1. No.1 Kitab undang-undang hukum pidana, pengubahan
2. No.2 Hasil perdjandjian bagi
3. No.3 Pelabuhan palembang, perusahaan negara penetapan mendjadi undang-undang
4. No.4 Nasionalisasi perusahaan-perusahaan pharmasi milik belanda
5. No.5 Nasionalisasi perusahaan pemborongan milik belanda
6. No.6 Nasionalisasi perusahaan asuransi milik belanda kerugian
7. No.7 Keadaan bahaja organisasi pembantu penguasa dipusat
8. No.8 Uang djasa konstituante bekas ketua, wakil ketua, anggota
9. No.9 Veteran pedjuang kemerdekaan republik indonesia pendidikan, kedjuruan latihan kerdja
10. No.10 Haluan negara
11. No.11 Wakil kepala daerah tingkat I
12. No.12 Wakil kepala daerah tingkat I, partai politik , anggota kedudukan
13. No.13 Peradilan tindak pidana ekonomi pengusutan penuntutan penambahan
14. No.14 Pergudangan
15. No.15 Republik indonesia persekutuan tanah melayu perdjandjian persahabatan
16. No.16 Verordening op het levensverzekeringbedrijf ( staatsblad 1941 no. 114)
17. No.17 Uang asing alat pembajaran jang sah perpandjangan
18. No.18 Hadji
19. No.19 Milik perseorangan warga-negara belanda benda-benda tetap
20. No.20 Perkebunan pemindahan hak peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan pelaksanaan pengubahan
21. No.21 Aturan bea meterai
22. No.22 Perairan indonesia
23. No.23 Uang kertas R. 230.000.000 pengeluaran penghentian berlakunja
24. No.24 Dewan perwakilan rakjat susunan
25. No.25 Keadaan bahaja didaerah organisasi pembantu penguasa
26. No.26 Dwikewarga-negaraan republik indonesia , republik rakjat tiongkok penegasan mulai berlaku
27. No.30 Anggaran republik indonesia perusahaan-perusahaan I.B.W. tahun dinas 1959 tambahan/pengubahan
28. No.31 Pedjabat presiden republik indonesia, wakil presiden republik indonesia
29. No.32 Bank indonesia modal
30. No.33 Veteran pedjuang kemerdekaan republik indonesia pendaftaran, penjaringan dan pengakuan
31. No.34 Urusan pemulihan hak panitya
32. No.35 Nasionalisasi escomptobank P.T. Milik belanda
33. No.36 Pos internasional, pengubahan
34. No.37 Panitya untuk menjelesaikan urusan pemulihan hak
35. No.38 Sulawesi utara, Sulawesi selatan pembentukan
36. No.39 Bank dagang negara
37. No.40 Dewan angkutan darat
38. No.41 Algemene volkscredietbank badan hukum
39. No.42 Modal asing
40. No.43 Dewan penerbangan
41. No.44 Kepolisian negara tata-susunan kepangkatan
42. No.45 Bantuan militer
43. No.46 Presiden republik indonesia keluarganja kesehatan
44. No.47 Peagawai negeri kewadjiban negara, diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja pengubahan
45. No.48 Veteran pedjuang kemerdekaan republik indonesia, lapangan pekerdjaan
46. No.49 Pensiun masa-kerdja
47. No.50 Kitab undang-undang hukum pidana, pengubahan
48. No.51 Balai harta peninggalan tarip-upah
49. No.52 Kitab undang-undang hukum pidana, hukum pengubahan
50. No.53 Devisen pengubahan
51. No.54 Pegawai negeri bangsa asing, penghasilan
52. No.55 Badan pengawas kegitan aparatur negara (bapekan) ketua, wakil ketua, anggota keuangan, pengubahan
53. No.56 Dewan bahan makanan
54. No.57 Pegawai negeri sipil, pelaut, pengganti kerugian
55. No.58 Kepala-kepala daerah tingkat I, wakil kepala daerah tingkat I, pakaian dinas tanda pangkat
56. No.59 Perusahaan negara
57. No.60 Negara daerah pengubahan
58. No.61 Institut agama islam negeri
59. No.62 Sendjata api kewenangan peridjinan
60. No.63 Kewarganegaraan pentjabutan
61. No.64 Mahkamah angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, keadaan perang
62. No.65 Bank pembangunan indonesia
63. No.66 Keadaan bahaja
64. No.67 Huruf latin, huruf arab, huruf daerah indonesia, pembatasan
65. No.68 Badan muatan indonesia
66. No.69 Sumpah dokter
67. No.70 Dewan Pertekstilan
68. No.71 Rahasia bank
69. No.72 Korupsi pengusutan, penuntutan, pemeriksaan
70. No.73 Perumahan pengubahan
71. No.74 Peradilan tindak pidana ekonomi, pengusutan, penuntutan penambahan perubahan
72. No.75 Veteran pedjuangan kemerdekaan republik indonesia pendaftaran penjaringan pengakuan
73. No.76 Tata-usaha pembukuan uang surat-surat berharga, barang-barang milik negara departemen-departemen DST
74. No.77 Perusahaan-perusahaan, djawatn-djawatan dan badan-badan jang vital pemogokan dan/atau penutupan (lock/out)
75. No.78 Dewan perwakilan rakjat gotong-rojong susunan
76. No.79 Partai-partai pengakuan pengawasan pembubaran
77. No.80 Dewan perwakilan rakjat gotong-rojong republik indonesia
78. No.81 Djuru sumpah uang honorarium
79. No.82 Pembangunan masjarakat desa organisasi
80. No.83 Dewan angkutan laut
81. No.84 Kopra
82. No.85 Surat izin logam