1. No.1 Sekretaris kementerian pekerdjaan umum & tenaga kementerian perburuhan
2. No.2 Djakarta-raja pemerintah
3. No.3 Komisariat urusan daerah-daerah otonoom pembubaran
4. No.4 Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakjat pengubahan
5. No.5 Dokter soegiri penggantian uang pembebasan
6. No.6 Krosok ordonnantie
7. No.7 Pegawai negeri pusat organisasi serikat sekerdja, pembebasan kewadjiban
8. No.8 Minjak kaju putih ordonnantie aethe-rische olien, verordening aetherische olien pernjataan berlakunja
9. No.9 Minjak kaju putih pembelian
10. No.10 Kementerian agama
11. No.11 Pegawai negeri sipil, lapangan partikelir penghasilan usaha pengubahan
12. No.12 Overscrijvingstarief biaja balik-nama barang-barang tetap pengubahan
13. No.13 Persetudjuan timah internasional
14. No.14 Madjelis ilmu pengetahuan indonesia
15. No.15 Perdjalanan luar negeri tanaga bangsa asing
16. No.16 Hakim republik indonesia tundjangan
17. No.17 Dewan perniagaan, Dewan perusahaan, Madjelis perniagaan, Madjelis perusahaan
18. No.18 Dewan perwakilan rakjat daerah perpandjangan djangka waktu masa-kerdja
19. No.19 Sumatera tengah otonom kota-ketjil pembentukan
20. No.20 Sumatera tengah otonom kota-besar pembentukan
21. No.21 Tundjangan chusus djaksa republik indonesia
22. No.22 Kepala daerah otonom penetapan dasar hukum keputusan
23. No.23 Pensiun pembelandjaan
24. No.24 Bedrijfsreglementeringsverordening. Textielbedrijven
25. No.25 Pembentukan daerah otonom propinsi sumatera tengah
26. No.26 Gadji pegawai negeri sipil republik indonesia pengubahan dan penambahan
27. No.27 Konperensi medja bundar pembatalan perdjandjian
28. No.28 Dewan ekonomi dan perentjanaan
29. No.29 Konstituante bandung penetapan tempat rapat-rapat
30. No.30 Dewan perwakilan rakjat daerah, Dewan pemerintah daerah peralihan
31. No.31 Scheepvaartverordening 1936 pengubahan dan penambahan
32. No.32 Premi pegawai-pegawai padjak-padjak jang dipungut oleh djawatan padjak
33. No.33 Propinsi irian barat pembentukan daerah otonom
34. No.34 Pemilihan umum penambahan
35. No.35 Uang jang ditjuri digelapkan atau hilang penggantian peraturan penghapusan dari perhitungan bendaharawan jang bersangkutan
36. No.36 Barng-barang karena busuk rusak di tjuri atau hilang, mengubah peraturan penghapusan dari perhitungan bendaharawan jang bersangkutan
37. No.37 Menteri perdjalanan dinas dalam negeri
38. No.38 Ordonansi tjukai tembakau (staatsblad 1932 no.517) pengubahan dan penambahan
39. No.39 Universitas hassan uddin makassar pendirian
40. No.40 Universitas andalas bukittinggi
41. No.41 Indische tariefwet (staatsblad 1942 no.487) pengubahan dan penambahan
42. No.42 Perburuhan internasional konpensi
43. No.43 Penguasa-penguasa militer pengubahan
44. No.44 Anggota dewan perwakilan rakjat daerah pemilihan
45. No.45 Tanah perkebunan pemakaian oleh rakjat penjelesaian pengubahan dan penambahan
46. No.46 Pemilihan umum anggota konstituante anggota dewan perwakilan rakjat pengubahan
47. No.47 Bea materai 1921 pengubahan
48. No.48 Kapok retribusi ekspor
49. No.49 Pemerintahan sipil koordianasi
50. No.50 Ketua, Wakil ketua dan anggota konstituante keuangan
51. No.51 Dewan keamanan pengubahan dan tambahan
52. No.52 Anggota dewan perwakilan rakjat daerah pemilihan pelaksanaan
53. No.53 Uang logam larangan mengumpulkan penetapan sebagai undang-undang
54. No.54 Kerugian penggantian anggota-anggota senat, penetapan mendjadi undang-undang
55. No.55 Sumatera selatan kabupaten-kabupaten daerah otonom
56. No.56 Sumatera selatan kota-kota besar daerah otonom
57. No.57 Sumatera selatan kota-kota ketjil daerah otonom
58. No.58 Sumatera utara kabupaten-kabupaten daerah otonom
59. No.59 Sumatera utara kota-kota besar daerah otonom
60. No.60 Sumatera utara kota-kota ketjil daerah otonom
61. No.61 Tjukai tembakau(staatbslad 1932 no.560) penambahan
62. No.62 Ahli kesehatan angkatan perang tambahan penghasilan C.Q. hak kesedjahteraan
63. No.63 Anggota konstituante pengadilan atjara pidana chusus
64. No.64 Atjeh daerah otonom sumatera utara
65. No.65 Kalimantan barat, Kalimantan selatan, Kalimantan timur daerah-daerah otonom
66. No.66 Anggota corps tjadangan nasional penampungan dan pengembalian ke-masjarakatan
67. No.67 Badan keuangan internasional (international finance corporation) republik indonesia keanggotaan
68. No.68 Perdjalanan dianas dalam negeri pegawai negeri sipil pengubahan
69. No.69 Tambang minjak sumatera utara
70. No.70 Tarip bea-masuk tarip minimum dan maksimum
71. No.71 Perkebunan konsesi pemindahan hak
72. No.72 Perkebunan konsesi peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan
73. No.73 Perkebunan pemindahan hak
74. No.74 Perkebunan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan
75. No.75 Postordonnantie 1935 pengubahan dan tambahan
76. No.76 Tjukai bensin opsenten penetapan undang-undang darurat mendjadi undang-undang
77. No.77 Perimbangan keuangan negara daerah-daerah
78. No.78 Bea meterai padjak pendapatan, padjak perseroan, modal perseroan/persekutuan
79. No.79 Tjukai bensin opsenten penghentian berlaku penetapan undang-undang darurat mendjadi undang-undang
80. No.80 Tarip bea masuk pengubahan
81. No.81 Kedudukan pegawai negeri, kewadjiban negara diluar lingkungan djabatan perubahan
82. No.82 Uang duka atau penghibur djanda atau ahli-waris anggota angkatan perang jang tewas
83. No.83 Sekretaris kementerian sosial
84. No.84 Pensiun onderstand djanda-djanda anak-anak jatim/piatu anggota tentara angkatan darat