1. No.1 Bahan makanan pembukaan tanah, badan perusahaan produksi
2. No.2 Dewan perantjang nasional
3. No.3 Ketua konstituante, wakil ketua konstituante, anggota konstituante, kedudukan keuangan
4. No.4 Pensiun orderstand angkatan darat penetapan mendjadi undang-undang
5. No.5 Nasionalisasi perusahaan belanda pokok-pokok pelaksanaan
6. No.6 Nasionalisasi perusahaan belanda, badan nasionalisasi perusahaan belanda
7. No.7 Nasionalisasi milik belanda pertanian/perkebunan tembakau perusahaan belanda
8. No.8 Persekot hari raya pegawai negeri pengubahan
9. No.9 Institut teknologi
10. No.10 P.G.P.N. 1955 Pegawai negeri tundjangan pensiun pengubahan
11. No.11 Republik indonesia, republik tjekoslowakia kerdjasama ilmiah pendidikan dan kebudajaan
12. No.12 Pos
13. No.13 "Regeling van het beroep in belasting zaken" pengubahan
14. No.14 Bank belanda republik indonesia, badan pengawas bank-bank belanda
15. No.15 Pegawai negeri keuangan pemerintah pusat/daerah pemerintahan umum
16. No.16 Perusahaan-perusahaan milik belanda ganti kerugian
17. No.17 Kepolisian negara militerisasi
18. No.18 Peraturan umum korban perang (algemene oorlogsongevallen regeling) korban perang
19. No.19 Bintang garuda tanda kehormatan
20. No.20 Anggota angkatan perang, penerimaan pengubahan penetapan sebagai undang-undang
21. No.21 Lumbung desa
22. No.22 Milik belanda peternakan nasionalisasi
23. No.23 R.Soemantri soerjoadiprodjo uang
24. No.24 Pertambangan
25. No.25 Transmigrasi pengubahan
26. No.26 Negara daerah
27. No.27 Veteran pedjuang kemerdekaan republik indonesia, pendaftaran/penjaringan pengakuan pengubahan dan penambahan
28. No.28 Pegawai negeri sipil tundjangan daerah tidak aman
29. No.29 Kertas perbendaharaan tahun 1959
30. No.30 Nasionalisasi perusahaan listrik/gas milik belanda
31. No.31 Nasionalisasi perusahaan pertanian/perkebunan milik belanda
32. No.32 Dwikewarga-negaraan indonesia tiongkok pelaksanaan persetudjuan perdjandjian
33. No.33 Tanah-tanah perkebunan konsesi pemindahan hak pengubahan/tambahan
34. No.34 Presiden republik indonesia wakil/pendjabat presiden republik indonesia kedudukan keuangan
35. No.35 Perdana menteri republik indonesia menteri-menteri republik indonesia kedudukan keuangan
36. No.36 Sekolah nasional partikelir sokongan
37. No.37 Udjian negara gelar universiter mahasiswa perguruan tinggi swasta
38. No.38 Garam rakjat monopoli garam
39. No.39 Pos
40. No.40 Hak-hak pertambangan pembatalan pelaksanaan
41. No.41 Pos dalam negeri
42. No.42 Pos internasional
43. No.43 Obligasi berhadiah tahun 1959 pindjaman
44. No.44 Tanda-tanda kehormatan
45. No.45 Tanda kehormatan bintang republik indonesia
46. No.46 Tanda kehormatan bintang mahaputera
47. No.47 Pengadilan tinggi semarang surabaja makassar, wilajah hukum
48. No.48 Tanda kehormatan satyalantjana perintis pergerakan kemerdekaan
49. No.49 Tanda kehormatan satyalanjana peringatan perdjuangan kemerdekaan
50. No.50 Tanda kehormatan satyalantjana pembangunan
51. No.51 Tanda kehormatan satyalantjana karya satya
52. No.52 Tanda kehormatan satyalantjana kebaktian sosial
53. No.53 Nasionalisasi milik belanda perusahaan dagang jang besar DST
54. No.54 Retribusi idjin ekspor kapok lisensi 1956/1957 dan 1957/1958
55. No.55 Retribusi idjin ekspor kapok lisensi 1958/1959
56. No.56 Surat perdjalanan republik indonesia penetapan mendjadi undang-undang
57. No.57 Idjin masuk pengubahan/penambahan
58. No.58 Pangkat-pangkat militer