1. No.171 Perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara IV, pendirian
2. No.172 Perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara V, pendirian
3. No.173 Perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara VI, pendirian
4. No.174 Perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara VII, pendirian
5. No.176 Perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera utara IX, pnedirian
6. No.177 Perusahaan perkebunan negara, kesatuan sumatera selatan I, pendirian
7. No.178 Perusahaan perkebunan negara kesatuan sumatera selatan II, pendirian
8. No.179 Perusahaan perkebunan negara, kesatuan djawa barat I, pendirian
9. No.180 Perusahaan perkebunan negara, kesatuan djawa barat II, pendirian
10. No.181 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa barat III, pendirian
11. No.182 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa barat IV, pendirian
12. No.183 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa barat V, pendirian
13. No.184 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa barat VI, pendirian
14. No.185 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa barat tengah I, pendirian
15. No.186 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa tengah II, pendirian
16. No.187 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa tengah III, pendirian
17. No.188 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa tengah IV, pendirian
18. No.189 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa tengah V, pendirian
19. No.190 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur I, pendirian
20. No.191 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur II, pendirian
21. No.192 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur III, pendirian
22. No.193 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur IV, pendirian
23. No.194 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur V, pendirian
24. No.195 Perusahaan perkebunan negraa kesatuan djawa timur VI, pendirian
25. No.196 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur VII, pendirian
26. No.197 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur VIII, pendirian
27. No.198 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur IX, pendirian
28. No.199 Perusahaan perkebunan negara kesatuan djawa timur X, pendirian
29. No.200 Perusahaan perkebunana negara kesatuan perintis, pendirian
30. No.201 Militer wadjib uang saku kompensasi, uang pesangon, tundjangan-tundjangan
31. No.202 Uang antar kas negara pengiriman
32. No.203 Kendaraan bermotor milik negara dinas-dinas sipil
33. No.204 Kepala djawatan akuntan negara
34. No.205 Darmasardjana darmasiswa darmatamu tjendekiawan mahasiswa peladjar pedjabat negara asing
35. No.206 Penggilingan padi dan penjosohan beras pembatasan pengubahan dan tambahan
36. No.207 Wadjib kerdja sardjana
37. No.208 Anggaran pembangunan chusus perintjian pengeluaran pembangunan penetapan
38. No.211 Madjalah-madjalah "TIME" dan "LITE" larangan
39. No.212 Tanaman tebu rakjat, pabrik-pabrik gula, pengubahan
40. No.213 Pembangunan masjarakat desa organisasi perubahan dan penambahan
41. No.214 Uang atau barang pengumpulan
42. No.215 Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.1 tahun 1961 penetapan mendjadi undang-undang
43. No.216 Pertambangan pembatalan hak-hak tambahan
44. No.217 Badan pimpinan umum, perusahaan-perusahaan negara perindustrian rakjat, pendirian
45. No.218 Perusahaan negara industri kulit, pendirian
46. No.219 Perusahaan negara industri pemintalan, pendirian
47. No.220 Perusahaan negara industri pertenunan dan peradjutan, pendirian
48. No.221 Perusahaan negara industri makanan dan minuman, pendirian
49. No.222 Perusahaan negara industri keramik, pendirian
50. No.223 Perusahaan negara industri logam dan mesin, pendirian
51. No.224 Perusahaan negara industri kimia, pendirian
52. No.225 Perusahaan negara industri kaju bahan bangunan dan sabut, pendirian
53. No.226 Perusahaan negara industri karet, pendirian
54. No.227 Perusahaan negara industri minjak nabati, pendirian
55. No.228 Perusahaan negara industri es, pendirian
56. No.229 Perusahaan negara industri urusan penelitian pembinaan dan urusan pendidikan, pendirian
57. No.230 Perusahaan negara industri urusan mekanisasi, pendirian
58. No.231 Perusahaan negara pembangunan industri rakjat, pendirian
59. No.232 Perusahaan aspal negara pendirian
60. No.233 Ekspol menteri perdagangan pemberian wewenang
61. No.234 Pemberian tugas beladjar
62. No.235 Perusahaan negara "AERIAL SURVEY", pendirian
63. No.236 Perusahaan negara pertambangan minjak nasional, pendirian
64. No.237 Perusahaan negara pertambangan minjak dan gas nasional, pendirian
65. No.238 Republik indonesia, republik rakjat tiongkok, perdjandjian persahabatan