke dalam perusahan perseroan (persero) PT. krakatau steel
13. No. 13 keputusan presiden republik indonesia nomor 20 tahun 1988 tentang pengesahaan revised basic agreement on asean industrial joint ventures
14. No. 14 keputusan presiden republik indonesia nomor 21 tahun 1988 tentang pengesahan protocol of 1978 relating to the international convention for the safety of life at sea, 1974
15. No. 15 keputusan presiden republik indonesia nomor 22 tahun 1988 tentang pengesahan an agreement among the governments of brunei darussalam, the republic of indonesia, malaysia, the republic of thr philippines, the republic of singapore and the kingdom of thailand for the promotion and proction of investments
16. No. 16 undang-undang republik indonesia nomor 4 tahun 1988 tentang pengesahan “protocol amending the treaty of amity and cooperation in southeast asia”
17. No. 17 keputusan presiden republik indonesia nomor 24 tahun 1988 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1988 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden
18. No. 18 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1988 tentang tambahan dan perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja ngara tahun anggaran 1987/1988
19. No. 19 undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1988 tentang perhitungan anggatan negara tahun anggaran 1985/1986
20. No. 20 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1988 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT. brantas abipraya
21. No. 21 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1988 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. galangan kodja indonesia
22. No. 22 keputusan presiden republik indoneisa nomor 35 tahun 1988 tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republic of indonesia and the government of new zealand relating to scheduled air transport
23. No. 23 keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1988 tentang pengesahan agreement between the government of the republikc of indonesia and the commision of the european communities on the establishment of the representation of commission of the european communities in jakarta
24. No. 24 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 11 tahun 1988 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. jasa marga
25. No. 25 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 12 tahun 1988 tentang perusahaan umum (perum) pembangunan perumahan nasional
26. No. 26 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 1988 tentang pajak atas bunga deposito berjangka sertifikat deposito dan tabungan
27. No. 27 keputusan presiden republik indonesia nomor 38 tahun 1988 tentang bank perkreditan rakyat
28. No. 28 keputusan presiden republik indonesia nomor 39 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan
29. No. 29 keputusan presiden republik indonesia nomor 40 tahun 1988 tentang usaha di bidang asuransi kerugian
30. No. 30 keputusan presiden republik indonesia nomor 42 tahun 1988 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahaan surat kabar dan majalah
31. No. 31 keputusan presiden republik indonesia nomor 43 tahun 1988 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik filand mengenai kerjasama ekonomi, industri dan teknologi
32. No. 32 keputusan presiden republik indonesia nomor 44 tahun 1988 tentang pengesahan convention between the government of the republic of indonesia and the government of the united states of america for the avoidance of double taxation

33. No. 33 keputusan presiden republik indonesia nomor 45 tahun 1988 tentang pengesahan convention between the republic of indonesia and the kingdom of norway for the avodance of double taxation
34. No. 34 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1988 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) angkasa pura
35. No. 35 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 15 tahun 1988 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. petrokimia gresik
36. No. 36 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 16 tahun 1988 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. perkebunan IX
37. No. 37 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut
38. No. 28 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 1988 tentang penetapan badan pelaksana bursa komoditi sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan informasi muatan dan ruang kapal
39. No. 39 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 1988 tentang perubahan peraturan pemerintah 36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan
40. No. 40 keputusan presiden republik indonesia nomor 49 tahun 1988 tentang pembebanan pajak pertambahan nilai atas impor bentukan dan acuan tertentu serta wadah/tahang/kemasan untuk barang yang berkaitan dengan ekspor
41. No. 41 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 20 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kabupaten daerah tingkat II ainaro dan kabupaten daerah tingkat II kovalima
42. No. 42 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 21 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II pekalongan, kabupaten daerah tingkat II pekalongan dan kabupaten daerah tingkat II batang
43. No. 43 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 22 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kotamadya wilayah kotamadya daerah tingkat II manado dan kabupaten daerah tingkat II minahasa
44. No. 44 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II palembang, kabupaten daerah tingkat II musi banyuasin dan kabupaten daerah tingkat II ogan komering ilir
45. No. 45 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1988 tentang modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas “unelec indonesia PT” (unindo PT)
46. No. 46 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 1988 tentang pembentukan kecamtan peundaeuy di kabupaten daerah tingkat II sarur, kecamatan kota sukabumi barat dan kota sukabumi timur di kotamadya
47. No. 48 keputusan presiden republik indonesia nomor 56 tahun 1988 tentang penunjukan badan-badan tertentu dan bendaharawan untuk memungut dan menyetor pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
48. No. 52 keputusan presiden republik indonesia nomor 60 tahun 1988 tentang pasar modal
49. No. 53 keputusan presiden republik indonesia nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan
50. No. 55 Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 29 tahun 1988 tentang perubahan atas pasal 16 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984