1. Nr.80 Pindjaman nasional 1946 pembajaran kembali
2. Nr.81 Bir alkohol dalam negeri opsenten tjukai bea-masuk
3. Nr.82 Legalisasi tandatangan biaja
4. Nr.83 Orang asing pengawasan pelaksanaan
5. Nr.84 Pertahanan negara republik indonesia
6. Nr.85 Tanda kehormatan sewindu angkatan perang republik indonesia
7. Nr.86 Pengiriman uang keluar negeri, pembebasan-pembebasan pengubahan dan penambahan
8. Nr.87 Pengiriman uang keluar negeri penetapan sebagai undang-undang
9. Nr.88 Angkatan perang keanggotan dewan perwakilan rakjat/konstituante pernjataan non-aktip/pemberhentian
10. Nr.89 Postordonnantie 1935 pengubahan lebih landjut
11. Nr.90 Perburuhan pendjandjian
12. Nr.91 Minjak tanah (kerozine)
13. Nr.92 Pegawai jang tewas tundjangan istimewa
14. Nr.93 Tjatjat tundjangan
15. Nr.94 Padjak surat-paksa
16. Nr.95 Orang asing pendaftaran pengubahan
17. Nr.96 Penguasa-penguasa militer
18. Nr.97 Daerah-bahagian kota menado status pengubahan
19. Nr.98 Nikah talak dan rudjuk
20. Nr.99 Universitas airlangga
21. Nr.100 Universitit negeri gadjah mada pengubahan
22. Nr.101 Wakil-notaris, Waki-notaris sementara
23. Nr.102 Penjabat gubernur kedudukan dan gadji
24. Nr.103 Akuntan (Accountant) gelar pemakaian
25. Nr.104 Penggilingan-padi dan penjosohan-beras pembatasan pengubahan
26.Nr.105 Export-import bank of washington, Republik indonesia persetudjuan tambahan pengesahan
27. Nr.106 Padjak perseroan tarip penetapan
28. Nr.107 perusahaan muatan kapal laut
29. Nr.108 Republik indonesia keradjaan thailand persetudjuan perdjandjian
30. Nr.109 Anggran republik indonesia bagian I (pemerintah agung dan badan-badan pemerintah tertinggi)
31. Nr.110 Anggaran republik indonesia bagian II (kementerian luar negeri )tahun dinas 1952 dan 1953
32. Nr.111 Anggaran republik indonesia bagian III (kementerian dalam negeri) tahun dinas 1952 dan 1953
33. Nr.112 Anggaran republik indonesia bagian IV (kementerian keuangan) tahun dinas 1952 dan 1953
34. Nr.113 Anggaran republik indonesia bagian IV A (urusan penjelenggaraan keuangan dan perhitungannja mengenai perusahaan-perusahaan dan djawatan-djawatan (pemerintah) jang mempunyai pengurus sendiri) tahun dinas 1952 dan 1953
35. Nr.114 Anggaran republik indonesia bagian V A (kementerian pertanian) tahun dinas 1952 dan 1953
36. Nr.115 Anggaran republik indonesia bagian V B (kementerian perekonomian)
37. Nr.116 Anggaran republik indonesia bagian VI (kementerian pertahanan) tahun 1952 dan 1953
38. Nr.117 Anggaran republik indonesia bagian VII (kementerian kehakiman
) tahun dinas 1952 dan 1953
39. Nr.118 Anggaran republik indonesia bagian VIII A (kementerian perhubungan) tahun dinas 1952 dan 1953
40. Nr.119 Anggaran republik indonesia bagian VIII B (kementerian perhubungan - Djawatan pelajaran) tahun dinas 1952 dan 1953
41. Nr.120 Anggaran republik indonesia bagian IX (kementerian penerangan) tahun dinas 1952 dan 1953
42. Nr.121 Anggaran republik indonesia bagian X (kementerian pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan) tahun dinas 1952 dan 1953
43. Nr.122 Anggaran republik indonesia bagian XI (kementerian kesehatan) tahun dinas 1952 dan 1953
44. Nr.123 Anggaran republik indonesia bagian XII ( kementerin sosial) tahun dinas 1952 dan 1953
45. Nr.124 Anggaran republik indonesia bagian XIII (kementerian perburuhan) tahun dinas 1952 dan 1953
46. Nr.125 Anggaran republik indonesia bagian XIV (kementerian agama) tahun dinas 1952 dan 1953
47. Nr.126 Anggaran republik indonesia bagian XV (kementerian urusan pegawai) tahun dinas 1952 dan 1953
48. Nr.127 Anggaran republik indonesia bagian XVI (kementerian pekerdjaan umum dan tenaga)
49. Nr.128 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.I (dajawatan pegadaian) tahun dinas 1952 dan 1953
50. Nr.129 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.II (perusahaan garam dan soda negeri) tahun dinas 1952 dan 1953
51. Nr.130 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.III (pusat perkebunan negara) tahun dinas 1952 dan 1953
52. Nr.131 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.IV (pertjetakan negara) tahun dinas 1952 dan 1953
53. Nr.132 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.V ( djawatan pos, telegrap dan telepon) tahun dinas 1952 dan 1953
54. Nr.133 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.VI (perusahaan negeri untuk pembangkit tenaga listrik) tahun dinas 1952 dan 1953
55. Nr.134 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.VII (pelabuhan makassar) tahun dinas 1952 dan 1953
56. Nr.135 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.VIII (pelabuhan teluk bajur(padang) tahun dinas 1952 dan 1953
57. Nr.136 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.IX (pelabuhan belawan) tahun dinas 1952 dan 1953
58. Nr.137 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.X (pelabuhan semarang) tahun dinas 1952 dan 1953
59. Nr.138 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.XI (pelabuhan tandjung priuk) tahun dinas 1952 dan 1953
60. Nr.139 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.XII (pelabuhan surabaja)
61. Nr.140 Anggaran republik indonesai bagian I.B.W.XIII (perusahaan tambang timah di bangka) tahun dinas 1952 dan 1953
62. Nr.141 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.XIV (perusahaan batu bara umbilin) tahun dinas 1952 dan 1953
63. Nr.142 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W. XV (perusahaan batu bara bukit asam) tahun dinas 1952 dan 1953
64. Nr.143 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.XVI ( djawatan kereta api) tahun dinas 1952 dan 1953
65. Nr.144 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.XVII (perusahaan reproduksi djawatan topograpi)
66. Nr.145 Anggaran republik indonesia bagian I.B.W.XVII (penataran angkatan laut) tahun dinas 1952 dan 1953
67. Nr.146 Amnetsi dan abolisi
68. Nr.147 Krosok-ordonnantie 1937 pengubahan
69. Nr.148 Krosok-ordonnantie 1937 pengubahan
70. Nr.149 Bantuan militer permintaan dan pelaksanaan
71. Nr.150 Atjara pidana chusus anggota dewan perwakilan rakjat
72. Nr.151 Porto dan bea djumlah maksimum penaikan penetapan sebagai undang-undang
73. Nr.152 Pensiun pegawai negeri sipil pelaksanaan