1. No.1 Dewan perwakilan rakjat daerah, Dewan pemerintah daerah peralihan pengubah
2. No.2 Makassar gowa djeneponto takalap pembubaran dan pembentukan daerah
3. No.3 Luwu tana toradja pembubaran dan pembentukan daerah
4. No.4 Bone wadjo soppeng pembubaran dan pembentukan daerah
5. No.5 Imogiri kota gede ngawen daerah-daerah enclave
6. No.6 Pemerintahan daerah
7. No.7 Perusahaan-perusahaan
8. No.8 Masjarakat desa organisasi penjelenggaraan pembangunan
9. No.9 Pemerintah daerah 1956 pengubahan
10. No.10 padjak negara daerah
11. No.11 Gandjaran subsidi sumbangan daerah
12. No.12 Keuangan panitia negara
13. No.13 Presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesia tundjangan
14. No.14 Kementerian pertahanan
15. No.15 Pemerintahan djarak djauh perdjandjian internasional
16. No.16 Uang muka bank indonesia menteri keuangan pemberian kuasa
17. No.17 Bea-masuk internasional
18. No.18 Djanda dan anak piatu, anggota tentara R.I.S/bekas anggota T.N.I. sokongan pengubahan
19. No.19 Tundjangan kedjuruan
20. No.20 Algemene bepalingen ter uitvoering van de postordonnantie 1935 (postverordening 1935 lembaran negara 1934 no.721) surat kabar pengubahan dan penambahan
21. No.21 Krosok ordonnantie 1937 (lembaran negara tahun 1937 no.604) pemungutan
22. No.22 Penundjukan penguasa-penguasa militer pengubah peraturan pemerintah
23. No.23 Presiden perdana menteri wakil perdana menteri, menteri-menteri gadji biaja perdjalanan, penginapan
24. No.24Anggaran (bagian I) pengubahan dan penambahan
25. No.25 Anggaran (bagian II) pengubahan dan penambahan
26. No.26 Anggaran (bagian III) pengubahan dan penambahan
27. No.27 Anggran (bagian IV) pengubahan dan penambahan
28. No.28 Anggaran (bagian IVA) pengubahan dan penambahan
29. No.29 Anggaran (bagian V A) pengubahan dan penambahan
30. No.30 Anggaran (bagian V B) pengubahan dan penambahan
31. No.31 Anggaran (bagian VI) pengubahan dan penambahan
32. No.32 Anggaran (bagian VII) pengubahan dan penambahan
33. No.33 Anggaran (bagian VIII A) pengubahan dan penambahan
34. No.34 Anggaran (bagian VIII B) pengubahan dan penambahan
35. No.35 Anggaran (bagian X) pengubahan dan penambahan
36. No.36 Anggaran (bagian XI) pengubahan dan penambahan
37. No.37 Anggaran (bagian XII) pengubahan dan penambahan
38. No.38 Anggaran (bagian XIII) pengubahan dan penambahan
39. No.39 Anggaran (bagian XIV) pengubahan dan penambahan
40. No.40 Anggaran (bagian XVI) pengubahan dan penambahan
41. No.41 Padjak peralihan, Padjak upah, Padjak kekajaan, pengubahan dan penambahan penetapan menjadi undang-undang
42. No.42 Pejelesaian perselisihan perburuhan
43. No.43 Universitas gadjah mada fakultas sosial dan politik susunan tingkat pengadjaran
44. No.44 Uang asli alat pembajaran jang sah,perpadjangan waktu
45. No.45 Sera dan vaksin lembaga pasteur di bandung, penetapan menjadi undang-undang
46. No.46 Penguasa-penguasa militer pengubahan dan penambahan
47. No.47 Dewan keamanan pengubahan
48. No.48 Dewan nasional
49. No.49 Gadji pegawai negeri sipil republik indonesia pengubahan
50. No.50 Anggota dewan perwakilan rakjat daerah kotapradja djakarta raya
51. No.51 Dewan perwakilan rakjat daerah peralihan dewan pemerintah daerah peralihan
52. No.52 Ketua konstituante republik indonesia uang penginapan uang makan rumah penginapan umum
53. No.53 Kalimantan tengah, kalimantan barat, kalimantan selatan, kalimantan timur pembentukan dan perubahan
54. No.54 Anggaran belandja negara pemasukan dan berlakunya
55. No.55 Surat perbendaharaan untuk tahun 1957 pengeluaran
56. No.56 Padjak daerah
57. No.57 Retribusi daerah
58. No.58 Ketua kostituante pegawai negeri republik indonesia pemberhentian penambahan
59. No.59 Gadji pegawai negeri sipil republik indonesia penambahan
60. No.60 Dewan keamanan badan-badan koordinasi keamana daerah dan koordinasi keamanan kabupaten pembekuan
61. No.61 Bank indonesia uang kertas bang DST djaminan emas penetapan pembebasan
62. No.62 Ketua kosntituante, wakil ketua konstituante, anggota konstituante, keuangan
63. No.63 Padjak tahun 1957 bangsa asing
64. No.64 Tjukai, bir, gula, saccharin DSB
65. No.65 Angkatan perang republik indonesia pangkat-pangkat militer
66. No.66 Badan tenaga atom internasional anggaran dasar republik indonesia
67. No.67 Tundjangan kedjuruan pengubahan
68. No.68 Peraturan gadji militer (P.G.M.) gadji militer
69. No.69 Masjarakat desa organisasi penjelenggaraan pembangunan pengubahan
70. No.70 Bank tani nelajan
71. No.71 Menteri urusan veteran rekonstruksi nasional
72. No.72 Perburuhan penjelesaian perselisihan pengubahan
73. No.73 Propinsi atjeh pengadilan agama mahkamah sjar'ijah
74. No.74 Lembaga administrasi negara
75. No.75 Sumatera barat, Djambi, Riau, daerah-daerah tingkat I