1. No.1 Landas kontinen laut
2. No.2 Persetujuan perubahan lembaga internasional
3. No.3 Penyertaan modal perusahaan negara perhubungan
4. No.4 Perdagangan
5. No.5 Penyertaan modal persero, perdagangan
6. No. Penyertaan modal perseroan terbatas, pariwisata
7. No.7 Persetujuan tehnik
8. No.8 Persetujuan perdagangan industri indonesia austrlia
9. No.9 Pemerintah daerah
10. No.10 APBN anggaran tahun 1973/1974
11. No.11 Perubahan tunjangan pahlawan
12. No.12 Kimia pertanian
13. No.13 Penyertaan modal perseroan terbatas energi unelec indonesia P.T
14. No.14 Persero perusahaan negara perhubungan pelayanan nasional indonesia
15. No.15 Persetujuan perhubungan indonesia pilippina
16. No.16 Penyertaan modal persero asuransi
17. No.17 Pegawai negeri gaji irian jaya
18. No.18 Tunjangan kerja pegawai negeri, perubahan
19. No.19 Perubahan tunjangan pensiun
20. No.20 Tunjangan lembaga negara BPK
21. No.21 Perusahaan negara industri
22. No.22 Perubahan perusahaan negara pertanian, perikanan Sulawesi Selatan
23. No.23 Kimia pertanian hewan
24. No.24 Penyertaan modal persero finek
25. No.25 Pertambangan tenaga kerja
26. No.26 Perubahan finek
27. No.27 Persero perusahaan negara pertanian, pengalihan bentuk
28. No.28 Pemerintah daerah kabupaten/kotamadya Medan
29. No.29 Persero perusahaan negara pertanian perkebunan XXI dan XXII, pengalihan bentuk
30. No.30 Hankam ABRI kepangkatan militer/polis
31. No.31 Penyertaan modal persero pertanian perkebunan
32. No.32 Tunjangan kerja gaji lembaga negara presiden dan wakil presiden
33. No.33 Perusahaan negara perdagangan fajar ternak
34. No.34 APBN anggaran perubahan tahun 1972/1973
35. No.35 Penyertaan modal persero industri
36. No.36 Penyertaan modal perusahaan negara pertanian, perkebunan
37. No.37 APBN anggaran pembangunan tahun 1972/1973 - 1973/1974
38. No.38 Penyertaan modal perusahaan pariwisata Jakarta international hotel
39. No.39 Lembaga negara badan pemeriksa keuangan
40. No.40 Persetujuan penanaman modal republik indonesia kanada
41. No.41 Persero perusahaan negara pertanian perkebunan XV, pengalihan bentuk
42. No.42 Tanda kehormatan
43. No.43 Finek bank
44. No.44 Tunjangan kerja
45. No.45 Persetujuan lembaga internasional perdagangan
46. No.46 Perum industri hankam, dahana
47. No.47 Penyertaan modal persero, perikanan laut
48. No.48 Tanda kehormatan
49. No.49 Hak milik agraria, kehakiman
50. No.50 Pertanian sensus, pelaksanaan
51. No.51 Pajak pertambangan perseroan terbatas kota Tin
52. No.52 Transmigrasi
53. No.53 Penyertaan modal persero industri perdagangan penanaman modal pembangunan pulau batam
54. No.54 Persero perusahaan negara pertanian perkebunan IX, pengalihan bentuk
55. No.55 Persero perusahaan negara pertanian perkebunan XIV pengalihan bentuk
56. No.56 Persero perusahaan negara pertnian perkebunan negara pertanian, perkebunan XVI, pengalihan bentuk
57. No.57 Perum pertanian perkebunan gula bone
58. NO.58 Persetujuan garis batas indonesia ausstralia
59. No.59 Persetujaun garis batas laut indonesia
60. APBN. APBN anggaran pemerintah daerah