1. No.1 Kredit pembangunan perindustrian sektor partikelir penjaluran
2. No.2 Kredit pengawasan
3. No.3 Uang asing alat pembajarjang sah, penerimaan, penundjukan daerah di indonesia memperpandjang waktu berlakunja
4. No.4 Universitas airlangga, pengubahan
5. No.5 Bank negara indonesia
6. No.6 Karet rakjat opsenten bea keluar pemungutan
7. No.7 Dewan penerbangan
8. No.8 Pensiun dan onderstand angkatan perang pengubahan
9. No.9 Surat perbendaharaan tahun 1955 pengeluaran
10. No.10 Unag kertas pemerintah, pengeluaran sebelum penjerahan kedaulatan alat pembajar jang sah, pentjabutan penetapan sebagai undang-undang
11. No.11 Retribusi kapok tahun lisensi 1954/1955
12. No.12 Kapal balik-nama kantor pendaftaran tanah penundjukan
13. No.13 Dewan keamanan nasional pengubahan
14. No.14 Gabungan kepala-kepala staf
15. No.15 Pelabuhan palembang, perushaan negara
16. No.16 Bea-statistik pengubahan tambahan
17. No.17 Bea-keluar-umum 1949 pengubahan
18. No.18 Uang logam, larangan mengumpulkan
19. No.19 Hutang negara zaman revolusi penjelesaian penetapan sebagai undang-undang
20. No.20 Tundjangan jang bersifat pensiun, bekas ketua dan bekas anggota dewan perwakilan rakjat republik indonesia
21. No.21 Centraal rubber fonds tugas pelaksanaan
22. No.22 Tentara angkatan darat gadji pengubahan/penambahan
23. No.23 Dewan keamanan
24. No.24 Tjukai bensin opsenten
25. No.25 Rumah sakit partikulir orang miskin, orang kurang mampu perawatan penundjuk pengubahan
26. No.26 Surat kenal lahir, surat kenal mati, biaja
27. No.27 Tindak pidana ekonomi, pengusustan penuntutan dan peradilan
28. No.28 Imigrasi tindak-pidana
29. No.29 Gubernur militer ibu kota, penjabutan kembali penetapan sabagai undang-undang
30. No.30 Kota ambon berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri
31. No.31 Peradilan asli pemindahan kekuasaan
32. No.32 Karet rakjat opsenten atas bea-keluar
33. No.33 Orang asing kependudukan
34. No.34 Sumbangan pabrikan-pabrikan rokok
35. No.35 Peraturan gadji militer 1950 penetapan sebagai undang-undang
36. No.36 Pengadilan-pengadilan sipil susunan kekuasaan atjara tindakan-tindakan sementara
37. No.37 Anggota angkatan perang penerimaan pengubahan
38. No.38 Angkatan perang perlakuan
39. No.39 Perdjalanan dinas luar negeri
40. No.40 Bea-masuk dan bea-keluar-umum pembebasan
41. No.41 Pandji-pandji kepolisian negara republik indonesia
42. No.42 Sera dan vaksin lembaga pasteur di bandung
43. No.43 Daerah istimewah jogyakarta pembentukan pengubahan
44. No.44 Universitas dan fakultas
45. No.45 Algemeene bepalingen ter uitvoering van de postordonnantie 1935 pengubahan lebih landjut
46. No.46 Uang kertas pemerintah tambahan pengeluaran
47. No.47 Uang muka bank indonesia pemberian kuasa pengambilan kepada menteri keuangan
48. No.48 Gadji pegawai negeri sipil republik indonesia