1. No.240 Pangkat dan gadji penjesuaian
2. No.241 Pegawai polisi negara republik indonesia gadji
3. No.242 Satyalantjana, "satya dasawarsa" anggota-anggota
4. No.244 Perusahaan negara pengangkutan penumpang djakarta, pendirian
5. No.245 Kepolisian negara, ketentuan-ketentuan pokok
6. No.246 Bintang bhayangkara tanda kehormatan
7. No.247 Presiden, wakil presiden, pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatan presiden republik indonesia kedudukan keuangan
8. No.248 Menteri pertama wakil menteri pertama menteri kedudukan keuangan
9. No.249 Madjelis permusjawaratan rakjat sementara, ketua, wakil ketua, anggota kedudukan keuangan
10. No.250 Dewan perwakilan rakjat gotong-rojong, ketua, wakil ketua, anggota, kedudukan keuangan
11. No.251 P.G.M. 1956 gadji pokok tundjangan, anggota angkatan perang pengubahan
12. No.253 Dewan perantjang nasional, ketua, wakil ketua, anggota sekretaris djenderal/sekretaris kedudukan keuangan
13. No.254 Kedjaksaan republik indonesia ketentuan-ketentuan pokok
14. No.255 Kedjaksaan tinggi pembentukan
15. No.256 Badan pimpinan umum, asuransi djiwa, pembentukan
16. No.257 Perusahaan negara asuransi djiwa eka sedjahtera
17. No.258 Perusahaan negara "LOKANANTA" pendirian
18. No.259 Pegawai negeri sipil hak mengangkat dan memberhentikan pengubahan
19. No.260 Instalasi radio pemasukan, pemakaian, atau pemindahan
20. No.261 Sandang pangan, pengganggu penghabat pentjegahan kegiatan-kegiatan
21. No.262 Lembaga persahabatan antar bangsa di indonesia
22. No.263 Kepegawaian ketentuan-ketentuan pokok
23. No.264 Perusahaan negara industri perkapalan dan perusahaan angkutan, pendirian
24. No.266 Perusahaan negara asam arang, pendirian
25. No.267 Perusahaan negara logam mulia, pendirian
26. No.269 Perusahaan negara perkapalan alir mendjaja, pendirian
27. No.270 Pemberontak dan gerombolan panitya penjelesaian
28. No.271 Bekas pemberontak gerombolan keanggotaan organisasi kepartaian
29. No.272 Amnesti dan abolisi pemberontakan
30. No.274 Djakarta raya
31. No.275 Shell stanvac caltex perusahaan-perusahaan minjak asing
32. No.276 Konvensi djenewa persetudjuan
33. No.278 Milik perseorangan warganegara belanda, benda-benda tetap pedoman pelaksanaan
34. No.279 Penghargaan/tundjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan pengubahan, penambahan
35. No.280 Tanah pembagian ganti kerugian pelaksanaan
36. No.281 Bekas pegawai negeri sipil dan anggota kepolisian negara, djanda dan atau anak jatim piatunja, perbaikan tambahan penghasilan
37. No.282 Bekas presiden dan wakil presiden djanda dan/atau anak jatim piatunja pemberian tambahan penghasilan
38. No.283 Bekas menteri republik indonesia, bekas anggota badan pekerdja komite nasional pusat, djanda dan/atau anak jatim piatunja, pemberian tambahan penghasilan, pengubahan
39. No.285 Bekas anggota tentara, djanda dan/atau anak jatim piatunj, perbaikan tambahan penghaslan
40. No.284 Bekas menteri negara republik indonesia ketua/anggota dewan perwakilan rakjat djanda dan/atau anak jatim piatunja, pemberian tambahan penghasilan
41. No.286 Kepala daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah istimewah jogyakarta, wakil kepala daerah tingkat I
42. No.287 Perusahaan negera pengangkutan penumpang djakarta pemerintah pusat, daerah chusus ibu-kota djakarta raya
43. No.288 Tanah dan benda-benda jang ada diatasnja pentjabutan hak-hak
44. No.289 Peraturan pemerintah
45. No.290 Merek perusahaan, merek perniagaan
46. No.291 Tenaga asing dewan pertimbangan pengubahan dan penambahan
47. No.292 Dewan perusahaan pelaksanaan
48. No.293 Badan pimpinan umum perusahaan negara angkutan motor D.A.M.R.I. pendirian
49. No.294 Amnesti dan abolisi pemberontakan/gerombolan tindakan imbangan
50. No.295 Perusahaan negera pertambangan minjak indonesia, batas-batas wilayah kuasa pertambangan
51. No.296 Perusahaan negara pertambangan minjak dan gas nasional, batas-batas wilayah kuasa pertambangan
52. No.297 Persekot hari raja pegawai negeri pengubahan, penambahan
53. No.298 Nasionalisasi perusahaan-perusahaan farmasi milik belanda penentuan
54. No.299 Uang asing alat pembajaran jang sah, perpandjangan waktu
55. No.300 Pekan raya dan pameran indonesia penjelenggaraan pentjabutan
56. No.301 Dewan penempatan sardjana susunan wewenang tugas kewadjiban
57. No.302 Perguruan tinggi
58. No.305 Pegawai-pegawai negeri retooling pemberian penghasilan
59. No.306 Perusahaan negara pos dan telekomunikasi, pendirian
60. No.307 Persentasi dari beberapa penerimaan negara daerah, penetapan
61. No.308 Pos dalam negeri pengubahan penambahan
62. No.309 Gabungan perusahaan sedjenis ketentuan-ketentuan pokok
63. No.310 Pokok-pokok kearsipan nasional
64. No.311 Dokumentasi perpustakaan tugas-kewadjiban lapangan pekerjaan
65. No.314 Kredit luar negeri projek-projek pembangunan nasional semesta berentjana