1. No.1 B.P.U. Perusahaan perikanan negara, pembubaran
2. No.2 Perusahaan negara hasil laut, pendirian
3. No.3 Tundjangan kepada veteran republik indonesia, pemberian
4. No.4 Pelaksanaan hak menuntut penggantian nilai, bagi djenis-djenis uang jang tidak lagi merupakan alat pembajaran jang sah, pembatasan waktu
5. No.5 Pelaksaan beberapa ketentuan dari peraturan presiden no.17 tahun 1965, penangguhan
6. No.6 Djalan raya djagorawi otoritas
7. No.7 Pegawai negeri pemberhentian/pemberhentian sementara
8. No.8 Bidang iuran negara pengamanan
9. No.9 Ekspor bonus
10. No.10 Dana moneter internasional (internasional monetary fund) dan bank internasional untuk rekonstruction and development) penarikan diri republik indonesia, keanggotaan
11. No.11 Pendjabat guru/instruktur angkatan bersendjata
12. No.12 Warakawuri beserta jatim/piatu pahlawan jang ditinggalkan gugur, peraturan pemberian penghargaan
13. No.13 Perusahaan-perusahaan negara dirga niaga, tjipta niaga dan kerta niaga, pendirian
14. No.14 Undang-undang no.21 PRP tahun 1980 bank pembangunan indonesia perobahan dan tambahan
15. No.15 Uang tera tarip
16. No.16 Departemen pertambangan dari hasil ekspor jang diselenggarakannja penjedian devisa
17. No.17 Perusahaan negara pertambangan minjak dan gas nasional
18. No.18 Pengadilan-pengadilan negeri di irian barat, penghapusan pengadilan adat/swapradja, pembentukan
19. No.19 Penetapan presiden no.3 tahun 1959, perubahan
20. No.20 Dewan perwakilan rakjat gotong rojong tata-tertib
21. No.21 Rahasia kedokteran wadjib simpan
22. No.22 Hygiene
23. No.23 Djiwa kesehatan
24. No.24 Pegawai golongan gadji F/V, F/VI, F/VII, F/VIII P.G.P.N.-1961 pengangkatan
25. No.25 Dewan lalu lintas devisa perubahan susunan
26. No.26 Penghasilan pegawai negeri dan pedjabat negeri lainnja serta penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun, perbaikan
27. No.27 Idzin ekspor impor untuk tahun lisensi 1965/1966, penetapan retribusi
28. No.28 Pnegak satyalantjana
29. No.29 Perusahaan bangunan negara "NABUKA KARYA" pembubaran
30. No.30 Anggota angkatan bersendjata republik indonesia tjuti pemberian
31. No.31 Pengadilan tinggi di ambon dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di makassar, pembentukan
32. No.32 Menormalisasi hubungan antara republik indonesia dan malaysia persetudjuan-persetudjuan
33. No.33 Tundjangan bersifat pensiun, tundjangan militer sukarela pemberian pensiun
34. No.34 Pemerintah keradjaan belanda dan pemerintah republik indonesia tentang soal-soal keuangan persetudjuan
35. No.35 Bank pembangunan asia (asia development bank) republik indonesia keanggotaan
36. No.36 Dana moneter internasional (international monetary fund) dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (international bank for reconstruction and development) republik indonesia, keanggotaan kembali
37. No.37 Negara republik indonesia didalam bank pembangunan asia (asia development bank, keanggota)
38. No.38 madjelis permusjawaratan rakjat sementara, dewan perwakilan rakjat gotong rojong mendjelang pemilihan umum kedudukan
39. No.39 Pesawat udara dan materil penerbangan lainnja standardisasi
40. No.40 Pokok pers ketentuan-ketentuan
41. No.41 Penghasilan pegawai negeri dan pedjabat negeri lainnja serta penerimaan pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun
42. No.42 Anggaran pendapatan dan belandja negara tahun 1965 penetapan anggaran induk, tambahan dan perubahan
43. No.43 Anggaran moneter tahun anggaran 1963, perubahan dan tambahan
44. No.44 Belandja negara tahun 1967 anggaran pendapatan