1. No.1 Persetudjuan penjelesaian kewadjiban-kewadjiban pembajaran bunga mengesahkan
2. No.2 Persetudjuan persoalan-persoalan keuangan mengesahkan
3. No.3 Persetudjuan pembajaran-pembajaran kewadjiban-kewadjiban mengesahkan
4. No.4 Protokol mengesahkan
5. No.5 Gadji pegawai negeri sipil republik indonesia perobahan dan tambahan
6. No.6 Gadji anggota angkatan bersendjata perobahan dan penambahan atas peraturan pemerintah no.14 tahun 1967
7. No.7 Bank asing pendirian
8. No.8 Gadji pegawai negeri sipil republik indonesia perobahan dan penambahan
9. No.9 Gadji anggota angkatan bersendjata perobahan dan penambahan
10. No.10 Kehutanan dari daerah kehutanan kabupaten ke propinsi di wilajah indonesia bagian timur, penarikan
11. No.11 Anggaran pendapatan dan belandja negara, perobahan
12. No.12 Persetudjuan dorongan dan perlindungan investasi protokol, mengesahkan
13. No.13 Protokol pembajaran kembali kredit-kredit, mengesahkan
14. No.14 undang-undang padjak pendjualan 1951 perobahan/tambahan
15. No.15 Peraturan-peraturan mentjegah tubrukan-tubrukan dilaut menjetudjui
16. No.16 Kedududkan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota D.P.R.-G.R. perobahan dan tambahan
17. No.17 Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota M.P.R.S. perobahan dan tambahan
18. No.18 Kedudukan keuangan menteri negara republik indonesia perobahan dan penambahan
19. No.19 pensiun bekas pegawai negeri sipil perbaikan penghasilan
20. No.20 Menteri negara republik indonesia ketua/wakil ketua serta anggota D.P.R.-G.R. perbaikan penghasilan pensiun
21. No.21 Kedudukan keuangan wakil ketua, anggota dan sekretaris djendera/sekretaris dewan pertimbangan agung sementara
22. No.22 B.P.U. Perusahaan perkebunan negara gula dan karung goni B.P.U. perusahaan perkebunan negra karet B.P.U. perusahaan perkebunan negara aneka tanaman dan B.P.U. negara tembakau, pembubaran
23. No.23 Perusahaan negara perkebunan (aneka tanaman negara) pendirian
24. No.24 Ketua D.P.A. kedudukan keuangan
25. No.25 Biro pusat statistik status organisasi
26. No.26 Internasional development association republik indonesia, keanggotaan
27. No.27 Kopi internasional persetudjuan
28. No.28 Satyalantjana dwidya sistha
29. No.29 Barang-barang/alat-alat angkatan bersendjata
30. No.30 Dharma pahala satyalanjana
31. No.31 Kabupaten purwakarta dan kabupaten subang, pembentukan
32. No.32 Konvensi penjelesaian perselisihan penanaman modal, persetudjuan
33. No.33 Penanaman modal dalam negeri
34. No.34 Undang-undang no.9 tahun 1967 propinsi bengkulu, pelaksanaan
35. No.35 P.N. Tambang timah pendirian
36. No.36 P.N. Aneka tambang, pendirian
37. No.37 P.N. Tambang batu bara, pendirian
38. No.38 Wabah perubahan
39. No.39 Belandja negara tahun 1967, anggran pendapatan
40. No.40 International nickel company of canada LTD (INCO) kelonggaran perpadjakan pemberian tambahan
41. No.41 International development association keanggotaan
42. No.42 Tata-tempat peraturan
43. No.43 Kerdjasama ekonomi dan perdagangan djangka pandjang antara pepublik indonesia dan republik federasi sosialis yugoslavia
44. No.44 P.N. pertamina, pendirian
45. No.45 Perusahaan peternakan negara, pembubaran
46. No.46 N.V. Essence indonesia, pengembalian
47. No.47 Kerdja-sama kebudajaan, persetudjuan
48. No.48 B.P.U. Perusahaan dagang negara, pembubaran
49. No.49 Bintang kartika eka pakci, tanda kehormatan
50. No.50 Organisasi hidrografi internasional konpensi
51. No.51 B.P.U. Minjak dan gas bumi, pembubaran
52. No.52 N.V. Billiton maatschappij, pemberian kelonggaran perpadjakan
53. No.53 Indische comptabiliteitswet, perubahan
54. No.54 Padjak-padjak bea balik nama kendaraan bermotor, padjak radio kepada daerah, penjerahan
55. No.55 Charter of the southeast asian ministers of education oraganization, persetudjuan
56. No.56 Gadji, anggota angkatan bersendjata republik indonesia, perobahan atas peraturan
57. No.57 Perdjandjian dagang antara pemerintah india dan pemerintah republik indonesia, mengesahkan
58. No.58 Kerdjasama ekonomi antra pemerintah republik indonesia dan pemerintah keradjaan belanda
59. No.59 Pensiun, purnawirawan A.B.R.I. perbaikan
60. No.60 P.G.-A.B.R.I. 1968 perobahan dan penambahan
61. No.61 Pensiun kepada warakawuri tundjangan kepada anak jatim/piatu dan anak jatim-piatu militer sukarela
62. No.62 Pengadilan tinggi di menado dan perubahan daerah hukum pengadilan tinggi di makasar, pembentukan
63. No.63 Bank sentral, pendirian
64. No.64 Bintang jalasena tanda kehormatan
65. No.65 Badan pusat penjelenggaraan perusahaan industri dan tambang, pembubaran
66. No.66 Perusahaan negara pelajaran nasional indonesia, penambahan modal
67. No.67 Samkaryanugraha tanda kehormatan
68. No.68 Belandja negara peralihan triwulan I tahun 1968 anggran pendapatan
69. No.69 Pengadilan tinggi di banda atjeh dan perobahan daerah hukum pengadilan tinggi di medan , pembentukan
70. No.70 Bank negara indonesia 1946, pendirian
71. No.71 Bank dagang negara, pendirian
72. No.72 Bank bumi daya, pendirian
73. No.73 Bank tabungan negara, pendirian
74. No.74 Bank rakjat indonesia, pendirian
75. No.75 Bank ekspor impor indonesia, pendirian
76. No.76 Bintang kartika eka pakci tanda kehormatan
77. No.77 Bank indonesia di wilajah irian barat, pelepasan aktivitas komersiil
78. No.78 Bintang swa bhuwana paksa tanda kehormatan
79. No.79 Penetapan presiden dan peraturan presiden republik indonesia, pernjataan