1. No.1 Modal asing penanaman
2. No.2 Keanggotaan kembali republik indonesia dalam dalam international monetary fund and international bank for reconstruction and development (L.N. TAHUN 1966 NO.36) perubahan undang-undang no.9 tahun 1966
3. No.3 undang-undang no.9 tahun 1966 tentang keanggotaan kembali republik indonesia dalam dana moneter internasional (international monetary fund) dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (International bank for reconstruction and development) pelaksanaan
4. No.4 Uang tera tarip
5. No.5 Penghasilan pegawai negeri dan pedjabat negeri lainnja serta penerima pensiun atau tundjangan jang bersifat pensiun lainnja, perbaikan
6. No.6 Pertimbangan agung dewan
7. No.7 Ketentuan-ketentuan pokok pers, undang-undang no.11 tahun 1966, penambahan
8. No.8 Kehutanan ketentuan-ketentuan pokok
9. No.9 Gabungan perusahaan sedjenis perkebunan besar, pembubaran
10. No.10 Perternakan kesehatan hewan ketentuan-ketentuan pokok
11. No.11 Dewan pers undang-undang
12. No.12 Perusahaan industri sandang, pendirian
13. No.13 B.P.U. Perusahaan bangunann negara, buwana karya, pembubaran
14. No.14 Perusahaan negara djatiluhur pembentukan
15. No.15 Penetapan nilai lawan rupiah, penarikan kembali
16. No.16 Prosedur ekspor dan impor, penjederhanaan
17. No.17 Republik indonesia veteran
18. No.18 Tata-tjara pemungutan padjak pendapatan 1944, padjak kekajaan 1932 dan padjak perseroan 1925, perubahan dan penjempurnaan
19. No.19 Propinsi bengkulu pembentukan
20. No.20 Tata-tjara pemungutan padjak pendapatan 1944, padjak kekajaan 1932 dan padjak perseroan 1925 perobahan dan penjempurnaan pelaksanaan undang-undang no.8 tahun 1967
21. No.21 Anggaran moneter tahun anggaran 1966, perobahan dan tambahan
22. No.22 Pertambangan ketentuan-ketentuan pokok
23. No.23 Perkoperasian pokok-pokok
24. No.24 Gadji pegawai negeri sipil republik indonesia tahun 1968 (P.G.P.S.-1968) penetapan
25. No.25 Pemberian tundjangan, potongan wadjib dan tentang penghargaan pengalaman bekerdja bagi pegawai negeri sipil, pembatalan dan perubahan
26. No.26 Angkatan bersendjata republik indonesia, peraturan gadji
27. No.27 Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakjat gotong rojong, mengubah peraturan pemerintah no.29 tahun 1961
28. No.28 Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota madjelis permusjawaratan rakjat sementara, mengubah peraturan pemerintah no.208 tahun 1967
29. No.29 Menteri negara republik indonesia kedudukan keuangan
30. No.30 Pensiun bekas pegawai negeri sipil, perbaikan penghasilan
31. No.31 Menteri negara republik indonesia ketua/wakil ketua serta anggota D.P.R.-G.R. bekas, perbaikan penghasilan pensiun
32. No.32 Kedudukan keuangan wakil ketua, anggota dan sekretaris djenderal/sekretaris dewan pertimbangan agung sementara, mengubah peraturan pemerintah no.211 tahun 1961
33. No.33 Pendapatan dan belandja negara tahun 1968, anggaran
34. No.34 Perbankan
35. No.35 Amatirisme di indonesia radio
36. No.36 Iuran hasil hutan hak pengusahaan hutan
37. No.37 Penggadjian pegawai perusahaan negara, ketentua-ketentuan pokok